Rumus Institut: Pemerintahan Huda-Rahmadi Masih Lamban, Ibarat......

RADAR BENGKULU, MUKOMUKO - Rumus Institut, sebuah lembaga kajian hukum, politik dan demokrasi menyatakan kekecewaannya terhadap Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mukomuko dibawah pimpinan Bupati dan Wakil Bupati H. Choirul Huda, SH - Rahmadi AB. 

Direktur Rumus Institut, Rusman Aswardi menilai, selama kurang lebih 6 bulan pemerintahan Huda-Rahmadi, tidak terlihat adanya komitmen untuk membentuk pemerintahan yang baik, responsif terhadap permasalahan di tengah masyarakat. 

Sehingga, roda pembangunan daerah berjalan lamban. Huda-Rahmadi masih gagal meneransfer ide-ide kreatif kepada jajaranya. 

"Kami mencermati pemerintahan Mukomuko sekarang ini, menurut kami lamban. Ibartnya; 'Pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko ini seperti orang yang mempunyai kelebihan berat badan'. Geraknya lamban, tidak cekatan," tegas Rusman dalam keteranganya, Selasa, 5 Agustus 2025. 

BACA JUGA:Kebut Kegiatan Fisik, Satgas TMMD Ke-125 Kodim 0428/Mukomuko Terjunkan Alat Berat

BACA JUGA:Desa di Mukomuko, Nelan Indah Juara 1 Lomba Desa Tingkat Provinsi Bengkulu

Ada beberapa poin yang disorot oleh Rumus Institut yang bermarkas di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto ini. 

Pertama; Huda-Rahmadi belum menunjukan niat untuk mewujudkan pemerintahan yang 'good and clear government'. 

Kata Rusman ini dibuktikan dengan banyaknya agenda pembangunan, khususnya kegiatan fisik yang terkesan ditunda. Yang dikhawatirkan, penundaan ini menciptakan ruang negosiasi gelap.  

"Kita memahami awal tahun ada efisiensi anggaran. Tapi kan ada beberapa kegiatan fisik yang semestinya bisa langsung dieksekusi. Agar, manfaat pembangunan cepat dirasakan masyarakat," ujar Rusman, anggota DPRD Mukomuko periode 2009-2014. 

"Program yang ada dalam APBD yang tidak berimbas efisiensi seharusnya bisa cepat direalisasikan. Kalau ditunda-tunda kan jadi pertanyaan besar," sambung Rusman. 

BACA JUGA:Usai Perubahan, Postur APBD Mukomuko Tahun 2025 Semakin Kurus

BACA JUGA:Ternak Dilepas Liarkan Masih Jadi Biang Kerok Kecelakaan, PM Minta Evaluasi Pejabat Satpol-PP

Kemudian bidang pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan yang semestinya dikelola dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kritikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terbilang kontroversi sekarang muncul.