Masih Diproses, Uji Kompetensi 41 Pejabat Pimpinan Tinggi Pemprov Bengkulu

Reporter: windi |

Editor: syariah muhammadin |

Minggu , 04 Feb 2024 - 21:16

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) telah menerima 10 paket pengerjaan yang tengah diproses lelang dengan target selesai lelang di Februari-ist-

masih diproses, uji kompetensi 41 pejabat pimpinan tinggi pemprov bengkulu                             
 
radar bengkulu - sebanyak 41 pejabat pimpinan tinggi (ppt) pratama di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu menjalani uji kompetensi (ujikom) dari selasa, 30 januari hingga kamis, 1 februari 2024 di hotel mercure bengkulu. 
hasil penilaian telah diperoleh dan sedang dalam tahap perangkingan, sebelum diserahkan kepada gubernur bengkulu, prof. dr. h rohidin mersyah, m.ma, sebagai pejabat pembuat komitmen (ppk).
"hasil ujikom masih dalam tahap perangkingan dari nilai yang didapat," ungkap sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos, m.kes,  jumat, 2 februari 2024. 
ada delapan kriteria menjadi poin penilaian. diantaranya, melibatkan aspek kepemimpinan, komunikasi, pengambilan keputusan, inovasi, dan pembaruan kebijakan.
baca juga:10 paket pekerjaan diproses lelang, pertengahan februari targetnya selesai
baca juga:pemprov bengkulu tunggu kuota casn, fokus pada selektivitas dan kebutuhan tenaga kerja
"ada delapan item itu yang kita lakukan penilaian. tugas kita kan melakukan uji kompetensi. setelahnya akan kita serahkan kepada gubernur melalui kepala bkd," tambah isnan.
badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi, s.sos, m.ap, mengungkapkan bahwa uji kompetensi melibatkan lima penguji yang dipimpin oleh sekda provinsi bengkulu, isnan fajri, serta empat anggota pansel lainnya. mereka adalah prof. rohimin, akademisi uin fatmawati bengkulu, prof. herawan sauni, dr. drs. panji suminar, ma dari akademisi unib, dan edi waluyo dari tokoh masyarakat.
"uji kompetensi ini memberikan bahan untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan ke depan," jelas gunawan.
menanggapi kemungkinan adanya mutasi sebagai hasil dari uji kompetensi, gunawan menyatakan bahwa mutasi merupakan hal biasa sesuai kebutuhan organisasi. hal ini sejalan dengan prinsip kebutuhan dan keperluan yang dianggap perlu oleh pimpinan.
"ujikom ini berbeda, belum untuk open bidding atau job fit untuk mengisi kekosongan. ini hanya dilakukan untuk ppt di lingkungan pemprov bengkulu, untuk uji kompetensi saja," tuturnya sambil menjelaskan adanya dua jabatan kosong di lingkungan pemprov bengkulu.
baca juga:aktifkan pelayanan tol laut, gubernur rohidin dorong potensi ekspor bengkulu ini dimanfaatkan
baca juga:komisi iv soroti maraknya kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak-anak
ketua komisi i dprd provinsi bengkulu, dempo xler, s.ip, m.ap, menyoroti pelaksanaan uji kompetensi yang diadakan secara berkala sesuai amanat komisi aparatur negara (ksn). uji kompetensi seharusnya dilakukan setiap dua tahun sekali.
"amanat ksn, dua tahun harus dilaksanakan uji kompetensi. tujuannya adalah menguji kestabilan, kemampuan, dan kualitas sumber daya manusia birokrasi," jelas dempo. 
ia menambahkan, sesuai dengan undang-undang reformasi dan birokrasi, ppt dapat ditempatkan sesuai tempat, kemampuan, dan fungsinya, dan harus dilakukan secara kompeten. bukan karena kepentingan politik atau kekerabatan.
"boleh keluarga, boleh tim, asal kompeten. yang tidak boleh adalah yang tim, keluarga, tetapi tidak kompeten. catatan pentingnya, ujikom tidak boleh digunakan sebagai alat intimidasi menjelang pemilu," tutur dempo.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SENIN 5 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan