Program Beasiswa Perangkat Desa Bengkulu Tunggu Putusan Gubernur Baru
Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu, Siswanto--
RADAR BENGKULU – Program beasiswa untuk perangkat desa di Provinsi Bengkulu yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir terancam terhenti. Ancaman ini muncul menyusul akan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu periode 2025-2030 mendatang.
Program yang telah memberikan manfaat besar bagi perangkat desa ini kini berada di persimpangan jalan. Diketahui, hingga saat ini, sebanyak 200 perangkat desa telah memanfaatkan program tersebut, dengan 100 orang peserta angkatan pertama yang hampir selesai menjalani semester terakhir, dan 100 peserta angkatan kedua yang dijadwalkan selesai pada 2026.
Namun, kelanjutan program ini bergantung pada keputusan pemimpin baru Provinsi Bengkulu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu, Siswanto, mengungkapkan bahwa program ini bisa saja dihentikan jika Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tidak menghendakinya.
“Untuk angkatan pertama, sudah hampir selesai dan tinggal menyelesaikan semester keempat yang sudah dianggarkan. Sementara, untuk angkatan kedua, saat ini baru selesai semester pertama. Kelanjutan program ini sepenuhnya menunggu persetujuan Gubernur terpilih,” ujarnya.
BACA JUGA:Datangi Konser Band Slank, Wakil Wali Kota Bengkulu Terpilih Ronny Pebriyanto Dapat Hadiah Umroh
BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Terbitkan Ribuan Akta Kematian, Program 3 in 1 Duka Cita Lancar
Siswanto menjelaskan, pada angkatan kedua, pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 270 juta untuk semester pertama. Namun, jika program ini dihentikan, anggaran untuk semester berikutnya, yakni semester kedua hingga keempat, akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
“Apabila program ini tidak dilanjutkan, maka dana Rp 270 juta untuk semester-semester berikutnya akan menjadi Silpa,” tambahnya.
Tidak hanya itu, jika keputusan penghentian ini diambil, maka program beasiswa perangkat desa secara keseluruhan akan resmi ditutup, termasuk pembukaan pendaftaran baru yang seharusnya dimulai pada tahun 2025.
“Kalau program ini berhenti, maka pendaftaran baru tahun depan juga otomatis tidak akan dibuka,” tegas Siswanto.
Hingga saat ini, para perangkat desa penerima beasiswa, khususnya angkatan kedua, menghadapi ketidakpastian mengenai nasib mereka. Siswanto mengungkapkan bahwa program ini telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa, terutama untuk mendukung pelayanan masyarakat.
“Program ini penting untuk pengembangan kompetensi perangkat desa. Mereka tidak hanya sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pembangunan di desa.”
BACA JUGA:Pasca Natal dan Tahun Baru, Daging Ayam di Pasar Purwodadi Arga Makmur Masih Tinggi