Pemprov Siapkan Dana Rp 20 Miliar untuk Pelayanan Ibadah Haji Bengkulu

 

RADAR BENGKULU - Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan ibadah haji, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menegaskan komitmennya dengan mendukung alokasi anggaran yang memadai. Sejumlah Rp 20 miliar disiapkan untuk mendukung penyediaan alat transportasi dan memenuhi kebutuhan penganggaran lainnya.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Provinsi Bengkulu, Dr. H. Syarifuddin, M.Si., menyatakan, "Kita siapkan sekitar Rp 20 miliar, kurang lebih Rp 14 M sampai dengan Rp 15 miliar untuk pesawat Embarkasi Antara. Jadi, pesawat kita dari Bengkulu menuju Padang itu kurang lebih Rp 14 sampai dengan Rp 15 miliar," ujarnya. 

Selain transportasi pesawat Embarkasi Antara, Pemprov juga akan menyediakan bus yang akan mengantar jemaah haji dari asrama haji menuju Bandara Fatmawati. Pengadaan bus ini menjadi prioritas, mengingat kendaraan yang masuk bandara harus telah disterilisasi, uji emisi, dan memenuhi syarat-syarat lainnya.

"Kemudian nanti harus mendapatkan pas bandara, barang-barang angkutannya, kemudian ada x-ray, juga ada pelatihan hajinya. Jadi itu semua akan diinclude, sehingga Pemprov itu menyiapkan anggaran kurang lebih Rp 20 miliar setiap tahun untuk pelayanan haji se-Provinsi Bengkulu." 

BACA JUGA:Seleksi Calon Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Bengkulu Dibuka, Kuota 15 Orang

BACA JUGA:Kabar Gembira, 2024 Kuota Haji Reguler Bengkulu Selatan Bertambah

BACA JUGA:Kabupaten Dibebankan Rp 8 Juta per Jemaah Haji Tambahan

Selain alokasi anggaran dari Pemprov Bengkulu, Syarifuddin juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan anggaran darurat sebagai antisipasi jika terdapat kuota tambahan yang perlu diakomodir.

"Dalam rapat terakhir dengan para Ketua TAPD dan Sekda kabupaten/kota, kami meminta mereka bersiap diri kalau seandainya ada kuota tambahan yang ternyata tidak bisa diakomodir oleh APBD Provinsi Bengkulu," ujarnya.

Jika terjadi kuota tambahan, Syarifuddin menegaskan bahwa penambahan pesawat Embarkasi Antara akan menjadi solusi. Namun, hal ini akan dibebankan kepada APBD kabupaten/kota jika tidak dapat diakomodir oleh provinsi.

"Kita berharap tidak terjadi seperti tahun lalu. Saat itu, para jemaah harus membayar Rp 6 juta sampai dengan Rp 7 juta, tergantung kondisi pesawat. Saat ini, alhamdulillah semuanya sudah diakomodir dalam APBD kabupaten/kota, dan ini digunakan setelah ada kepastian penambahan kuota," tutur Syarifuddin.(wij)