Realisasi Belanja Negara di Bengkulu Hampir Mencapai Target

Pilkada Lancar Jadi Pendorong Stabilitas

RADAR BENGKULU – Realisasi Belanja Negara Provinsi Bengkulu hingga 20 Desember 2024 mencapai Rp 15,944 triliun atau 94,23 persen dari target.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bengkulu, Mochamad Irfan Surya Wardana, menyebut angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding bulan sebelumnya.

“Realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang hampir mencapai target ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh pihak terkait, khususnya menjelang akhir tahun anggaran,” ujar Irfan.

Rinciannya, Belanja Pemerintah Pusat telah terealisasi sebesar Rp 5,083 triliun atau 86,76 persen dari target. Sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp 10,861 triliun atau 98,20 persen dari target.

“Pencapaian ini didukung penyelesaian dokumen persyaratan salur DAK Fisik hingga batas waktu pada 16 Desember 2024,” tambah Irfan.

BACA JUGA:Bengkulu Wajib Bergerak Cepat Realisasikan Anggaran 2025

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Pastikan Nataru 2025 Berjalan Aman dan Kondusif

Pilkada serentak yang berlangsung aman dan kondusif di Bengkulu turut menjadi faktor pendorong kelancaran penyelesaian berbagai kegiatan pemerintah. Transisi kepemimpinan yang berjalan tanpa hambatan memberikan ruang bagi pemerintah untuk fokus pada penyelesaian anggaran akhir tahun.

“Proses transisi yang mulus ini didukung oleh mitigasi yang baik. Termasuk penyesuaian sistem aplikasi dan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait. Kami memastikan penyaluran dana APBN di akhir tahun berjalan lancar,” terang Irfan.

Meski capaian Transfer ke Daerah menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 9,27 persen hingga 30 November, beberapa tantangan masih harus diatasi. Realisasi DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal hingga saat ini masih berada di bawah 80 persen.

Namun, insentif fiskal menunjukkan perbaikan. Pada tahap II, empat pemerintah daerah, yakni Pemprov Bengkulu, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Rejang Lebong, dan Pemkab Lebong, berhasil menerima total Rp 18,1 miliar. Meski demikian, masih ada satu pemerintah daerah yang belum menerima insentif fiskal, mengindikasikan perlunya percepatan pengelolaan dokumen salur.

BACA JUGA:Bengkulu Ciptakan Terobosan Lingkungan dengan Program RBP REDD+ GCF

BACA JUGA:15 UMKM dan IKM Bengkulu Raih Penghargaan, Pemprov Dorong Masuk Era Digitalisasi

Kinerja APBD regional Bengkulu hingga 30 November 2024 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp 8,912 triliun atau 66,94 persen dari target. Sementara belanja daerah mencapai Rp 9,281 triliun atau 67,35 persen dari pagu. Defisit APBD tercatat sebesar Rp 368,78 miliar, setara 79,10 persen dari pagu.