Perlu Kolaborasi Multi Stakeholder untuk Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar zaros |

Sabtu , 02 Mar 2024 - 22:40

Direktur Walhi Bengkulu--

perlu kolaborasi multi stakeholder untuk percepatan pengelolaan perhutanan sosial                            radar bengkulu - dalam upaya mempercepat pembangunan pengelolaan perhutanan sosial (ps) di provinsi bengkulu, kolaborasi multi stakeholder menjadi kunci utama.
pengelolaan perhutanan sosial memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.
"langkah ini sejalan dengan arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat melalui peraturan presiden (perpres) no 28 tahun 2023 tentang perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial," ungkap direktur eksekutif (de) wahana lingkungan hidup (walhi) bengkulu, abdullah ibrahim ritonga.
menurut abdullah ibrahim ritonga yang akrab disapa baim, luas perhutanan sosial di tingkat nasional mencapai 6,4 juta hektar (ha), melibatkan 1.287.000 kepala keluarga (kk) sebagai pengelola. meskipun pemerintah telah mencadangkan hak akses kelola sebanyak 15,4 juta ha melalui pendaftaran aset pengelolaan sumberdaya alam dan pemanfaatan sumberdaya alam (piaps), capaian mencapai 12,7 juta ha.
"dalam perpres no 28 tahun 2023, pemerintah menetapkan aturan legal formal yang mencakup percepatan distribusi akses legal, pendampingan, dan pengembangan usaha di bidang perhutanan sosial," tambahnya.
baca juga:final, ini caleg terpilih yang bakal duduk di dprd kaur
baca juga:pemprov bersiap untuk mengosongkan lahan demi bangunan spam kobema
target capaian mencakup perluasan hingga 7.380.000 ha perhutanan sosial, dan pembentukan 17.000 kelompok perhutanan sosial (kps) dengan unit usaha dan rencana kelola perhutanan sosial.
abdullah ibrahim ritonga menjelaskan, provinsi bengkulu memiliki target ambisius untuk mendorong akses legal hak kelola masyarakat dalam pengelolaan, dan pemanfaatan lahan di kawasan hutan seluas 114 ribu ha.
"data terkini menunjukkan capaian target perhutanan sosial di provinsi bengkulu mencapai 85.512,16 ha, melibatkan 18.360 kk sebagai pengelola, dengan 86 surat keputusan(sk) yang mengatur berbagai skema perhutanan sosial," jelasnya.
pada tahun 2022, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu mengeluarkan regulasi kebijakan legal formal, yakni peraturan gubernur (pergub) no 20 tahun 2022 tentang fasilitasi penyelenggaraan perhutanan sosial. aturan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial di tingkat provinsi.
"yakni melalui fasilitasi, akses legal, penguatan kapasitas kelembagaan, sertifikasi produk, permodalan, dan akses pemasaran," tambah abdullah ibrahim ritonga.
baca juga:pembayaran layanan maxim di bengkulu sudah bisa cashless, berikut cara menggunakan e-wallet kaspro
baca juga:flaming mountain dalam cerita kera sakti merupakan tempat terpanas di bumi, suhu mencapai 80° c
selain itu, peran dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa juga diatur dalam pergub ini. pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memfasilitasi pengelola perhutanan sosial dan kelompok usaha masyarakat di wilayahnya.
"sedangkan pemerintah desa diwajibkan untuk memasukkan agenda perhutanan sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah (rpjm) desa dan rencana kerja pemerintah desa (rkp)," ujar abdullah ibrahim ritonga.
 abdullah ibrahim ritonga menyampaikan, pemerintah kabupaten/kota perlu segera membentuk kelompok kerja percepatan perhutanan sosial, agar dapat mendukung agenda percepatan perhutanan sosial di provinsi bengkulu.
"ini sejalan dengan arahan dari perpres 28 tahun 2023 yang menekankan pentingnya kolaborasi multistakeholder dalam rangka memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat," sampainya.
baca juga:apa yang diberikan pemerintah untuk keluarga korban banjir bandang?
dalam mendukung agenda percepatan perhutanan sosial di provinsi bengkulu, pihaknya memberikan empat rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
"pertama yakni integrasi dalam rkp, dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, inklusi dalam rpjm desa dan rkp desa, dan terakhir pembentukan kelompok kerja percepatan perhutanan sosial," demikian abdullah ibrahim ritonga.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, MINGGU 3 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan