Kompak, RS Mengaku Kekurangan SDM dan Alkes Terkait Layanan Buruk

kompak, rs mengaku kekurangan sdm dan alkes terkait layanan buruk radar bengkulu – komisi iv dprd provinsi bengkulu akhirnya angkat bicara terkait keluhan masyarakat terhadap buruknya pelayanan sejumlah rumah sakit di provinsi ini. melalui rapat dengar pendapat (rdp) yang digelar pada selasa, 14 januari 2025, mereka mencoba mencari akar masalah yang selama ini membayangi dunia pelayanan kesehatan di bengkulu. pertemuan yang berlangsung di gedung dprd ini dihadiri oleh sejumlah direktur rumah sakit besar, seperti direktur rs tiara sella, direktur rsud m yunus, dan direktur rshd kota bengkulu. dipimpin oleh anggota komisi iv dprd, barli halim, rapat ini menjadi ajang evaluasi sekaligus mendengar langsung persoalan yang dihadapi pihak rumah sakit. dalam diskusi hangat tersebut, hampir semua perwakilan rumah sakit menyampaikan masalah yang sama. keterbatasan sumber daya manusia (sdm) dan alat kesehatan (alkes). kendala ini diakui menghambat pelayanan maksimal kepada masyarakat. “dari yang disampaikan, hampir seluruh rumah sakit mengalami masalah yang serupa. terutama kekurangan peralatan medis dan tenaga kesehatan. misalnya, rs tiara sella dan rsud m yunus, keduanya menghadapi kendala signifikan di dua aspek ini,” ungkap barli halim. baca juga:honor magic 7 rsr porsche design, smartphone dengan kamera super-telefoto ai 100x pertama di dunia baca juga:dana bagi hasil daerah belum cair, djpb: itu bukan kewenangan pusat keluhan tersebut tampaknya memperkuat laporan masyarakat yang selama ini merasa pelayanan rumah sakit di bengkulu tidak sebanding dengan kebutuhan kesehatan mereka. mulai dari antrean panjang di instalasi gawat darurat (igd) hingga minimnya fasilitas canggih untuk penanganan kasus medis berat, semua menjadi sorotan dalam rapat tersebut. meski begitu, komisi iv dprd bengkulu tidak hanya berhenti pada evaluasi. mereka menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, dprd, dan manajemen rumah sakit untuk menyelesaikan masalah ini. barlin halim yang memimpin rapat, menegaskan bahwa dprd akan terus mengawal persoalan ini hingga ada perbaikan nyata. menurutnya, sektor kesehatan adalah salah satu prioritas utama yang harus mendapat perhatian lebih dari semua pihak. “kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama. kami di dprd akan memastikan bahwa masalah ini tidak hanya berhenti di meja rapat, tetapi ada solusi konkrit yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya. menanggapi permasalahan ini, kepala dinas kesehatan provinsi bengkulu, moh. redhwan arif, memberikan pandangan tegas. menurutnya, setiap rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang beroperasi wajib memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan, baik dari sisi pelayanan, alat kesehatan, maupun tenaga medis. baca juga:jadi sorotan, pengumuman tim pendamping haji bengkulu tidak transparan baca juga:jika rumah ingin didatangi malaikat, ini yang harus dilakukan “rumah sakit yang tidak memenuhi standar operasional sebenarnya tidak layak beroperasi. ini aturan yang harus ditegakkan tanpa kompromi,” tegas redhwan. redhwan juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pihak rumah sakit dan keluarga pasien. ia menilai, banyak keluhan masyarakat terhadap rumah sakit bermula dari kesalahan komunikasi, bukan semata-mata dari sisi medis. “sering kali keluhan muncul karena informasi yang diberikan rumah sakit tidak lengkap atau setengah-setengah. hal ini membuat keluarga pasien merasa tidak puas. padahal, ini bisa dihindari jika komunikasi dilakukan dengan baik,” jelasnya.

Tag

• # pelayanan publik
• # pelayanan kesehatan
• # rumah sakit
• # dprd provinsi bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•