Mendikdasmen Minta Biaya Siswa Sekolah Swasta Dibantu Pemda

RADAR BENGKULU - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menginstruksikan agar pemerintah daerah membantu pembiayaan sekolah swasta sehingga siswa dapat menempuh  pendidikan secara gratis.

Dalam hal ini, Mendikdasmen Abdul Mu'ti telah bertemu langsung dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Seperti yang diketahui, penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di daerah berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, dalam hal ini menjadi urusan Kemendagri.

"Sistem yang sekarang kami siapkan peraturannya, ada beberapa yang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah untuk sekolah-sekolah swasta," kata Mu'ti usai bertemu dengan Mendagri Tito di Jakarta, 31 Januari 2025.

Dijelaskannya, ketentuan bagi pemerintah daerah memberikan bantuan biaya pendidikan untuk sekolah swasta gratis sudah tertuang dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. 

BACA JUGA:Mengenal SPMB Domisili Pengganti PPDB Zonasi, Ini Perbedaannya

BACA JUGA:Calon Siswa Jalur Domisili Bisa Daftar Sekolah Lintas Provinsi

"Sehingga nanti berdasarkan (permendagri) itu, akan menjadi rujukan kami dalam konsideran permendikdasmen dan kemudian Pak Mendagri juga akan menerbitkan surat edaran yang memperkuat," bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Tito menyebut bahwa pihaknya akan mengakomodasi, mengawasi, dan memfasilitasi kebijakan yang akan dikeluarkan tersebut.

Ia akan segera berkoordinasi dengan kepala daerah yang akan dilantik bulan Februari mendatang beserta kepada dinas pendidikan dan inspektorat masing-masing daerah.

Termasuk juga mendata sekolah-sekolah swasta yang memberikan hibah atau bantuan  pendidikan.

"Kami akan melihat daerah-daerah mana saja yang sudah memberikan hibah atau bantuan kepada sekolah swasta," kata Tito.

Dalam memberikan bantuan, pihaknya juga akan memperhatikan kemampuan tiap daerah.

BACA JUGA:293 Guru di Bengkulu Belum Terima TPG Penuh, Validasi Data Jadi Kendala Utama