RADAR BENGKULU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu berupaya mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Melalui rapat-rapat intensif, DPRD berkomitmen agar raperda ini dapat segera disahkan menjadi Perda sebelum akhir tahun 2024, guna memastikan seluruh program strategis pemerintah daerah dapat berjalan lancar mulai awal tahun depan.
Pada Rapat Paripurna yang digelar Selasa, 5 November 2024, dengan dua agenda pembahasan Raperda RAPBD 2025. Dua agenda tersebut yakni Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Raperda RAPBD 2025, dan kedua, Jawaban Gubernur Bengkulu atas pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam rapat sebelumnya.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Suprisman, yang dihadiri sejumlah anggota dewan serta pejabat eksekutif daerah, termasuk Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, yang mewakili Gubernur Bengkulu untuk menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi.
BACA JUGA:Influencer Bengkulu Ditangkap karena Promosi Judi Online, Raup Keuntungan Hingga Ratusan Juta
Dalam rapat ini, delapan fraksi yang tergabung dalam DPRD Provinsi Bengkulu menyatakan setuju agar Raperda RAPBD 2025 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Persetujuan dari seluruh fraksi ini menandakan dukungan penuh terhadap pengesahan APBD Provinsi Bengkulu 2025 sebagai prioritas yang harus tercapai dalam waktu dekat.
Usai persetujuan dari fraksi-fraksi, agenda dilanjutkan dengan jawaban dari Gubernur Bengkulu yang dibacakan oleh Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi.
Dalam pidato jawabannya, Gubernur Bengkulu menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas masukan dan pandangan yang konstruktif dari setiap fraksi.
“Atas persetujuan fraksi-fraksi terhadap Raperda Rancangan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya,” ujar Nandar, yang membacakan pernyataan Gubernur.
Dia menambahkan bahwa pandangan, kritik, dan saran dari DPRD merupakan landasan penting bagi pemerintah provinsi untuk menyusun APBD yang lebih responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA:Pelindo dan Pelaku Usaha Sudah Sepakat Ikut Terlibat Pengerukan Alur Pulau Baai
BACA JUGA:Bengkulu Alami Tren Deflasi, BPS Catat Penurunan Inflasi 0,09 Persen pada Oktober 2024
Dalam tanggapannya, Nanda juga menguraikan beberapa poin yang diangkat oleh fraksi-fraksi dalam rapat sebelumnya. Ia berharap penjelasan tersebut mampu menjawab keraguan atau pertanyaan yang disampaikan oleh anggota dewan.
“Namun, jika masih terdapat kekurangan, dengan kerendahan hati kami mohon pengertian dari dewan yang terhormat,” tambah Nandar.