"Integritas adalah kunci utama. Tanpa integritas, kita tidak akan bisa menjalankan pemerintahan dengan baik dan sesuai dengan hukum."
Gubernur Rohidin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. "Kita semua memiliki peran dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Masyarakat harus ikut serta mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi pelanggaran hukum."
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Gubernur Rohidin optimis bahwa Provinsi Bengkulu dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan. "Saya yakin, dengan komitmen dan kerja keras semua pihak, kita bisa mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Syaifudin Tagamal dalam kesempatan tersebut menyampaikan, program ini tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga aparatur pemerintahan.
"Program pembinaan ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya korupsi di pemerintahan," jelas Syaifudin.
Syaifudin Tagamal menambahkan, program pembinaan masyarakat taat hukum ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di kalangan aparatur pemerintahan.
"Kita ingin memastikan bahwa aparatur pemerintahan memiliki pemahaman yang baik tentang hukum. Sehingga, dapat menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat."