Gubernur Rohidin menegaskan bahwa penerapan replanting sawit bagi perkebunan rakyat belum optimal. Ia juga mengkritisi kurangnya dukungan dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam mengoptimalkan program ini.
"Padahal, sumber dana program ini berasal dari perusahaan kebun sawit. GAPKI harus mengoreksi kondisi ini agar tidak terjadi kanibalisme antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar," tegasnya.
Gubernur Rohidin juga menyarankan agar pendanaan PSR disalurkan melalui sistem kredit perbankan langsung ke daerah tanpa melalui mekanisme yang berbelit.
"Jika dana disalurkan ke perbankan tanpa bunga, itu akan lebih efektif. Jadi, alokasikan berapa jatah untuk Bengkulu, masukkan ke bank daerah. Selain mempermudah penyaluran, ini juga bisa meningkatkan likuiditas bank daerah," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sistem ini akan mempermudah penyaluran dana PSR tanpa adanya pemotongan. Dengan demikian, pendanaan PSR yang disalurkan ke perbankan daerah bisa segera didistribusikan ke kabupaten/kota dan langsung kepada petani yang menjadi sasaran program replanting sawit.
"Ini akan lebih mudah. Karena ini baru pemikiran kami sebagai pemerintah, saya kira GAPKI dapat menyampaikan ini ke pusat," tutur Gubernur Rohidin..
BACA JUGA:Persiapan Pelantikan Anggota DPRD Periode 2024-2029 Rampung, Fasilitas Tinggal Dipakai