DPRD Provinsi Bengkulu Beri 35 Rekomendasi atas LKPJ Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

Reporter: windi junius |

Editor: Syariah muhammadin |

Selasa , 02 Apr 2024 - 21:40

DPRD Provinsi Bengkulu Beri 35 Rekomendasi atas LKPJ Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah-windi-

1. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah;

a. Pendapatan

b. Pendapatan Asli Daerah

c. Pengelolaan keuangan daerah

2. Peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir hingga usia umur lima tahun menjadi perbaikan utama.

3. Mengejar pembagunan infrastruktur

4. Usulan program dan kegiatan OPD masih terlalu banyak.

5. Peran BUMD dalam peningkatan perekonomian yang utama adalah membantu meningkatkan pendapatan asli daerah

6. Pariwisata menjadi salah satu unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

7. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi Dinas Pariwisata dengan Badan Pusat Statistik (BPS)

dprd provinsi bengkulu beri 35 rekomendasi atas lkpj gubernur bengkulu rohidin mersyah                            radar bengkulu - gubernur bengkulu, prof. dr. h rohidin mersyah, mma, baru-baru ini menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) tahun anggaran 2023 kepada pihak legislatif. dalam penyerahan ini, terungkap sejumlah aspek yang perlu dievaluasi lebih lanjut.
 setelah menerima lkpj tersebut, dprd provinsi bengkulu membahasnya secara mendetail. hasilnya, ketua komisi iv dprd, edwar samsi, sip, mm, membacakan 35 rekomendasi yang menjadi hasil evaluasi lkpj tersebut. rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu menggelar acara ini pada senin, 1 april 2024, di gedung dprd provinsi bengkulu.
baca juga:masyarakat urai apresiasi inisiasi polres bengkulu utara fasilitasi audiensi bersama management ptpn vii
baca juga:rapat paripurna dprd provinsi bengkulu soroti laporan kinerja gubernur tahun 2023
"ada 35 rekomendasi dprd atas laporan pertanggungjawaban gubernur bengkulu tahun anggaran 2023 lalu. jadi, kita minta rekomendasi ini betul-betul dilaksanakan di tahun 2024 ini," kata edwar samsi.
salah satu poin penting dari rekomendasi tersebut adalah 18 program yang belum mencapai target pelaksanaannya. misalnya, di sektor olahraga, program pembangunan stadion mini di seluruh kecamatan masih jauh dari target yang ditetapkan. hanya lima stadion mini yang terealisasi dari target 130 stadion mini.
 
"pembangunan stadion mini ini masih belum terlaksana seluruhnya. dan saya pesimis ini bisa terealisasi seluruh sebelum habis masa jabatan gubernur bengkulu," katanya
edwar samsi, dalam penyampaian rekomendasi, menyoroti juga beberapa organisasi perangkat daerah (opd) yang melampaui kewenangannya. misalnya, dinas sosial yang menjalankan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil. 
"masih banyak opd yang menjalankan tusi bukan kewenangannya, ini juga perlu dievaluasi," imbuhnya. 
dprd provinsi bengkulu menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan bukanlah formalitas semata, tetapi harus benar-benar diimplementasikan. ini merupakan hasil dari rapat evaluasi yang dilakukan dengan cermat oleh dprd bersama mitra kerja beberapa waktu sebelumnya.
 rekomendasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. mulai dari ekonomi, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. implementasi yang tepat dari rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat provinsi bengkulu secara keseluruhan.  (prw/wij)
 
daftar 35 rekomendasi dprd provinsi bengkulu atas lkpj gubernur bengkulu tahun anggaran 2023:
 
1. kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah;
a. pendapatan 
b. pendapatan asli daerah 
c. pengelolaan keuangan daerah
baca juga:usai mutasi kepsek, ini pesan kepala dinas pendidikan
2. peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir hingga usia umur lima tahun menjadi perbaikan utama.
baca juga:polres mengawasi spbu wilayah kaur untuk antisipasi pemudik lebaran 2024
3. mengejar pembagunan infrastruktur
4. usulan program dan kegiatan opd masih terlalu banyak.
 
5. peran bumd dalam peningkatan perekonomian yang utama adalah membantu meningkatkan pendapatan asli daerah
 
6. pariwisata menjadi salah satu unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
7. diperlukan koordinasi dan kolaborasi dinas pariwisata dengan badan pusat statistik (bps)
8. program pengembangan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif masih terkendala belum adanya pergub dan perda
9. minta bpkad agar serapan anggaran dimaksimalkan
10. dprd memberikan rekomendasi kepada dinas tphp provinsi bengkulu terkait masalah alat excavator rusak milik provinsi bengkulu
11. gubernur bengkulu memberikan dukungan kepemilikan fungsi balai sertifikat.
12. gubernur bengkulu memberikan dukungan anggaran perbaikan jaringan irigasi
13. program umkm menghasilkan produk yang lebih kreatif dan menyentuh masyarakat
14. dinas kelautan dan perikanan dan biro hukum agar segera menyusun pergub tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
15. pembangunan ppn di seluma agar menggunakan apbn bukan apbd
16. revitalisasi alat vaksin rabies anjing dan kucing.
17. merekomendasikan dukungan untuk sertifikasi asepo
18. ternak sapi yang diberikan ke kelompok petani agar selalu dipantau
19. revitalisasi sarana dan prasarana di upt ternak dan pakan.
20. dinas koperasi dan ukm provinsi bengkulu agar mendata umkm dibawah binaan mereka
21. kurangnya penyelenggaraan pelatihan terkait perizinan dan penanaman modal secara offline
 
22. kontrol dan pengawasan terhadap perizinan perusahaan yang berinvestasi di provinsi  bengkulu
23. dpmptsp provinsi bengkulu agar menyampaikan laporan data investasi di provinsi bengkulu
24. dprd menyarankan agar pemda memiliki pelaksanaan lelang yang kredibel dan kualifikasi lama
 
25. tata kelola pada kepegawaian perlu diperhatikan oleh gubernur bengkulu.
26. rehabilitasi pembangunan lima stadion mini.
27. pembinaan dan bimbingan pemuda
28. pembinaan olahraga khusus kaum disabilitas di provinsi bengkulu.
29. dprd provinsi bengkulu meminta agar mitra kerja menghormati undangan terkait pembahasan lkpj
30. menyediakan anggaran yang lebih memadai terkait penanggulangan bencana di provinsi bengkulu
31. dprd meminta kejelasan terkait kegiatan fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nik, dan kia di dinas sosial provinsi bengkulu yang anggarannya terserap 100 persen
32. tenaga kerja lokal harus jadi perhatian gubernur bengkulu.
33. pengelolaan arsip harus dikerjakan oleh tenaga yang berkualitas
34. pembangunan kapasitas layanan kesehatan harus diimbangi dengan penyediaan sdm yang kualifikasi tinggi.
35. keterbatasan tenaga dokter spesialis di rskj suprapto bengkulu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, RABU 3 APRIL 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan