Perubahan APBD Bengkulu 2025 Itu Untuk Sinkronkan Dengan Program Bantu Rakyat Gubernur Terpilih

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Selasa , 14 Jan 2025 - 21:40

Perubahan APBD Bengkulu 2025 Itu Untuk Sinkronkan Dengan Program Bantu Rakyat Gubernur Terpilih-Windi/RADAR BENGKULU-

perubahan apbd bengkulu 2025 itu untuk sinkronkan dengan program bantu rakyat gubernur terpilih                            radar bengkulu – pembahasan mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) 2025 provinsi bengkulu terus berlanjut. usai menerima evaluasi dari kementerian dalam negeri (kemendagri), dprd provinsi bengkulu bersama tim anggaran pemerintah daerah (tapd) masih melakukan rapat intensif.
perubahan beberapa program yang dilakukan ini menurut anggota badan anggaran (banggar) dprd provinsi bengkulu, teuku zulkarnain, untuk mensinkronkan program bantu rakyat yang diusung oleh gubernur terpilih helmi hasan.
namun menurut teuku zulkarnain,  perubahan tersebut memunculkan banyak pertanyaan dari anggota dewan.
 “sehingga teman-teman ini (anggota dprd provinsi) mempertanyakan kenapa ada perubahan. sebenarnya terkait itu, perubahan itu kan bertanya ke kemendagri. karena, siapa yang bisa intervensi kemendagri selain presiden,” ujarnya.
teuku zulkarnain menambahkan, dia berharap agar program-program yang menjadi visi dan misi gubernur bengkulu terpilih, helmi hasan, dapat masuk dalam apbd 2025. hal ini dinilai penting, mengingat gubernur terpilih nantinya yang akan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) di akhir tahun.
“logikanya, program yang akan dipertanggungjawabkan oleh gubernur di lkpj nanti adalah program yang ia janjikan. kalau program tersebut tidak masuk ke dalam apbd, bagaimana beliau menyampaikan pertanggungjawabannya?” ungkap zulkarnain.
baca juga:pt bimex siap gaspol dukung migor merah putih dan sentral bisnis bengkulu
baca juga:komitmen bakamla ri tidak tergoyahkan untuk menjaga laut nusantara
ia menilai, perlu adanya pertemuan awal antara pimpinan dprd, pimpinan fraksi, dan gubernur terpilih untuk menyinkronkan visi, misi, serta janji politik gubernur dengan program-program prioritas yang diusulkan dprd. hal ini, menurutnya, akan menghindari potensi polemik di kemudian hari.
meskipun belum merinci program-program apa saja yang mengalami perubahan, zulkarnain mengisyaratkan bahwa perubahan tersebut kemungkinan besar dilakukan untuk menyesuaikan dengan program prioritas pemerintah pusat.
“anggaran itu harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) 30 tahun, rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) 5 tahun, hingga rencana pembangunan tahunan. semua harus sinkron. termasuk dengan program pemerintah pusat. seperti ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan,” jelasnya.
ia menegaskan, kalau pun ada perubahan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (kua-ppas), yang mesti  disadari semua plafon anggaran diarahkan untuk kepentingan rakyat, terutama pada urusan wajib yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“seluruh dprd sudah sepakat bahwa plafon anggaran harus bermuara pada kepentingan rakyat. kalau ada perubahan yang tidak sesuai dengan kepentingan dan hajat rakyat, tentu itu yang harus direvisi,” kata zulkarnain.
teuku zulkarnain memastikan, meskipun ada beberapa perubahan, apbd 2025 tetap mendukung program 100 hari kerja gubernur dan wakil gubernur bengkulu terpilih. ia mengingatkan bahwa program-program tersebut harus selaras dengan janji politik yang diusung selama masa kampanye.
baca juga:galaxy s25 slim: model baru dengan desain apik, samsung siap luncurkan seri terbarunya
baca juga:bocoran terbaru iqoo z9 turbo: baterai lebih besar jadi fokus utama penyegaran
“gubernur terpilih akan dilantik dalam waktu dekat, dan program 100 hari kerja menjadi salah satu prioritas. bagaimana pun, di akhir tahun nanti, beliau harus menyampaikan pertanggungjawaban atas program-program tersebut,” tuturnya.
untuk mengatasi polemik terkait perubahan program ini, teuku zulkarnain menyarankan agar badan anggaran dprd, yang terdiri dari unsur pimpinan, ketua fraksi, serta pimpinan dprd, segera bertemu dengan gubernur terpilih. pertemuan ini diharapkan dapat menyelaraskan program gubernur dengan aspirasi anggota dprd.
“seharusnya, apa yang menjadi keinginan teman-teman dprd disampaikan melalui pimpinan masing-masing. lalu diteruskan oleh pimpinan fraksi kepada gubernur. dengan begitu, tidak ada lagi kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
teuku zulkarnain berharap, evaluasi apbd 2025 ini dapat menghasilkan kesepakatan yang mengakomodasi semua pihak. ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan rakyat bengkulu.
“pada akhirnya, tujuan kita sama. yaitu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. karena itu, semua pihak harus duduk bersama, membahas apa yang menjadi prioritas, dan memastikan program-program tersebut dapat diimplementasikan dengan baik,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, RABU 15 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan