"Jadi, memang untuk kejadian yang tidak terlalu krusial untuk dibiayai dengan BTT hampir tidak ada di tahun kemarin. Kita hanya mengeluarkan dana dua kali untuk kegiatan tertentu, tapi saya lupa detailnya," jelas Rohidin.
Pernyataan ini menegaskan bahwa BTT memiliki aturan dan kriteria penggunaan yang sangat ketat. Dana tersebut tidak dapat digunakan untuk semua jenis kejadian. Melainkan, hanya untuk kejadian yang benar-benar tidak terduga dan bersifat darurat.
Seperti bencana alam yang signifikan. Oleh karena itu, kebakaran yang terjadi di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu tidak memenuhi syarat untuk penggunaan BTT.
Ketika ditanyakan mengenai kemungkinan penggunaan BTT untuk penanganan longsor di jalur Lebong – Rejang Lebong atau Lebong – Bengkulu Utara yang beberapa kali terjadi akibat hujan deras, Rohidin juga menyatakan bahwa penggunaan dana BTT masih belum bisa dilakukan.
"Penggunaan BTT itu berbeda. Ada aturan dan kriterianya tersendiri," tegasnya.
Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Bengkulu tetap berkomitmen untuk mencari solusi lain dalam upaya membangun kembali SMK Negeri 3 Kota Bengkulu.
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penggunaan dana dari sumber lain dalam APBD atau mencari bantuan dari pemerintah pusat.
"Kami sedang mengupayakan solusi terbaik agar pembangunan gedung SMK Negeri 3 bisa segera terlaksana. Tidak hanya mengandalkan BTT, tapi kami juga melihat kemungkinan sumber dana lain," kata Rohidin.
Pembangunan kembali SMK Negeri 3 Kota Bengkulu menjadi prioritas yang harus segera ditangani. Dukungan dari berbagai pihak dan upaya mencari solusi alternatif sangat diperlukan agar proses pendidikan di sekolah tersebut dapat kembali berjalan normal.
Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya menemukan jalan keluar terbaik demi masa depan pendidikan anak-anak di wilayah Bengkulu. (Wij)