Sidang Kasus Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan di Seluma Dibacakan, Kerugian Negara Rp 19,5 M

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 14 Nov 2024 - 20:57

Sidang perdana kasus dugaan korupsi tukar guling lahan-Windi/RADAR BENGKULU-

sidang kasus dugaan korupsi tukar guling lahan di seluma dibacakan, kerugian negara rp 19,5 m                            dua terdakwa ajukan esepsi
radar bengkulu - sidang perdana kasus dugaan korupsi tukar guling lahan seluas 19 hektare antara pemerintah kabupaten (pemkab) seluma dan mantan bupati seluma, murman effendi digelar di pengadilan negeri tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, kamis (14/11). 
dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim paisol tersebut, jaksa penuntut umum (jpu) membacakan dakwaan terhadap murman dan tiga terdakwa lainnya.
kasus ini menyeret sejumlah nama besar, yakni murman effendi yang pernah menjabat bupati seluma, rosnaini abidin selaku mantan ketua dprd seluma, mulkan tajudin mantan sekretaris daerah, serta jasran, mantan kepala kantor badan pertanahan nasional (bpn) seluma. 
mereka diduga terlibat dalam skandal tukar guling lahan yang mengakibatkan kerugian negara mencapai rp19,5 miliar.
baca juga:btpn syariah dorong pemberdayaan ekonomi emak-emak di bengkulu
baca juga:pemprov bengkulu siapkan anggaran pendamping dana hibah rp 34,9 miliar
jpu mendakwa keempat terdakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
terdakwa juga didakwa dalam pasal 12 huruf i undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian diperkuat oleh ketentuan dalam kuhp.
usai pembacaan dakwaan, dua terdakwa, murman effendi dan rosnaini abidin, melalui kuasa hukum mereka mengajukan esepsi atau nota keberatan yang akan dibacakan pada sidang pekan depan. 
ahmad syahrul, kuasa hukum murman, mempertanyakan keabsahan data yang digunakan oleh jpu.
“tidak ada kejelasan antara tanah yang sudah dibebaskan oleh bengkulu selatan dengan tanah tukar guling tersebut. jika memang ada peta, harusnya jelas apakah termasuk 19 hektare yang dimaksud atau tidak,” ujar ahmad. 
baca juga:diamankan, polisi gadungan bawa lari mobil hr-v
baca juga:bengkulu terima bantuan hibah bnpb rp 34,9 m untuk rekonstruksi infrastruktur
ia juga menyebut bahwa hingga kini tidak ada berita acara penyerahan lahan dari pemkab bengkulu selatan, bahkan permasalahan ini masih menjadi sengketa di pengadilan negeri manna.
"penyerahan dari pemkab seluma kepada murman efendi belum terealisasi. terhadap 19 hektare tanah yang ditukar gulingkan negara belum ada dibebaskan dan belum ada dirugikan," kata ahmad.
dalam dakwaan jpu, murman effendi dituding telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai bupati seluma (2005-2010). ia diduga memperkaya diri sendiri dengan mengklaim lahan yang telah dibebaskan pemkab bengkulu selatan tahun 2003 sebagai miliknya, kemudian menukarkannya dengan lahan di area perkantoran pemkab seluma.
reki afrizal, jpu dari kejaksaan negeri seluma, mengungkapkan bahwa murman berinisiatif mengatur tukar guling lahan tersebut tanpa dasar administratif yang memadai. 
"terdakwa memerintahkan sekda mulkan tajudin selaku pengelola barang daerah untuk membuat usulan tukar guling. padahal tidak ada informasi terkait titik lokasi lahan, alamat, dan kajian yang lengkap," ujar reki.
baca juga:anggota pwi benteng resmi laporkan ketua kpu benteng ke bawaslu
baca juga:jelang libur nataru 2024, kondisi kendaraan dicek untuk jamin keselamatan penumpang
mulkan, tanpa melakukan kajian yang semestinya, tetap melaksanakan perintah tersebut. jpu juga menyebut bahwa jasran, sebagai kepala bpn seluma yang bertugas sebagai penafsir, tidak melakukan tugasnya dengan benar. 
"ia hanya menandatangani saja, dan parahnya, hasil tafsir baru keluar pada tahun 2009. sementara proses tukar guling terjadi tahun 2008," kata reki.
reki menambahkan, rosnaini abidin selaku ketua dprd seluma kala itu turut serta dengan menandatangani surat keputusan dprd no. 19 tahun 2008 tentang persetujuan tukar menukar barang daerah. 
ironisnya, persetujuan tersebut diberikan tanpa dilengkapi hasil tafsir dan tanpa melalui mekanisme rapat paripurna, yang menjadi salah satu syarat keluarnya keputusan.
"istilahnya, surat itu dikeluarkan secara individu, tanpa prosedur yang sah. ini jelas melanggar pasal 91 perpres no. 25 tahun 2004 yang diubah menjadi no. 53 tahun 2005 tentang tata tertib dprd," ujar jpu.
baca juga:menghidupkan kembali nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bengkulu
menurut laporan audit dari kantor akuntan publik, tukar guling lahan ini menyebabkan kerugian negara sebesar rp 19,5 miliar. lahan seluas 199.681 meter persegi yang seharusnya menjadi aset pemkab seluma kini terlibat dalam proses tukar guling yang tidak sah di kelurahan sembayat pada tahun 2008.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 15 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan