Pembahasan LKPj : DPRD Provinsi Bengkulu Evaluasi Kinerja Pemerintah

DPRD Provinsi Bengkulu melaksanakan rapat evaluasi--

RADAR BENGKULU - Pembahasan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Bengkulu untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 masih terus berlangsung di tingkat komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk mengevaluasi sejauhmana kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran ini.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, menjelaskan, mereka telah melakukan pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang merupakan mitra dari Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu. Dalam pembahasan tersebut, mereka memberikan masukan serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

"Pembahasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan," ujar Usin pada Minggu, 31 Maret 2024.

Usin menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap LKPj Gubernur Bengkulu untuk memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. 

Selama pembahasan, fokus utama Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu adalah capaian program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mereka perlu memastikan bahwa setiap program yang direncanakan telah memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

BACA JUGA:Akhirnya Mantan Wakil Walikota Bengkulu Putuskan Maju Pilwakot Bengkulu 2024

BACA JUGA:Bawaslu Provinsi Akan Membacakan Putusan Sidang PPK Bengkulu Utara

Selain itu, pihaknya juga menyoroti pengelolaan keuangan daerah dan realisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan daerah, sehingga setiap penggunaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah," tambah Usin. "Keterlibatan mereka dalam pembahasan LKPj akan memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan mendalam."

Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, diharapkan bahwa pembahasan mengenai LKPj Gubernur Bengkulu TA 2023 akan menghasilkan evaluasi yang komprehensif dan berdampak positif bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan