Ini Dia Hasil Kesepakatan Soal Konflik Tapal Batas Bengkulu Utara dan Lebong

Reporter: windi junius |

Editor: Azmaliar Z |

Kamis , 06 Jun 2024 - 20:32

Ini Dia Hasil Kesepakatan Soal Konflik Tapal Batas Bengkulu Utara dan Lebong-windi-

ini dia hasil kesepakatan soal konflik tapal batas bengkulu utara dan lebong                            radarbengkulu.bacakoran.co – pemerintah provinsi bengkulu kembali mengadakan rapat mediasi antara pemerintah kabupaten bengkulu utara dan kabupaten lebong, menyusul putusan sela mahkamah konstitusi (mk) republik indonesia terkait konflik tapal batas kedua wilayah tersebut.
pertemuan ini diadakan untuk mencari solusi damai dan menghindari konflik lebih lanjut, sehingga dari hasil mediasi tersebut disepakati 5 poin penting untuk kedua belah pihak.
dari pihak kabupaten lebong, rapat dihadiri langsung oleh bupati rejang lebong, kopli ansori, beserta jajaran pemerintah daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) setempat. 
sementara itu, dari kabupaten bengkulu utara, sekretaris daerah (sekda) kabupaten bengkulu utara, fitriansyah, hadir mewakili bupati beserta jajaran dan forkopimda setempat.
rapat mediasi yang awalnya dipimpin oleh gubernur bengkulu, rohidin mersyah, kemudian dilanjutkan oleh sekda provinsi bengkulu, isnan fajri.
pertemuan tersebut juga dihadiri oleh asisten i pemda provinsi bengkulu, khairil anwar, kepala biro pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah provinsi bengkulu, ferry ernez parera, serta jajaran organisasi perangkat daerah (opd) terkait lainnya.
baca juga:dukung swasembada beras, pemprov bengkulu bersama polda lakukan penanaman padi gogo 
baca juga:samakan persepsi, dewan hakim mtq xxxvi tingkat provinsi bengkulu ikuti orientasi
bupati lebong, kopli ansori menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh pemerintah daerah kabupaten lebong merupakan dampak dari terbitnya aturan tentang pembentukan kabupaten bengkulu utara yang tidak mengatur batas wilayah secara jelas. 
"sebagian desa hilang dan itu pemukiman masyarakat. sebagian itu sudah masuk bengkulu utara, makanya kita melakukan penggugatan. setelah mediasi, kita juga membuka ruang untuk negosiasi," ujar kopli ansori.
menanggapi ketidakhadiran bupati bengkulu utara, mian, dalam rapat tersebut, kopli ansori tidak mempermasalahkannya. karena, sekda fitriansyah sudah menjadi representasi resmi. 
"kita hormati," katanya singkat.
sementara itu, sekda bengkulu utara, fitriansyah, menyampaikan apresiasinya terhadap upaya yang dilakukan oleh gubernur bengkulu dalam menindaklanjuti keputusan sela mk tersebut. 
baca juga:galaxy watch fe vs galaxy watch 4: kemungkinan akan mirip, ini perbandingannya
"mediasi putusan sela mk itu ada batasnya. jadi, kita kembalikan lagi kepada gubernur bengkulu," ungkapnya.
kepala biro pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah provinsi bengkulu, ferry ernez parera menegaskan, bahwa pemerintah provinsi bengkulu bersikap netral dalam mediasi ini, sesuai amanat dari kementerian dalam negeri. 
baca juga:calon penerima beasiswa pentaru dari kaur lolos tahap 1
"gubernur bengkulu sebagai mediator bersifat netral. tidak memihak. baik ke kabupaten bengkulu utara maupun lebong. karena, itu adalah wilayah provinsi bengkulu," ujarnya.
dalam kesempatan tersebut, gubernur bengkulu juga mengharapkan agar kedua pemerintah kabupaten lebih mengedepankan kepentingan daerah, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
rapat mediasi ini diharapkan mampu menciptakan solusi yang adil dan damai bagi kedua belah pihak. serta, menjaga stabilitas wilayah menjelang pilkada serentak. 
pemerintah provinsi bengkulu berkomitmen untuk terus memfasilitasi dialog dan mencari jalan tengah yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat.
mediasi ini menghasilkan lima poin kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
1. pemerintah kabupaten lebong  bersedia untuk menandatangani hasil mediasi awal tanggal 4 april 2024.
2. pemerintah kabupaten lebong telah membuka ruang untuk pembahasan lebih lanjut sesuai amanat putusan sela mahkamah konstitusi ri
3. pemerintah kabupaten bengkulu utara mempercayakan kepada mekanisme persidangan mahkamah konstitusi ri.
4. pemerintah kabupaten bengkulu utara tetap tunduk, hormat, patuh dan taat pada permendagri nomor 20 tahun 2015 tentang batas daerah kabupaten bengkulu utara dengan kabupaten lebong provinsi bengkulu. karena, pemerintah kabupaten bengkulu utara bukan pihak tergugat, akan tetapi sebagai pihak terkait dan menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten lebong.
5. pemerintah kabupaten lebong dan pemerintah kabupaten bengkulu utara akan menerima dan mematuhi hasil keputusan mahkamah konstitusi dan mempunyai kewajiban menjaga kondusifitas wilayah, terutama menjelang pilkada serentak.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 7 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan