Pemprov Bengkulu Tingkat Pengawasan BBM Subsidi

Reporter: windi |

Editor: syariah muhammadin |

Jumat , 19 Jan 2024 - 20:26

Pemerintah Provinsi Bengkulu terus intensif melakukan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi-ist-

pemprov bengkulu tingkat pengawasan bbm subsidi                             
radar bengkulu - pemerintah provinsi bengkulu terus intensif melakukan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (bbm) subsidi.
tujuan pengawasan bbm subsidi yang dilakukan pemprov demi memastikan penyalurannya tepat sasaran ke masyarakat. 
 
untuk diketahui pada tahun 2024 ini, badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (bph migas) menetapkan kuota pertalite sebanyak 267.716 kilo liter (kl) dan bio solar sebanyak 107.213 kl, mengalami peningkatan 8 persen dari tahun sebelumnya.
 
gubernur bengkulu, rohidin mersyah, mengungkapkan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan efektivitas distribusi bbm subsidi. salah satunya adalah mencocokkan kuota yang diterima provinsi bengkulu dengan distribusi yang dilakukan melalui spbu dan lembaga resmi lainnya. hal ini dilakukan guna memastikan transparansi dan keakuratan pendistribusian bbm subsidi.
 
"setelah dicocokkan hulu dan hilirnya dapat ketemu angkanya, maka kita akan tahu apakah bbm subsidi ini tepat sasaran atau ada kebocoran" ujar
 
selain itu langkah selanjutnya untuk memastikan bbm subsidi di provinsi bengkulu tepat sasaran untuk masyarakat yang memang membutuhkan, maka penting pengawasan terlihat dari pemasangan cctv di spbu sebagai alat kontrol efektif. 
 
rohidin menyatakan bahwa hasil mou antara bph migas dan pemprov bengkulu akan membantu memonitor kualitas layanan penyaluran bbm subsidi ke masyarakat. kendala-kendala yang mungkin muncul dapat terungkap melalui alat kontrol tersebut.
 
"ketika kita turun ke lapangan memang sangat miris, melihat masyarakat yang mengantri bbm subsidi bisa mencapai 2-3 kilometer bahkan hingga sehari semalam. oleh sebab itu, beberapa solusi terus dicoba untuk mengatasi permasalahan ini," jelas gubernur bengkulu
 
gubernur menyoroti keluhan masyarakat terkait antrian panjang untuk mendapatkan bbm subsidi. dengan solusi yang terus diupayakan, ia berharap permasalahan tersebut dapat teratasi. pemasukan daerah dari pajak bbm diharapkan meningkat jika distribusi bbm subsidi berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam mou.
 
"dengan perjanjian ini nanti, diharapkan semua permasalahan dapat terurai dan karena ini juga merupakan salah satu pendapatan daerah dari pajak bbm. jika ini berjalan dengan baik, tentu pendapatan daerah menjadi lebih meningkat. dan yang paling penting, hal ini dapat memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh bbm subsidi." ungkapnya
 
baca juga:gapaian prestasi dojang taekwondo polres bengkulu utara luar biasa
baca juga:ini alasan spbu pagar dewa berhenti menerima bbm jenis solar lagi
baca juga:gelar rapat, jatah bbm nelayan bengkulu selatan hanya 70 liter
dalam konteks kendaraan kegiatan usaha, pemprov bengkulu menetapkan kebijakan agar kendaraan tersebut harus bernomor polisi daerah (bd) untuk memenuhi syarat mendapatkan bbm subsidi di spbu. meskipun demikian, kendaraan yang telah beroperasi di bengkulu selama 1 atau 2 tahun dapat diberikan keringanan dengan kewajiban balik nama. namun, kendaraan yang sudah beroperasi selama 3 tahun atau lebih dan tidak melakukan balik nama tidak diperkenankan mengisi bbm subsidi.
 
"langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi bbm subsidi yang lebih efisien dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara adil, sambil meningkatkan pendapatan daerah."tutupnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SABTU 20 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan