H-7 Posko Pengaduan THR Beroperasi, Ayo Laporkan Jika Perusahaan Nakal

Reporter: windi junius |

Editor: Syariah muhammadin |

Jumat , 29 Mar 2024 - 21:02

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu bersiap membuka posko pengaduan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) para pekerja atau buruh menjelang Hari Raya Idulfitri-ist-

h-7 posko pengaduan thr beroperasi, ayo laporkan jika perusahaan nakal                            radar bengkulu - dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) provinsi bengkulu bersiap membuka posko pengaduan untuk tunjangan hari raya (thr) para pekerja atau buruh menjelang hari raya idulfitri.
posko ini akan mulai beroperasi h-7 sebelum pelaksanaan idulfitri, yang berarti akan dibuka pada tanggal 3 april 2024, mengikuti regulasi yang diterbitkan oleh menteri ketenagakerjaan ri.
kepala disnakertrans provinsi bengkulu, dr.h. syarifudin, m.si., telah mengirim surat kepada disnakertrans kabupaten/kota untuk membuka posko serupa di tingkat daerah. posko ini akan beroperasi hingga hari terakhir pembayaran thr, sesuai dengan surat edaran (se) menteri ketenagakerjaan ri nomor m/2/hk.04/iii/2024, yang dikeluarkan pada tanggal 15 maret 2024.
posko thr di tingkat provinsi bengkulu akan didirikan di kantor disnakertrans provinsi bengkulu di jalan pembangunan kota bengkulu. syarifudin menjelaskan bahwa posko ini akan berfungsi sebagai tempat konsultasi bagi para pekerja, buruh, dan pihak perusahaan terkait pembayaran thr.
hingga tanggal 4 april 2024, posko ini akan bersifat konsultasi, di mana para pihak dapat datang untuk berkonsultasi terhadap perhitungan thr dan memberikan informasi awal jika terjadi masalah terkait pembayaran.
baca juga:antisipasi rawan longsor dan penyediaan peralatan jelang arus mudik, puncak arus mudik diprediksi 5-6 april 
baca juga:kontroversi penghentian tanpa alasan terhadap tenaga honor dprd provinsi bengkulu
"posko ini kita buka sampai libur lebaran. intinya posko ini adalah sifat yang konsultasi dulu sampai dengan kurang lebih tanggal 4 april," terang syarif, jumat, 29 maret 2024
jika pada tanggal 4 april 2024 perusahaan masih belum membayar thr kepada karyawan dan buruhnya, disnakertrans akan mengambil tindakan sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku.
sebelum tanggal 4 april 2024, disnakertrans juga akan melakukan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan di bengkulu untuk memastikan tidak ada penundaan pembayaran thr.
"bianya para karyawan inj menanyakan bagaimana perhitungan, bagaimana ketentuan dan memberikan informasi awal kalau ada tanda-tanda mereka tidak dibayarkan. jadi itu kita harus mengumpulkan informasi dulu," ucapnya
selain itu, syarifudin menegaskan bahwa semua perusahaan di provinsi bengkulu wajib membayar thr sesuai dengan regulasi yang berlaku. pembayaran thr harus dilakukan sebelum h-7 menjelang hari raya idulfitri, tanpa diangsur.
aturan ini tidak hanya merupakan arahan gubernur bengkulu, tetapi juga merupakan ketentuan undang-undang yang harus dipatuhi.
"kita akan lakukan penindkaan jika ditanggal 4 april itu belum dilekukan oembayaran juga," ucapnya.
sementara itu, kepala kantor wilayah direktorat jendral perbendaharaan (djpb) provinsi bengkulu, bayu andy prasetya, menyatakan bahwa alokasi anggaran thr bagi aparatur sipil negara (asn), tni, polri, dan pensiunan asn di bengkulu tahun 2024 mencapai rp336,5 miliar lebih.
thr tersebut telah disalurkan kepada asn di bengkulu sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan alokasi yang telah ditetapkan.
baca juga:amankan lebaran, polres siagakan 3 pos pam
"untuk alokasi thr asn di bengkulu sebesar rp336,5 miliar yang telah disalurkan kepada 67.999 asn di bengkulu," kata bayu.
pemberian thr dan gaji ke-13 kepada asn juga diharapkan dapat membantu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar, dengan mendorong perputaran ekonomi melalui belanja yang bijak. dengan adanya pemberian thr dan gaji ke-13, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan uang tersebut secara bijak untuk menghindari terjadinya inflasi yang tidak diinginkan.
"thr telah disalurkan seluruhnya ke asn pusat. untuk jadwal di pemda, tergantung  regulasi penyaluran dari kepala daerah-nya masing-masing, mulai 24 maret kemarin," ungkap bayu.
dengan langkah-langkah yang diambil oleh disnakertrans provinsi bengkulu dan pihak terkait lainnya, diharapkan para pekerja dan buruh di provinsi bengkulu dapat menerima thr dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga hubungan antara tenaga kerja dan industri dapat terjaga harmonis, serta dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja dan produktivitas para pekerja.
"mudah-mudahan masyarakat juga bijak berbelanja menggunakan thr, sehingga tidak kemudian menimbulkan inflasi," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SABTU 30 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan