Wah Ada Apa Ini? DPC PPP Mau Pidanakan KPU Bengkulu Tengah

Reporter: windi junius |

Editor: syariah m |

Jumat , 24 May 2024 - 20:06

Polemik Sengketa Pemilu di Kabupaten Bengkulu Tengah, antara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Partai Amanat Nasional (PAN) belum selesai-windi-

wah ada apa ini? dpc ppp mau pidanakan kpu bengkulu tengah                            radarbengkulu.bacakoran.co - polemik sengketa pemilu di kabupaten bengkulu tengah, antara  partai persatuan pembangunan (ppp) dengan partai amanat nasional (pan) belum selesai meskipun sudah melalui sidang di mahkamah konstitusi beberapa waktu lalu. 
polemik ini berkepanjangan lantaran komisi pemilihan umum ri dinilai salah upload surat keputusan kpu kabupaten bengkulu tengah yang menyatakan di jaringan dokumentasi dan informasi hukum (jdih).
dimana surat keputusan kpu bengkulu tengah yang mestinya di upload di jdih adalah sk nomor 442 merupakan perubahan sk nomor 439 dan 441.
maka jika kpu bengkulu tengah menetapkan calon terpilih berdasarkan jdih yang upload oleh kpu ri dan tidak berpacu pada sk  kpu benteng nomor 442 maka akan diancam dipidanakan.
disampaikan penasehat hukum  dpc ppp kebupaten benteng dian ozari,  bahwa sk 439 yang di upload jdih itu merupakan sk hasil penghitungan suara kpu kabupaten bengkulu tengah sebelum dilaksanakan penghitungan ulang. 
baca juga:diketuai menkopolhukam, pemerintah segera resmikan satgas judi online 
baca juga:ini nama pemenangnya, 65 pelajar bengkulu utara ikuti olimpiade olahraga siswa nasional
"maka kpu bengkulu tengah tidak bisa menjadikan jdih itu sebagai landasan untuk menetapkan calon terpilih dilantik karena jdih itu bukanlah hukum, itu hanya sebagai transparansi kpu kepada masyarakat," ujarnya 
lebih lanjut dia menyatakan bahwa kpu ri dinilai salah upload sk di jdih, karena ini juga kejadian tersebut juga terjadi di berapa kpu di provinsi bengkulu. 
"kpu bengkulu tengah mengakui kalau kpu ri itu salah upload karena kesalahan ini juga terjadi di beberapa kpu tingkat kabupaten kota di indonesia," katanya.
 
dijelaskan dian ozari, bahwa sk nomor 439 merupakan keputusan hasil rekapitulasi sebelum penghitungan ulang yang dilakukan oleh kpu kabupaten bengkulu tengah. maka dalam sk tersebut tercantum bahwa di dapil 3 ppp hanya mendapatkan suara 2021 selisih lebih sedikit dari suara psn yang mendapatkan suara 2022. namun dari hasil penghitungan ulang suara tidak sah ppp mendapatkan penambahan 4 suara tersebut, total perolehan suara ppp di dapil 3 benteng meningkat menjadi 2.025 suara, mengungguli perolehan suara partai amanat nasional (pan) yang hanya meraih 2.022 suara. rapat pleno penghitungan suara ulang ini ditetapkan dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu tengah 
nomor 442 tahun 2024  tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu tengah tahun 2024.
 
dimana sk 442 berbunyi pada poin 4 pada saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu tengah nomor 439 tahun 2024 tentang penetapan hasil rekapitulasi pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu tengah tahun 2024 dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu tengah nomor 441 tahun 2024 tentang perubahan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu tengah nomor 439 tahun 2024 tentang penetapan.
hasil rekapitulasi pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu tengah tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
"maka seharusnya sk 439 dan sk 441 itu tidak bisa diberlakukan. karena sudah ada sk nomor 442. kalau kpu bengkulu tengah menetapkan calon terpilih yang akan dilantik sesuai sk 439 maka kami akan pidanakan kpu benteng," katanya.
baca juga:rakor penilaian ombudsman terhadap kepatuhan 8 penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten kaur
baca juga:hati-hati tumpahan solar di jalan lintas bintuhan - manna
bahkan penasehat hukum dpc ppp benteng ini akan mengancam kpu benteng akan di kenakan pidana umum karena tidak langgar sk 442 yang di buatnya sendiri, kemudian juga akan dilaporkan sebagai pidana pindah khusus, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.
"kita akan laporan kpu ini kalau masih tetap menetapkan sesuai sk no 439, pidana umum dan pindana khusus, karena kan penghitungan ulang itu mengungakan anggaran, nah kalau hasil sk penghitungan ulang itu sk nomor 442 tidak diberlakukan artinya anggaran yang digunakan tidak masuk dalam ketentuan, artinya aaa indikasi korupsi disini," ancamnya.
selanjutnya dimenjelaskan proses sengketa antara dua partai ini di mk. dimana menurut pan benteng melakukan pencabutan pemohon sengketa pemilu.
sehingga pada penetapan mk pada 21 mei lalau membacakan dua agenda yakni  membacakan putusan bagi perkara-perkara yang dimohonkan oleh partai politik atau perseorangan yang tidak lolos yang berbentuk putusan.
kemudian yang kedua menetapkan permohonan pencabutan. sehingga dari hasil musyawarah majelis mk mengabulkan pencabutan permohonan sengeketa phpu yang terjadi di bengkulu tengah.
 
"maka dari hasil penetapan mk tidak ada mk menetapkan atau memenangkan baik itu pan ataupun ppp," tutupnya.
 
untuk diketahui penghitungan ulang yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten benteng pada minggu 10 maret 2024, merupakan tindak lanjut dari putusan badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu terkait dugaan penggunaan surat suara sah yang dianggap tidak sah.
 
proses penghitungan ulang ini dipantau langsung oleh komisioner kpu provinsi bengkulu sarjan efendi serta anggota bawaslu provinsi bengkulu, asmara wijaya, dan disiarkan secara langsung melalui akun facebook (fb) kpu kabupaten benteng.
hasil penghitungan ulang menunjukkan bahwa 4 suara ppp yang sebelumnya tidak sah di dapil 3 benteng menjadi sah, berasal dari tempat pemungutan suara (tps) di beberapa desa.
dengan penambahan 4 suara tersebut, total perolehan suara ppp di dapil 3 benteng meningkat menjadi 2.025 suara, mengungguli perolehan suara partai amanat nasional (pan) yang hanya meraih 2.022 suara. hal ini mengakibatkan pergeseran kursi antara caleg ppp, jon karnedi, dan caleg pan.
selain itu, penambahan suara ppp juga membuka peluang penambahan kursi untuk dprd kabupaten benteng, dengan kursi ppp yang awalnya 3 menjadi 4, sementara pan kehilangan 1 kursi di dapil 3 tersebut.
perubahan ini tidak hanya berdampak pada jumlah kursi, tetapi juga berpotensi mengubah komposisi unsur pimpinan di dprd kabupaten benteng.
sebelum penghitungan ulang dilakukan komposisi pimpinan dprd kabupaten benteng terdiri dari pdi perjuangan sebagai ketua, gerindra sebagai wakil ketua i, dan nasdem sebagai wakil ketua ii, masing-masing meraih 3 kursi.
namun, dengan tambahan 4 kursi ppp, posisi ketua dprd kabupaten benteng kemungkinan akan dipegang oleh ppp, sementara pdi perjuangan akan menjadi wakil ketua i dan gerindra akan menjadi wakil ketua ii. hal ini menyebabkan nasdem harus tergeser dari posisi pimpinan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SABTU 25 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan