Warga Adat Serawai Gelar Ritual Tolak Klaim PTPN VII, Desak Pembebasan Anton dan Kayun

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 17 Mar 2025 - 20:43

Warga Adat Serawai Gelar Ritual Tolak Klaim PTPN VII-Windi/RADAR BENGKULU-

Selain menuntut pengembalian tanah adat, warga Serawai juga mendesak pembebasan Anton, seorang pelajar SMKN 3 Seluma, dan kakaknya, Kayun, yang ditahan atas tuduhan mencuri sawit milik PTPN VII. "Apa yang dicuri? Kalau pohonnya tumbuh di atas tanah kami sendiri. Ini jahat sekali. Apalagi kalau sampai diputuskan bahwa anak-anak kami mencuri di tanah neneknya sendiri," kata Zemi Sipantri, Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Serawai.

Zemi menilai tuduhan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi dan intimidasi terhadap masyarakat adat. "Sejak tahun 1987, ribuan hektar tanah di Seluma sudah diberikan negara kepada perusahaan tanpa persetujuan masyarakat adat. Nenek-nenek kami diusir, dan kini kami, para cucunya, yang mengurus tanah leluhur malah dibilang penjahat," ujarnya.

Ketua Pengurus Harian Wilayah AMAN Bengkulu, Fahmi Arisandi, menyebut konflik di Pering Baru sebagai masalah laten yang terus berulang akibat kurangnya itikad baik pemerintah dalam menyelesaikannya. "Seluma sudah memiliki Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Ini seharusnya bisa menjadi instrumen penyelesaian. Jangan cuma diam. Perusahaan juga harus menghormati hak masyarakat adat," tegas Fahmi.

Fahmi mengingatkan penegak hukum dan pemerintah untuk berpegang pada ketentuan yang telah dirumuskan terkait keberadaan masyarakat adat. "Mengapa sampai ada ritual itu? Karena itulah bentuk hukum di masyarakat adat. Mereka tidak mengenal penjara. Jadi, kalau sampai ada yang dihukum dengan penjara, saya pikir negara ini keterlaluan," ujarnya.

Warga Serawai mendesak Gubernur Bengkulu dan Presiden untuk segera turun tangan menyelesaikan konflik ini. Mereka menuntut pengembalian tanah adat, penghentian kriminalisasi, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

"Kami mendesak gubernur atau presiden untuk memperhatikan nasib kami. Jangan biarkan konflik ini terus berlarut," kata Zemi.

warga adat serawai gelar ritual tolak klaim ptpn vii, desak pembebasan anton dan kayun                            radar bengkulu – puluhan warga komunitas adat serawai dari desa pering baru, kabupaten seluma, menggelar ritual adat di depan kantor pt perkebunan nusantara (ptpn) vii perwakilan bengkulu, senin (17/3/2025). 
ritual ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap klaim perusahaan atas tanah adat yang telah dirampas selama lebih dari 30 tahun.  
ritual adat serawai, yang disebut sebagai bentuk hukuman simbolis, melibatkan pembuatan tajuak atau kalung dari untaian tanaman yang pernah ditanam di tanah adat mereka.
 menurut tahardin, salah seorang perwakilan masyarakat adat, ritual ini merupakan tradisi leluhur untuk menghukum pihak yang dianggap mencuri atau merampas hak orang lain. 
baca juga:gubernur bengkulu bangun rumah dinas untuk anak yatim di rejang lebong
baca juga:kmp pulo tello segera layani jalur penyeberangan ke enggano
"ptpn vii telah merampas tanah kami selama lebih dari 30 tahun. sebagai simbol, kami buatkan kalung dari tanaman yang pernah kami tanam sejak zaman nenek kami. tanah itu dirampas oleh ptpn vii," tegas tahardin.
pia tulaini, tokoh perempuan serawai yang turut hadir, menegaskan bahwa praktik ptpn vii telah merampas kehidupan masyarakat adat. "perempuan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dan tanaman obat yang dulu melimpah di wilayah adat kami. sekarang semua habis, berganti sawit. jangan harap bisa cari obat-obatan di hutan lagi," ujar pia, yang juga berprofesi sebagai dukun melahirkan. 
nahadin, tokoh masyarakat adat serawai di semidang sakti, menjelaskan bahwa nenek moyang mereka telah mendiami wilayah tersebut sejak tahun 1800. permukiman awal mereka, yang disebut mapadit, terletak di dekat aliran sungai aiak peghing kanan dan aiak peghing kidau. 
mereka juga berladang di daerah sungai landangan, yang kini diklaim sebagai bagian dari hak guna usaha (hgu) ptpn vii.  
"sisa tanaman kopi, bekas sawah, semua masih ada. kurang bukti apa lagi kalau itu bukan tanah leluhur kami? tapi masih dianggap milik pt," kata nahadin. 
baca juga:gubernur bengkulu bangun rumah dinas untuk anak yatim di rejang lebong
baca juga:mengenal pura ismoyo, tempat ibadah hindu di semarang yang unik berada di pulau kecil dan mirip candi
ia menegaskan bahwa tuduhan ptpn vii terhadap masyarakat adat sebagai "penjajah" hgu perusahaan adalah tidak berdasar. "jangan pernah tuduh kami maling. mereka yang sebenarnya merampas tanah dan wilayah masyarakat adat serawai," tegasnya.
selain menuntut pengembalian tanah adat, warga serawai juga mendesak pembebasan anton, seorang pelajar smkn 3 seluma, dan kakaknya, kayun, yang ditahan atas tuduhan mencuri sawit milik ptpn vii. "apa yang dicuri? kalau pohonnya tumbuh di atas tanah kami sendiri. ini jahat sekali. apalagi kalau sampai diputuskan bahwa anak-anak kami mencuri di tanah neneknya sendiri," kata zemi sipantri, ketua pengurus daerah aliansi masyarakat adat nusantara (aman) tana serawai.  
zemi menilai tuduhan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi dan intimidasi terhadap masyarakat adat. "sejak tahun 1987, ribuan hektar tanah di seluma sudah diberikan negara kepada perusahaan tanpa persetujuan masyarakat adat. nenek-nenek kami diusir, dan kini kami, para cucunya, yang mengurus tanah leluhur malah dibilang penjahat," ujarnya.  
ketua pengurus harian wilayah aman bengkulu, fahmi arisandi, menyebut konflik di pering baru sebagai masalah laten yang terus berulang akibat kurangnya itikad baik pemerintah dalam menyelesaikannya. "seluma sudah memiliki perda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. ini seharusnya bisa menjadi instrumen penyelesaian. jangan cuma diam. perusahaan juga harus menghormati hak masyarakat adat," tegas fahmi.  
baca juga:warga antusias, gubernur bengkulu luncurkan pemeriksaan kesehatan gratis di rejang lebong
baca juga:gubernur bengkulu janjikan bantuan untuk rekonstruksi rumah warga rindu hati
fahmi mengingatkan penegak hukum dan pemerintah untuk berpegang pada ketentuan yang telah dirumuskan terkait keberadaan masyarakat adat. "mengapa sampai ada ritual itu? karena itulah bentuk hukum di masyarakat adat. mereka tidak mengenal penjara. jadi, kalau sampai ada yang dihukum dengan penjara, saya pikir negara ini keterlaluan," ujarnya.  
warga serawai mendesak gubernur bengkulu dan presiden untuk segera turun tangan menyelesaikan konflik ini. mereka menuntut pengembalian tanah adat, penghentian kriminalisasi, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. 
"kami mendesak gubernur atau presiden untuk memperhatikan nasib kami. jangan biarkan konflik ini terus berlarut," kata zemi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 18 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan