KPK Tegaskan Sanksi Tegas Bagi Pejabat Pemprov Bengkulu yang Tidak Kooperatif

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Sabtu , 07 Dec 2024 - 21:58

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika--

kpk tegaskan sanksi tegas bagi pejabat pemprov bengkulu yang tidak kooperatif                            dua hari di bengkulu kpk geledah 8 rumah dan lima kontor pemprov bengkulu
radar bengkulu – komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi. melalui juru bicara kpk, tessa mahardhika, lembaga antirasuah itu mengimbau seluruh pejabat di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu untuk bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung. ancaman sanksi tegas disampaikan bagi pihak yang mencoba menghalang-halangi proses hukum.
hal ini menyangkut dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu yang menyeret gubernur bengkulu nonaktif berinisial rm dan sekretaris daerah provinsi bengkulu (sekdaprov) nonaktif if dan ajudan gubernur yakni ev pada operasi tangkap tangan (ott) yang terjadi pada 23 november 2024 lalu.
“kami berharap semua pihak terkait memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. jika ada yang tidak kooperatif, kpk tidak akan ragu mengambil tindakan yang patut dan terukur,” ujar tessa usai penggeledahan yang dilakukan penyidik kpk di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi, rumah dinas, dan kantor di lingkungan pemprov bengkulu.
kasus yang sedang ditangani ini menyeret nama gubernur bengkulu rm, yang menjabat pada periode 2021-2024. ia diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi.
baca juga:dkp bengkulu selatan ingatkan nelayan berhati-hati saat melaut, ini penyebabnya
baca juga:rapat pleno kpu provinsi bengkulu: helmi-mian raih 592.217 suara, rohidin-meriani 491.334 suara
selain rm, dua tersangka lainnya, yakni if dan ev, juga diduga berperan dalam skema korupsi yang disebut-sebut merugikan keuangan daerah untuk kepentingan pilkada.
sebagai mana diketahui bahwa, dalam upaya mendalami penyidikan ott tersebut, penyidik kpk ri melakukan penggeledahan secara intensif pada 4-6 desember 2024 di tujuh rumah pribadi, satu rumah dinas, dan lima kantor di lingkungan pemprov bengkulu.
menurut tessa, langkah ini merupakan bagian dari penyidikan lanjutan setelah operasi tangkap tangan (ott) pada 23-24 november lalu.
“kegiatan ini bertujuan mencari alat bukti tambahan yang dapat memperkuat bukti yang telah kami miliki. selain itu, penggeledahan ini juga untuk memastikan apakah ada tindak pidana korupsi lain yang dilakukan oleh para tersangka,” jelas tessa.
dari penggeledahan tersebut, kpk mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen penting, catatan tangan, dan barang elektronik yang diduga kuat berkaitan dengan kasus ini. barang-barang tersebut kini telah disita untuk analisis lebih lanjut.
baca juga:prabowo tegaskan ppn 12 persen hanya untuk barang mewah: kita tetap lindungi rakyat kecil
baca juga:usai ditolak, apple siap bangun pabrik senilai rp 15,8 t di indonesia
“kami menemukan beberapa barang bukti yang relevan. semua ini akan kami analisis untuk mengungkap modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka,” terang tessa.
lebih lanjut tessa mengungkapkan bahwa penyidik masih membuka kemungkinan untuk memeriksa pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kasus ini. kpk tidak menyangkal hasil pengembangan kasus ini kemungkinan adanya tersangka baru.
“penyidikan ini belum berhenti di tiga tersangka saja. kami masih mendalami apakah ada pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” tambahnya.
kasus ini, menurut tessa, diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi para pejabat publik. ia menegaskan bahwa kpk akan bekerja secara profesional dan transparan dalam menuntaskan kasus ini.
“kami pastikan bahwa kasus ini akan ditangani dengan profesional dan transparan. tidak ada ruang bagi pelaku korupsi untuk lolos dari jerat hukum,” tegasnya.
baca juga:kpk geledah kantor dinas pendidikan bengkulu, usut dugaan gratifikasi gubernur nonaktif
baca juga:kejurda kapolda cup 2024: upaya bengkulu cetak atlet voli nasional
seperti diketahui dalam konferensi pers kpk sebelumnya, sejumlah barang bukti yang telah diamankan kpk juga menyita uang tunai sejumlah rp 7 miliar dalam bentuk rupiah, dolar amerika serikat (usd), dan dolar singapura (sgd) dari berbagai tempat.
dana yang dijadikan sebagai barang bukti awal itu didat para kepala dinas dan kepala biso yang sebelumnya dipriksa di kantor merah putih kpk di jakarta.
dimana diketahui bahwa kepala dinas berinisial sf menyerahkan uang sejumlah rp 200 juta kepada rm melalui ev,
dengan maksud agar sf tidak dinonjobkan sebagai kepala dinas. selanjutnya dua ts dari mengumpulkan uang sejumlah rp 500 juta yang berasal dari potongan anggaran atk, potongan sppd, dan potongan tunjangan pegawai. ts mengaku terpaksa memberikan uang tersebut lantaran rm pernah mengingatkan ts, apabila rm tidak terpilih lagi menjadi gubernur, maka ts akan diganti dari kepala dinas.
seterusnya kpk menyita sejumlah barang bukti ditemukan, termasuk catatan penerimaan dan penyaluran dana serta uang tunai rp 32,5 juta yang diamankan dari mobil kepala dinas pendidikan berinisial sd. selain itu, sd diduga telah mengumpulkan dana senilai rp 2,9 miliar atas perintah gubernur nonaktif rm.
lebih lanjut dana tersebut juga fididuga didapat dari, fe menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satker di dalam tim pemenangan kota bengkulu kepada rm melalui ev sejumlah rp 1.405.750.000.
baca juga:cuaca ekstrem melanda bengkulu, bpbd diminta siaga penuh
baca juga:komisi iv dprd bengkulu dorong reformasi sistem data bpjs kesehatan
terakhir tim kpk menyita, catatan penerimaan dan penyaluran uang, uang tunai sejumlah total sekitar rp 6,5 miliar dalam mata uang rupiah, dollar amerika (usd), dan dollar singapura (sgd) pada rumah dan mobil ev.
sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan tangkap tangan ini sejumlah total sekitar 7 miliar rupiah dalam dalam mata uang rupiah, dollar amerika (usd), dan dollar singapura (sgd).
seperti dilansir sebelumnya kronologi ott yang dilakukan tim kpk dilingkungan  pemerintah provinsi bengkulu pada pada sabtu, 23 november 2024, berawal kpk mendapatkan informasi terkait dugaan penerimaan uang oleh ev yang merupakan ajudan gubernur, dan if sebagai sekdaprov bengkulu, yang diperuntukkan untuk rm.
mendapatkan informasi tersebut tim kpk tidak menyia-nyiakan informasi yang didapat, sehingga langsung bergerak ke bengkulu pada sabtu pagi, 23 november 2024 hingga  malam hari tim kpk yang dibantu oleh tim kepolisian berhasil mengamankan delapan orang untuk dimintai keterangan di markas kepolisian resor kota bengkulu, termasuk gubernur bengkulu. sedangkan sekdaprov saat itu periksa di polda bengkulu.
kronologi penangkapan ott tersebut sebagai berikut, berawal sr yang merupakan kadis tenaga kerja dan transmigrasi diamankan oleh tim penyidik kpk di rumahnya pukul 07.00 wib. kemudian berselang 30 menit penyidik mengamankan sf yang merupakan kadis kelautan dan perikanan. selanjutnya yang ikut diamankan yakni sa yang merupakan kadis pendidikan dan kebudayaan sekitar pukul 08.30 wib. kemudian diwaktu yang sama ditempat yang berbeda fe yang merupakan kepala biro pemerintahan dan kesra ikut diamankan oleh penyidik kpk ri.
baca juga:pemprov dan kemenkumham bengkulu kukuhkan 43 desa dan kelurahan sadar hukum
baca juga:dinas pupr bengkulu siaga nataru, alat berat disiapkan hadapi longsor
lebih lanjut giliran if yang merupakan sekda provinsi bengkulu diamankan pada pukul 16.00 wib. bergerilia hingga malam hari penyidik kpk ri mengamankan ts yang merupakan kadis pupr pada  pukul 19.30. tidak berhenti  disitu, berselang satu jam kemudian giliran rm yang merupakan gubernur bengkulu diamankan di serangai, bengkulu utara. dan terakhir keesokan harinya ev yang merupakan ajudan gubernur bengkulu diamankan di bandara fatmawati.
sebagai upaya mendalami kasus ini seperti data terhimpun, kpk tidak hanya melakukan penggeledehan saja selama di bengkulu, akan tetapi setidaknya kpk telah memeriksa  18 pejabat pemprov bengkulu sebagai saksi. diantaranya dua kepala biro, dua orang kepala badan, dan empat orang kepala dinas. mereka adalah am, yk, ds, mr, h, sy, fep, dan sd.
lalu pemeriksaan dilanjutkan kepada  kepada 10 saksi lainnya. yakni ts, pegawai negeri sipil/kadis pupr provinsi bengkulu, sr pegawai negeri sipil/kadisnaker provinsi bengkulu.
lalu e, pegawai negeri sipil/kabid pkti bpsdm provinsi bengkulu, bas, pegawai negeri sipil/kadishub provinsi bengkulu, mra pegawai negeri sipil/kadis dinkes provinsi bengkulu, at pegawai negeri sipil/kepala satpol pp prov bengkulu, jh pegawai negeri sipil/kepala badan penghubung provinsi bengkulu.
kemudian, ys, pegawai negeri sipil/kadis perkim provinsi bengkulu.ms, pegawai negeri sipil/ kadis peternakan dan kesehatan hewan prov bengkulu, dan amw, pegawai negeri sipil/dirut rsud m.yunus bengkulu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, MINGGU 8 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan