Prihatin, Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia Desak RKUHAP 2025 Transparan dan Partisipatif

Reporter: tim redaksi |

Editor: Azmaliar |

Sabtu , 19 Jul 2025 - 21:21

Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia Desak RKUHAP 2025 Transparan dan Partisipatif--

RADAR BENGKULU, JAKARTA - Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia menyatakan sikap prihatin atas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025.

Seperti dikutip dari laman disway.id, organisasi yang beranggotakan para Guru Besar dan Dosen Hukum Pidana di Indonesia tersebut menuntut supaya proses pembahasan berlangsung transparan dan partisipatif.

"Presiden RI dan DPR RI menghentikan pembahasan RKUHAP 2025 dan mengembalikannya ke proses yang transparan, dan partisipatif, serta berbasis bukti dan penelitian, sejalan dengan prinsip negara hukum," kata mereka dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu, 19 Juli 2025.

Menurut para guru besar, RKUHAP saat ini tidak mencerminkan semangat reformasi hukum pidana, serta berpotensi menjadi langkah mundur yang memperkuat kekuasaan koersif aparat pegak hukum, dan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan prosedural.

"Kami juga mencermati bahwa proses pembahasan RKUHAP berlangsung dengan minim partisipasi publik yang bermakna," tuturnya.

Mereka ini menilai bahwa DPR dan Pemerintah hanya mendengar sebagian kecil kelompok secara selektif, sementara kelompok paling terdampak tidak diberi ruang untuk menyampaikan pandangan dan pengalamannya.

"Padahal, partisipasi masyarakat secara bermakna adalah syarat konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020," tegasnya.

Dengan begitu, kata mereka, RKUHAP mengabaikan prinsip dan melakukan pelanggaran terhadap keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Penyusunan ulang RKUHAP secara substansial, dengan melibatkan perguruan tinggi, akademisi, LBH, NGO, korban, serta lembaga independen seperti Komnas HAM, KY, Komnas Perempuan, LPSK, dan Ombudsman," imbuhnya.

Dengan melibahtan tenaga ahli dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Msalah (DIM) oleh Pemerintah hanya dijadikan pelengkap administratif dan simbol legitimasi, bukan mitra subtantif dalam pembahasan.

"Para akademisi tidak benar-benar dilibatkan secara mendalam dalam proses perumusan norma, dan hanya diberikan informasi perkembangan dokumen DIM secara terbatas dan sepihak. Ini menunjukkan bahwa masukan akademik hanya difungsikan sebagai formalitas, bukan sebagai landasan ilmiah dan normatif dalam pembentukan hukum," jelasnya.

Adapun, RKUHAP 2025 juga mengandung risiko implementasi serius. Dalam Pasal 332–334, RKUHAP ditetapkan mulai berlaku 2 Januari 2026, sementara peraturan pelaksananya baru akan disusun setelahnya.

prihatin, forum dosen hukum pidana indonesia desak rkuhap 2025 transparan dan partisipatif                            radar bengkulu, jakarta - forum dosen hukum pidana indonesia menyatakan sikap prihatin atas rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana (rkuhap) 2025.
seperti dikutip dari laman disway.id, organisasi yang beranggotakan para guru besar dan dosen hukum pidana di indonesia tersebut menuntut supaya proses pembahasan berlangsung transparan dan partisipatif.
"presiden ri dan dpr ri menghentikan pembahasan rkuhap 2025 dan mengembalikannya ke proses yang transparan, dan partisipatif, serta berbasis bukti dan penelitian, sejalan dengan prinsip negara hukum," kata mereka dalam keterangan tertulis dikutip sabtu, 19 juli 2025.  
menurut para guru besar, rkuhap saat ini tidak mencerminkan semangat reformasi hukum pidana, serta berpotensi menjadi langkah mundur yang memperkuat kekuasaan koersif aparat pegak hukum, dan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan prosedural.
"kami juga mencermati bahwa proses pembahasan rkuhap berlangsung dengan minim partisipasi publik yang bermakna," tuturnya.
baca juga:fkub garda terdepan menjaga persatuan umat beragama
baca juga:sekda bengkulu utara lepas 14 peserta jambore pemuda daerah
mereka ini menilai bahwa dpr dan pemerintah hanya mendengar sebagian kecil kelompok secara selektif, sementara kelompok paling terdampak tidak diberi ruang untuk menyampaikan pandangan dan pengalamannya.
"padahal, partisipasi masyarakat secara bermakna adalah syarat konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam putusan mahkamah konstitusi no. 91/puu-xviii/2020," tegasnya.
dengan begitu, kata mereka, rkuhap mengabaikan prinsip dan melakukan pelanggaran terhadap keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
"penyusunan ulang rkuhap secara substansial, dengan melibatkan perguruan tinggi, akademisi, lbh, ngo, korban, serta lembaga independen seperti komnas ham, ky, komnas perempuan, lpsk, dan ombudsman," imbuhnya.
dengan melibahtan tenaga ahli dalam penyusunan daftar inventarisasi msalah (dim) oleh pemerintah hanya dijadikan pelengkap administratif dan simbol legitimasi, bukan mitra subtantif dalam pembahasan.
"para akademisi tidak benar-benar dilibatkan secara mendalam dalam proses perumusan norma, dan hanya diberikan informasi perkembangan dokumen dim secara terbatas dan sepihak. ini menunjukkan bahwa masukan akademik hanya difungsikan sebagai formalitas, bukan sebagai landasan ilmiah dan normatif dalam pembentukan hukum," jelasnya.
adapun, rkuhap 2025 juga mengandung risiko implementasi serius. dalam pasal 332–334, rkuhap ditetapkan mulai berlaku 2 januari 2026, sementara peraturan pelaksananya baru akan disusun setelahnya.
"artinya, akan ada kekosongan norma selama setahun yang berpotensi menimbulkan kekacauan implementasi. dengan waktu yang sangat terbatas, belum ada kepastian soal kesiapan aparat penegak hukum maupun pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kepada publik secara menyeluruh," tegasnya.
baca juga:prabowo akan hadiri sidang pbb pada september 2025
baca juga:fkub garda terdepan menjaga persatuan umat beragama
lalu, para guru besar ini meminta integrasi dan harmonisasi total antara kuhap dan kuhp.  "agar sistem hukum pidana indonesia benar-benar modern, adil, dan sesuai dengan konstitusi serta instrumen ham internasional," jelasnya.
rkuhap dinilai melemahkan lembaga antikorupsi
ketua komisi pemberantasan korupsi (kpk) setyo budiyanto mengungkapkan sejumlah revisi kitab undang-undang hukum acara pidana (rkuhap) yang dapat melemahkan kewenangan lembaga antikorupsi.
"kami melihatnya ada potensi-potensi yang kemudian bisa berpengaruh terhadap kewenangan. bisa juga mungkin mengurangi kewenangan tugas dan fungsi daripada komisi pemberantasan koruspi," ujar budi dalam konferensi pers pada kamis, 17 juli 2025.
ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar diskusi dengan sejumlah pakar dalam melakukan identifikasi sejumlah poin yang berpotensi menghambat kinerja lembaga antirasuah.
setyo lebih lanjut mengatakan bahwa kpk sudah menggelar disku dengan sejumlah pakar untuk mengidentifikasi sejumlah poin yang berpotensi menghambat kinerja lembaga antirasuah.
terakhir ada sebanyak 17 poin krusial, paling disorot mengenai upaya paska direduksi.
setyo berharap membentuk undang-undang tidak terburu-buru untuk mengesahkan dan bersikap transparan dalam pembahasannya.  
"prisnsipnya kpk berharap bahwa ruu kuhap ini disusun secara terbuka. artinya terbuka itu ya transparan, semua bisa dilibatkan, ada partisipasi dari semua pihak sehingga pembuatan daripada rkuhap memiliki semangat untuk membangun proses hukum yang bermanfaat dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat," pungkas setyo.(*)