Proyek Pembangunan Kantor Gubernur Bengkulu Rp 5 M Tertunda Penyelesaian

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 06 Jan 2025 - 22:08

Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Soroso--

proyek pembangunan kantor gubernur bengkulu rp 5 m  tertunda penyelesaian                            radar bengkulu  – proyek pembangunan di lingkungan kantor gubernur bengkulu memasuki tahap akhir dengan alokasi anggaran mencapai rp 5 miliar dari apbd. 
meski progres pembangunan telah mencapai 97 persen, penyelesaian proyek mengalami kendala waktu dan kini dikenakan denda sesuai aturan kontrak.
kepala dinas pupr provinsi bengkulu, tejo soroso, menjelaskan bahwa proyek ini dijadwalkan selesai hingga kontrak berakhir pada 30 desember 2024. namun, karena masih ada pekerjaan yang belum tuntas, pihak kontraktor diberikan tambahan waktu 50 hari kalender sesuai ketentuan kontrak.
“progres pembangunan saat ini sudah mencapai 97 persen. namun, sesuai aturan, kontraktor masih memiliki hak waktu tambahan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan,” ungkapnya.
meski demikian, dinas pupr provinsi bengkulu tidak tinggal diam. untuk memastikan tanggung jawab kontraktor tetap berjalan, mereka memberlakukan denda keterlambatan sesuai peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas pengadaan barang dan jasa pemerintah.
baca juga:polemik sutt pltu teluk sepang, dinas esdm provinsi bengkulu datangkan ahli untuk cek lokasi
baca juga:jajaran pemprov bengkulu bersiap sambut kedatangan gubernur baru
 “kami menerapkan denda sehari  per seribu sesuai ketentuan  sesuai perjanjian kontrak,” tambahnya.
dalam mekanisme pembayarannya, pemerintah hanya akan mencairkan dana sebesar 90 persen dari total nilai kontrak. sisa 10 persen akan ditahan hingga pihak kontraktor menyelesaikan pekerjaannya dan audit dari badan pemeriksa keuangan (bpk) memastikan keabsahan volume pekerjaan yang telah dilakukan.
“kami baru membayar 90 persen dari progres pembangunan. sisanya akan kami tahan sampai ada audit dari bpk, yang dijadwalkan selesai sekitar februari,” katanya.
jika hasil audit bpk menyatakan volume pekerjaan lebih dari 90 persen, pemerintah akan menyesuaikan pembayaran dengan tetap mengurangi denda keterlambatan.
“jika bpk menilai layak dibayar 95 persen, maka kami akan bayar 95 persen dikurangi denda harian sesuai jumlah hari keterlambatan,” jelasnya.
denda harian ini akan dihitung mulai dari 31 desember 2024 hingga tanggal penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. 
dinas pupr provinsi bengkulu telah berkonsultasi dengan inspektorat dan pihak pendamping lainnya untuk memastikan langkah ini sesuai prosedur.
baca juga:program beasiswa perangkat desa bengkulu tunggu putusan gubernur baru
baca juga:belum ada kepastian pengerukan alur pulau baai, dprd turun tangan
dinas pupr menyadari bahwa proyek ini sangat penting, sehingga memberikan waktu tambahan kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya. 
“kami tidak ingin proyek ini mangkrak. karena, itu akan merugikan pemerintah dan masyarakat bengkulu,” ujar kepala bidang cipta karya.
proyek pembangunan di lingkungan kantor gubernur bengkulu merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercantik kawasan lingkungan kantor gubernur dengan membangun kolam yang bisa digunakan masyarakat umum dan tempat olahraga serta pembangunan pagar bagian depan. 
namun, keterlambatan ini memunculkan kekhawatiran mengenai kualitas pekerjaan yang dihasilkan. oleh karena itu, pengawasan dari berbagai pihak, termasuk inspektorat dan bpk, menjadi sangat penting untuk memastikan pekerjaan sesuai standar dan anggaran yang telah ditetapkan.
tejo  juga menegaskan bahwa seluruh proses pengerjaan proyek ini dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. “kami terus memantau perkembangan di lapangan, memastikan kontraktor menyelesaikan kewajibannya, dan memastikan anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan hasil pekerjaan.” 
selain itu, pemerintah berharap adanya kerja sama dari kontraktor untuk mempercepat penyelesaian proyek tanpa mengurangi kualitas.
 “kami ingin proyek ini selesai dengan baik, tidak hanya cepat tapi juga berkualitas. kalau terjadi mangkrak kan rugai pemerintah juga," kata tejo.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 7 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan