DPRD Bengkulu Utara Fokus Raperda Prioritas

Reporter: Raditya Farosta |

Editor: Azmaliar |

Senin , 21 Jul 2025 - 21:53

DPRD Bengkulu Utara-Ist-

RADAR BENGKULU , ARGAMAKMUR - DPRD Bengkulu Utara berkomitmen dalam menuntaskan pembahasan rancangan daerah atau Raperda. Terutama Raperda yang memang sudah masuk dalam target pembahasan Peraturan Daerah tahun ini yang ditetapkan sejak awal tahun antara Badan Musyawarah dengan Pemda Bengkulu Utara.

Target Pembahasan Rancangan Perda 2025

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024.

2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2026.

4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Bengkulu Utara

7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Bengkulu Utara.

8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025–20299.

9. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015–2035

10. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

11. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

dprd bengkulu utara fokus raperda prioritas                            radar bengkulu , argamakmur - dprd bengkulu utara berkomitmen dalam menuntaskan pembahasan rancangan daerah atau raperda. terutama raperda yang memang sudah masuk dalam target pembahasan peraturan daerah tahun ini yang ditetapkan sejak awal tahun antara badan musyawarah dengan pemda bengkulu utara. 
target pembahasan rancangan perda 2025 
1. pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bengkulu utara tahun anggaran 2024.
2. perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bengkulu utara tahun anggaran 2025.
3. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bengkulu utara tahun anggaran 2026.
4. rancangan peraturan daerah kabupaten bengkulu utara tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa. 
baca juga:strategi arsjad rasjid: membangun manusia, menggerakkan industri, menghijaukan ekonomi
baca juga:dprd dukung & awasi pembangunan, perda rpjmd bengkulu utara disahkan 
6. rancangan peraturan daerah kabupaten bengkulu utara tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas kabupaten bengkulu utara
7. rancangan peraturan daerah kabupaten bengkulu utara tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kabupaten bengkulu utara. 
8. rancangan peraturan daerah kabupaten bengkulu utara tentang rencana pembangunan jangka menengah kabupaten bengkulu utara tahun 2025–20299. 
9. rancangan peraturan daerah kabupaten bengkulu utara tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten bengkulu utara tahun 2015–2035
10. rancangan peraturan daerah kabupaten bengkulu utara tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten bengkulu utara
11. rancangan peraturan daerah kabupaten bengkulu utara tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. 
12. rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (rp3kp)
13. rancangan peraturan daerah kabupaten bengkulu utara tentang penyelenggaraan pesantren
14. rancangan peraturan daerah kabupaten bengkulu utara tentang penyelenggaraan kearsipan
15. rancangan peraturan daerah kabupaten bengkulu utara tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah kabupaten bengkulu utara nomor 14 tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah
baca juga:dprd provinsi bengkulu buka peluang objek pajak baru
baca juga:dprd bengkulu utara ingatkan pemerataan pembangunan
16. perda inisiatif dprd tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat enggano.
17. perda inisiatif tentang bantuan hukum masyarakat miskin.
di awal tahun 2025 lalu, pemda dan dprd sudah menyepakati akan ada 17 rancangan peraturanh daerah yang akan dibahas sepanjang tahun ini. namun, karena adanya penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait dengan efisiensi anggaran, hal tersebut mnembuat keterlambatan dimulainya pembahasan.namun, ketua dprd bengkulu utara parmin, s.ip menerangkan jika dprd bengkulu utara tetap berkomitmen untuk memaksimalkan waktu melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut.
namun dprd bengkulu utara akan melakukan  pembahasan dengan skala prioritas, terutama melihat rancangan  peraturan daerah yang memang sudah siap untuk dibahas. 
selain itu, rancangan peraturan daerah yang akan dibahas akan dilihat sesuai dengan peran dan kebutuhannya yang terkait langsung dengan masyarakat.
“sehingga dengan skala prioritas ini, maka kita akan melihat apakah ada perda yang memang harus dibahas sesegera mungkin karena terkait dasar hukum pelaksanaan kegiatan atau penyesuaian aturan yang lebih tinggi, serta rancangan perda yang memang berkaitan langsung dengan masyarakat,” terang parmin. 
diantara rancangan peraturan daerah yang akan mulai kembali dibahas antara pemda dan dprd adalah dua rancangan peraturan daerah yang memang langsung berkenaan dengan masyarakat dan sudah tertunda pembahasannya sejak tahun lalu. 
dua rancangan peraturan daerah ini adalah rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat enggano serta perda inisiatif tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. “karena dua raperda ini memang sangat dibutuhkan dan berkenaan langsung dengan masyarakat. selain itu juga ada pembahasan rancangan peraturan daerah yang memang wajib dibahas. seperti rancangan perda tentang apdb perubahan 2025 dan apbd 2026,” pungkas parmin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 22 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan