Menteri Kesehatan Minta KPK Dampingi Pengelolaan Anggaran Rp 70 Triliun

RADAR BENGKULU, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin minta pendampingan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena program kerja kementeriannya punya anggaran yang sangat fantastis sekitar Rp 70 triliun.

"Jadi kita mau mengantisipasi karena Kementerian Kesehatan itu mendapat cukup besar dana-dana tambahannya," kata Budi usai audiensi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, pada Kamis, 6 Maret 2025.

Seperti dikutip dari laman disway.id,  kata Budi, program pertama yang bernilai fantastis adalah untuk cek kesehatan gratis, akselerasi TBC hingga pembangunan rumah sakit.

"Itu (anggarannya) Rp 10 triliunan," tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Kemenkes mendapat program pinjaman dari Bank Dunia atau World Bank yang besarannya mencapai Rp 60 triliun.

"Ini untuk melengkapi seluruh infrastruktur kesehatan, 10 ribu puskesmas, 514 laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten, kota, dan provinsi, juga 514 RSUD seluruh kabupaten, kota kita akan upgrade alat kesehatannya," ungkapnya.

BACA JUGA: Bima Arya: Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua Kemungkinan Digelar di Jakarta

BACA JUGA:Lebih Nyaman, Kini Penumpang KA Minangkabau Ekspres Duduk Sesuai Nomor Tempat Duduk

Lebih lanjut dikatakan, dengan total anggaran yang fantastis, Kemenkes ingin KPK memberikan pengawasan. 

"Dalam prinsip keterbukaan kami lapor dulu ke KPK. Ini adalah proyek-proyek besarnya, kami minta didampingi, diawasi, dikasih tahu kalau ada di luar berita-berita mengenai penyimpangan sehingga kami bisa perbaiki, termasuk masukan dari KPK," jelasnya. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya siap memberi pendampingan terhadap Kemenkes. 

"Kami akan kawal terus tiga program yang berkaitan dengan Asta Cita," ujarnya.

Cahya menjelaskan, kedeputian Pencegahan dan Monitoring, nantinya juga akan melaksanakan kajian terkait urusan kesehatan terutama yang berkaitan dengan anggaran fantastis itu. 

"Kami akan bersama-sama bersinergi. Kemudian juga dari Kedeputian Pencegahan (dan Monitoring) terus melakukan kajian-kajian, yang juga nanti hasilnya bisa dibantu dari Kementerian Kesehatan. Itu prinsipnya dari KPK akan terus juga mendukung Kementerian Kesehatan," pungkas Cahya.(*)