Komisi IV Bahas Aspirasi PTT Tenaga Administrasi Sekolah Bersama Forum PTT

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar Zaros |

Senin , 22 Jan 2024 - 22:00

Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menggelar audiensi dengan Forum Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer tenaga administrasi sekolah SMA, SMK, dan SLB -windi-

komisi iv bahas aspirasi ptt tenaga administrasi sekolah bersama forum ptt                             
radar bengkulu - komisi iv dprd provinsi bengkulu menggelar audiensi dengan forum pegawai tidak tetap (ptt) atau honorer tenaga administrasi sekolah sma, smk, dan slb se-provinsi bengkulu senin, 22 januari 2024.
kegiatan ini dipimpin oleh ketua komisi iv, edwar samsi, s.ip, mm.
tujuannya, membahas aspirasi tenaga administrasi sekolah terkait diakomodirnya dalam formasi pengadaan asn atau pppk pada tahun 2024.
edwar samsi menjelaskan bahwa asosiasi tenaga administrasi sekolah menyampaikan tuntutan untuk membuka formasi asn maupun pppk.
alasannya, batas akhir honor pada tahun 2024 dan tidak adanya honor pada tahun 2025 sesuai dengan regulasi pemerintah pusat.
dalam konteks ini, edwar mengingatkan bahwa pengajuan formasi kepada pemerintah daerah dibatasi hingga 31 januari 2024.
baca juga:gubernur rohidin soroti sejumlah kendala yang dihadapi hnsi bengkulu
baca juga: untuk pendampingan hukum perdata dan ketatanegaraan, pemprov dan kejati bengkulu mou 
"tuntutan mereka yang tergabung dalam asosiasi tenaga administrasi sekolah meminta untuk dibuka formasi asn maupun pppk. alasannya di tahun 2024 ini batas akhir adanya honor dan tahun 2025 tidak ada lagi sesuai dengan regulasi terbaru pemerintah pusat," ungkap edwar. 
pada kesempatan tersebut, edwar menekankan pentingnya koordinasi antara gubernur, badan kepegawaian daerah (bkd), dan dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) untuk mengajukan formasi kebutuhan pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang diambil dari tenaga administrasi sekolah.
"makanya kita minta gubernur melalui bkd berkoordinasi dengan dikbud untuk segera mengajukan formasi kebutuhan pns dan p3k yang diambil dari tenaga administrasi sekolah," sampai edwar. 
lebih lanjut edwar menyatakan bahwa pemprov harus mengajukan formasi seluruh tenaga administrasi sekolah kepada pemerintah pusat.
meskipun jumlah formasi yang disetujui nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan di daerah, edwar menekankan bahwa kewajiban mereka adalah mengusulkan formasi agar dapat diterima.
"masalah mereka mau menerima sesuai dengan jumlah yang ada, itu biarlah mereka yang menentukan. lalu kalau pun berpikir masalah uang atau tidak ada dana, itu bukan kewenangan kita. biarlah pemerintah pusat yang mikir, tapi kewajiban kita mengusulkan formasi tersebut agar diterima."  
ketua forum ptt provinsi bengkulu, eflin suryadi, turut memberikan kontribusi dalam audiensi tersebut.
eflin menyampaikan bahwa di wilayah bengkulu terdapat sekitar 1.560 ptt tenaga administrasi sekolah dari sekolah negeri maupun swasta.
mereka membutuhkan formasi untuk diangkat menjadi asn atau pppk. terutama mengingat potensi penghapusan honorer pada tahun ini.
"jadi kami harapkan ptt  administrasi sekolah sma, smk dan slb, baik negeri dan swasta yang ada di provinsi bengkulu di tahun 2024 ini bisa diberikan formasi untuk diangkat menjadi asn atau pppk," tuturnya.
eflin menyoroti fakta bahwa sebagian besar ptt saat ini sudah memasuki usia yang sangat tua.
bahkan ada yang telah mengabdi sebagai honorer hingga puluhan tahun.
oleh karena itu, forum ptt datang ke komisi iv dprd provinsi bengkulu untuk menyampaikan aspirasi dan meminta dukungan agar apa yang mereka inginkan dapat dikawal hingga tuntas.
terutama mengingat rencana penghapusan honorer pada akhir 2024 oleh pemerintah pusat.
baca juga:balai wilayah sungai sumatera vii provinsi bengkulu akan lakukan normalisasi sungai bintuhan
baca juga:pemda bengkulu selatan inginkan pengolahan khusus sampah pasar kutau
audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menanggapi kebutuhan dan aspirasi tenaga administrasi sekolah di provinsi bengkulu, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan para ptt.
"oleh karena itu kami hari ini datang menyampaikan aspirasi seluruh ptt ini kepada komisi 4 dprd ini untuk mengawal dan memberikan semacam tekanan kepada pemerintah daerah agar apa yang kami rasakan atau apa yang kami inginkan untuk dapat dikawal sampai dengan tuntas. karena diakhir 2024 ini honorer sudah dihapuskan oleh pemerintah pusat," tuturnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 23 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan