DPW PAN Bengkulu Laporkan Bawaslu Provinsi Bengkulu ke DKPP

Reporter: windi junius |

Editor: Syariah muhammadin |

Senin , 11 Mar 2024 - 20:13

DPW PAN laporkan Bawaslu--

Penerapan hukum yang keliru terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu nomor :001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/007.00/III/2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Pleno Penetapan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sudah ditetapkan, sehingga apabila ada pihak yang berkeberatan, maka dapat menempuh upaya PHPU ke Mahkamah Konstitusi RI.

2. Bahwa selain itu juga Bawaslu Provinsi Bengkulu hanya mendasarkan pada bukti yang sumir dan lemah secara hukum, yaitu hanya berdasar surat keberatan PPP, pesan suara dan tangkapan layar HP dalam membuat Putusan.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebuat diatas, tidak tepat menggunakan acara pemeriksaan cepat yang di lakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu yang mana tidak ada temuan oleh Pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap

5 (Lima) TPS, yaitu :

(1). TPS 1 Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati.

(2). TPS 1 Desa Tamiang Kecamatan Pagar Jati.

(3). TPS 1 Desa Kroya, Kecamatan Pagar Jati.

(4). TPS 1 Desa Taba Rena, Kecamatan Pagar Jati,

(5). TPS 1 Desa Padang Burnai, Kecamatan Bang Haji.

Didaerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Bengkulu Tengah

4. Bahwa keberatan yang diajukan saksi Partai Persatuan Pembangunan dalam pleno rekapitulasi KPU Provinsi Bengkulu adalah proses pungut hitung ditingkat KPPS dan itupun tidak ada keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan.

5. Bahwa putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu tersebut berpotensi mempengaruhi hasil yang akan menimbulkan pelanggaran hukum dan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara.

dpw pan bengkulu laporkan bawaslu provinsi bengkulu ke dkpp                            radar bengkulu -  dewan perwakilan wilayah partai amanat nasional provinsi bengkulu akan melaporkan bawaslu provinsi bengkulu ke  dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
ini lantaran putusan sengketa cepat yang dikeluarkan oleh bawaslu untuk melakukan penghitungan ulang suara tidak sah calon dprd kabupaten bengkulu tengah dari partai persatuan pembangunan (ppp). 
penghitungan ulang suara tidak sah ini telah dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten benteng pada minggu, 10 maret 2024, setelah menerima perintah dari kpu provinsi bengkulu, sedangkan kpu provinsi bengkulu sendiri mendapat rekomendasi dari bawaslu provinsi bengkulu pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara terbuka.
baca juga:3 dampak kebiasaan yang dapat merusak otak tanpa disadari
baca juga:9 super hero sejati di kehidupan nyata, terinspirasi dari superman dan batman
bawaslu merekomendasikan hal tersebut, setelah melalui rapat cepat atas form keberatan yang dilayangkan oleh saksi partai ppp.
sehingga hasil dari perhitungan ulang suara tidak sah tersebut diketahui terbukti bahwa ada 4 suara saat partai ppp dinyatakan tidak sah pada perhitungan suara di lima tps di dapil 3.
diantaranya tps 1 desa karang are, kecamatan pagar jati.
tps 1 desa tamiang, kecamatan pagar jati. tps 1 desa kroya, kecamatan pagar jati. tps 1 desa taba rena, kecamatan pagar jati. tps 1 desa padang burnai, kecamatan bang haji.
dengan bertambahnya meraih penambahan 4 suara tersebut ppp, maka dipastikan ppp mendapatkan 4 kursi dprd kabupaten benteng.
sedangkan sebelum selisih suara antara pan dan ppp hanya 1 suara mengakibatkan pan tidak mendapatkan kursi dprd kabupaten benteng di dapil 3. 
baca juga:rekomendasi 10 tempat wisata lebaran tahun 2024 di tangerang selatan
baca juga:isu calon walikota melalui jalur perorangan muncul di bengkulu
meskipun perhitungan suara ulang tidak sah tersebut sudah selesai dilaksanakan, namun persoalan ini juga belum selesai.
dimana jika sebelumnya penasihat hukum ppp mengancam akan melaporkan kpu benteng ke dkpp, lantaran diduga tidak proporsional dalam menjalankan tugasnya, sehingga diduga melanggar kode etik.
sehingga saat ini giliran pan mengancam bawaslu provinsi bengkulu yang akan dilaporkan ke dkpp.
bahkan tidak hanya itu, pan juga akan melakukan gugatan hasil perhitungan ulang suara tidak sah tersebut ke mahkamah konstitusi.
wakil ketua dpw pan provinsi bengkulu, dediyanto mengatakan, pihaknya menyayangkan keputusan sengketa cepat yang dilakukan oleh bawaslu provinsi bengkulu dan langsung dilakukan proses perhitungan ulang suara tidak sah ppp. padahal sebelumnya pihaknya telah melakukan protes secara terbuka dan tertulis kepada penyelenggara.
"yang pertama kita sudah menyiapkan secara terbuka, kita menyayangkan keputusan itu (putusan sengketa cepat red). karena, proses perhitungan tingkat terbawah yakni tps itu tidak ada masalah. sehingga kita bukan hanya memprotes secara terbuka, tetapi juga sudah disampaikan secara tersurat ke para penyelenggara, baik itu kpu dan bawaslu di provinsi dan pusat," sampainya.
kemudian faktanya, meskipun sudah melakukan upaya protes atas putusan bawaslu tersebut akan tetapi tetap dilaksanakan perhitungan ulang, sehingga selisih suara pan lebih sedikit 4 suara dari ppp.
akibatnya, hilang kursi pan di dapil 3. 
sedangkan ppp mendapatkan 1 kursi.
menyikapi hal ini, pihaknya sudah melakukan rapat internal.
saat ini tim hukum dpw pan sedang mengumpulkan alat bukti keberatan yang akan disampaikan ke dkpp dan mk. 
"sampai hari ini tim sedang bekerja mempelajari hasil telaah hukum dari para kuasa hukum partai," ujarnya.
dia menambahkan, apa yang dialami oleh ppp juga tidak menutup kemungkinan terjadi di pan ataupun oleh partai lain.
maka, seharusnya bawaslu harus melakukan perhitungan suara ulang untuk semua partai.
"makanya yang paling fair itu dihitung semua partai. karena, yang kuat dapat informasi ada dinamika pada saat di kpps itu antar partai dan saksi soal sudut pandang suara sah atau tidak sah . sah dan tidak sah di ppp itu juga terjadi di partai yang lain. ini mereka mengunci di ppp saja mengabaikan di partai yang lain." 
surat yang dikeluarkan oleh dpw pan provinsi bengkulu sebagai berikut.
penerapan hukum yang keliru terhadap putusan bawaslu provinsi bengkulu nomor :001/lp.ac/adm.pl/bwsl.prov/007.00/iii/2024 sebagai berikut:
1. bahwa pleno penetapan oleh kpu kabupaten bengkulu tengah sudah ditetapkan, sehingga apabila ada pihak yang berkeberatan, maka dapat menempuh upaya phpu ke mahkamah konstitusi ri.
 2. bahwa selain itu juga bawaslu provinsi bengkulu hanya mendasarkan pada bukti yang sumir dan lemah secara hukum, yaitu hanya berdasar surat keberatan ppp, pesan suara dan tangkapan layar hp dalam membuat putusan.
3. bahwa berdasarkan uraian tersebuat diatas, tidak tepat menggunakan acara pemeriksaan cepat yang di lakukan bawaslu provinsi bengkulu yang mana tidak ada temuan oleh pengawas tps, pengawas desa/kelurahan, panwascam dan bawaslu kabupaten bengkulu tengah terhadap 
5 (lima) tps, yaitu :
(1). tps 1 desa karang are kecamatan pagar jati.
(2). tps 1 desa tamiang kecamatan pagar jati.
(3). tps 1 desa kroya, kecamatan pagar jati.
(4). tps 1 desa taba rena, kecamatan pagar jati,
(5). tps 1 desa padang burnai, kecamatan bang haji.
didaerah pemilihan 3 (tiga) kabupaten bengkulu tengah 
4. bahwa keberatan yang diajukan saksi partai persatuan pembangunan dalam pleno rekapitulasi kpu provinsi bengkulu adalah proses pungut hitung ditingkat kpps dan itupun tidak ada keberatan dari saksi partai persatuan pembangunan.
 
5. bahwa putusan bawaslu provinsi bengkulu tersebut berpotensi mempengaruhi hasil yang akan menimbulkan pelanggaran hukum dan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 12 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan