BPKP Bengkulu Berganti Nakhoda, Helmi Hasan Tekankan Pengawasan yang Membangun

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 20 Oct 2025 - 21:32

BPKP Bengkulu Berganti Nakhoda, Helmi Hasan Tekankan Pengawasan yang Membangun--

Sinergi Antarlembaga Didorong untuk Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Cegah Korupsi

RADAR BENGKULU — Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan resmi mengukuhkan Sugimulyo sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu yang baru, menggantikan Faeshol Cahyo Nugroho. Prosesi pengukuhan berlangsung di Balai Raya Semarak, Senin (20/10), disaksikan para pejabat pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran BPKP pusat dan daerah.

Pergantian pucuk pimpinan di lembaga pengawasan keuangan ini dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah. Helmi menekankan bahwa BPKP tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Bengkulu, saya menyampaikan selamat datang kepada Kepala Perwakilan BPKP yang baru. Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi tinggi demi kemajuan Bengkulu yang kita cintai,” ujar Helmi dalam sambutannya.

Dalam pandangan Gubernur Helmi, keberadaan BPKP di daerah bukan sekadar untuk menyoroti kelemahan pemerintah daerah, tetapi juga memberi nilai tambah melalui fungsi konsultatif dan asistensi pengelolaan keuangan publik.

“Pengawasan itu bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat. Itulah bentuk pengawasan yang membangun,” tegasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi yang erat antara Pemprov Bengkulu dan BPKP akan menjadi kunci dalam memperkuat sistem Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh perangkat daerah. Sistem tersebut, menurutnya, menjadi pondasi penting agar tata kelola pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Helmi juga menyoroti pentingnya penerapan manajemen risiko di setiap satuan kerja pemerintah daerah. “Kita ingin setiap kepala dinas memiliki kesadaran yang sama: bahwa pengawasan bukan ancaman, melainkan panduan agar tidak tersesat dalam mengelola anggaran publik,” ujarnya.

Keberadaan BPKP diharapkan mampu menutup celah tersebut melalui pendekatan pembinaan dan pendampingan teknis. Dalam konteks ini, Helmi menilai BPKP memiliki posisi strategis sebagai “penjaga mutu” tata kelola keuangan daerah.

“Kami butuh pengawasan yang solutif. Pengawasan yang memberi jalan keluar, bukan sekadar menunjukkan masalah,” kata Helmi.

Helmi Hasan kembali menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui pemerintahan yang bersih dan terbuka. Ia menyebut, kehadiran BPKP sebagai mitra strategis harus menjadi dorongan moral bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus berbenah.

bpkp bengkulu berganti nakhoda, helmi hasan tekankan pengawasan yang membangun                            sinergi antarlembaga didorong untuk perkuat tata kelola pemerintahan dan cegah korupsi
radar bengkulu — gubernur bengkulu, helmi hasan resmi mengukuhkan sugimulyo sebagai kepala perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu yang baru, menggantikan faeshol cahyo nugroho. prosesi pengukuhan berlangsung di balai raya semarak, senin (20/10), disaksikan para pejabat pemerintah daerah, unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), serta jajaran bpkp pusat dan daerah.
pergantian pucuk pimpinan di lembaga pengawasan keuangan ini dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah. helmi menekankan bahwa bpkp tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.
“atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat bengkulu, saya menyampaikan selamat datang kepada kepala perwakilan bpkp yang baru. semoga amanah ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi tinggi demi kemajuan bengkulu yang kita cintai,” ujar helmi dalam sambutannya.
dalam pandangan gubernur helmi, keberadaan bpkp di daerah bukan sekadar untuk menyoroti kelemahan pemerintah daerah, tetapi juga memberi nilai tambah melalui fungsi konsultatif dan asistensi pengelolaan keuangan publik.
baca juga:pemprov bengkulu diminta agresif rebut program pusat di tengah penurunan dana transfer
baca juga:ribuan jamaah padati balai raya semarak
“pengawasan itu bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat. itulah bentuk pengawasan yang membangun,” tegasnya.
ia menambahkan, kolaborasi yang erat antara pemprov bengkulu dan bpkp akan menjadi kunci dalam memperkuat sistem sistem pengendalian intern pemerintah (spip) di seluruh perangkat daerah. sistem tersebut, menurutnya, menjadi pondasi penting agar tata kelola pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
helmi juga menyoroti pentingnya penerapan manajemen risiko di setiap satuan kerja pemerintah daerah. “kita ingin setiap kepala dinas memiliki kesadaran yang sama: bahwa pengawasan bukan ancaman, melainkan panduan agar tidak tersesat dalam mengelola anggaran publik,” ujarnya.
keberadaan bpkp diharapkan mampu menutup celah tersebut melalui pendekatan pembinaan dan pendampingan teknis. dalam konteks ini, helmi menilai bpkp memiliki posisi strategis sebagai “penjaga mutu” tata kelola keuangan daerah.
“kami butuh pengawasan yang solutif. pengawasan yang memberi jalan keluar, bukan sekadar menunjukkan masalah,” kata helmi.
baca juga:presiden pks dorong kadernya jadi penggerak ekonomi dan kemanusiaan
helmi hasan kembali menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui pemerintahan yang bersih dan terbuka. ia menyebut, kehadiran bpkp sebagai mitra strategis harus menjadi dorongan moral bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus berbenah.
“kita ingin bengkulu menjadi contoh bahwa tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya slogan. dengan sinergi dan komitmen bersama, saya yakin bengkulu bisa menjadi provinsi yang maju dan bersih dari penyimpangan,” ujarnya.
badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) memiliki mandat nasional dalam mengawal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari audit keuangan, evaluasi program, hingga asistensi pengelolaan risiko. di tingkat daerah, peran bpkp semakin penting karena bersentuhan langsung dengan proses pembangunan dan pengelolaan keuangan publik.
dalam kesempatan tersebut, deputi bidang akuntan negara bpkp, iwan taufik purwanto, yang hadir mewakili kepala bpkp ri muhammad yusuf ateh, menegaskan bahwa rotasi jabatan di lingkungan bpkp merupakan bagian dari strategi penguatan organisasi untuk menjawab tantangan pengawasan di era digital.
“kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar proses pembangunan berjalan sesuai prinsip good governance dan clean government,” ujar iwan.
menurutnya, bpkp kini tidak hanya berperan sebagai lembaga audit internal, tetapi juga sebagai katalisator reformasi birokrasi yang mendorong efisiensi belanja publik dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
baca juga:jembatan kelurahan tebeng ditargetkan selesai pertengahan november 2025
bengkulu, seperti halnya banyak daerah lain, masih menghadapi tantangan besar dalam hal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. data badan pemeriksa keuangan (bpk) menunjukkan, meskipun sebagian besar pemerintah daerah di bengkulu telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (wtp), masih ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
kepala perwakilan bpkp bengkulu yang baru, sugimulyo, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang telah dijalankan pendahulunya sekaligus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“kami siap mendukung pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan efektivitas program pembangunan, serta mendorong penerapan spip yang lebih matang,” ujarnya usai pengukuhan.
sugimulyo juga berjanji akan memperluas kerja sama lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan, untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan keuangan publik.