Pemprov Bengkulu Memastikan Tarif Pajak PKB dan BBNKB Tahun 2025 Tidak Naik

Reporter: M riski |

Editor: Syariah m |

Rabu , 08 Jan 2025 - 09:30

Pemprov Bengkulu Ambil Sikap Tegas Dengan Tidak Ada Kenaikan Tarif Pajak PKB dan BBNKB-Poto ilustrasi-

pemprov bengkulu memastikan tarif pajak  pkb dan bbnkb tahun 2025 tidak naik                            radar bengkulu - pemerintah provinsi bengkulu sudah mengambil sikap tentang kenaikan tarif pajak pkb dan bbnkb dengan memastikan pada tahun 2025 ini tidak akan ada kenaikan tarif. 
"jadi tarif pajak kendaraan yang sesuai dengan njkb (nilai jual kendaraan bermotor) pada 2025 ini tidak ada kenaikan. artinya tarif pajak 2025 ini sama dengan tahun 2024," kata pelaksana tugas (plt) kepala badan pendapatan daerah (bapenda) provinsi bengkulu yudi karsa di bengkulu, senin
baca juga:pulau berhala, destinasi wisata di singkep selatan dengan pesona pantai yang eksotis
baca juga:pesona tebing pelangi, destinasi wisata di tuban menawarkan keindahan alam yang unik dan memukau, yuk kunjungi
dia mengatakan hal itu menjadi informasi yang penting untuk masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang mana pemerintah provinsi bengkulu memberikan fasilitas penurunan tarif pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb). tarif bbnkb dan pkb diturunkan dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat dengan terkaitnya berlakunya opsen pkb dan opsen bbnkb sebesar 6 persen pada tanggal 5 januari 2025.
 
"jadi tidak ada kenaikan karena adanya kebijakan dari gubernur yang sesuai dengan surat edaran dan diskresi dari presiden republik indonesia," kata beliau. 
 
akan tetapi opsen atau tambahan pungutan pajak untuk kabupaten/ kota tetap diberlakukan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintahan pusat.
 
yudi mengatakan pemerintah provinsi bengkulu menjelaskan tentang hal tersebut karena adanya surat edaran dari pemerintah pusat serta diskresi atau kebijakan dari presiden republik indonesia prabowo subianto dalam menyikapi persoalan naiknya tarif pkb.
 
sehingga dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan tersebut dapat meringankan beban masyarakat serta dapat memacu pembayaran pkb yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah
 
"opsen untuk kabupaten/kota tetap kita berlakukan sebesar 66 persen dari tarif awal sesuai edaran dari pemerintah pusat," sambung beliau lagi.
 
pemberlakuan untuk aturan diskon atau keringanan pajak tersebut, menurut yudi dimulai selasa 7 januari 2025, hingga enam bulan ke depan.
 
"nanti kami ada evaluasi kembali setelah enam bulan dan akan kita perpanjangan lagi sambil menunggu petunjuk dari pemerintah pusat," sambung beliau.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR BENGKULU, JUMAT 10 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan