RADAR BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan kesiapan alat berat di jalur Lebong - Rejang Lebong, khususnya pada titik longsor di Desa Talang Ratu, Kabupaten Rejang Lebong. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap longsor susulan yang dapat menutup akses jalan, sehingga alat berat bisa langsung digunakan untuk evakuasi dan memastikan lalu lintas tidak terputus dalam waktu lama.
"Alat berat sudah sekitar 39 hari standby di Lebong. Ada dua alat yang standby. Satu dari PU dan satu lagi sewa dari Rejang Lebong," kata Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, ST, M.Si.
Tejo menambahkan, Dinas PUPR Provinsi Bengkulu telah menangani empat titik longsor, dengan Desa Talang Ratu sebagai titik terparah. Penanganan di titik ini terkendala karena keberatan warga terkait lahan, sehingga optimalisasi penanganan belum bisa dilakukan.
"Kami hanya bisa mendapat izin setelah dukungan dari pemerintah Lebong dan Kapolres Lebong untuk membuka sekitar 8 meter, meskipun kebutuhan sebenarnya 16 meter. Tebing terjal yang masih tersisa menyebabkan longsor setiap kali hujan deras. Karena itu, kami standby alat ekskavator di sana, dan saat ini sudah bekerja," jelas Tejo.
Tejo menegaskan bahwa alat berat yang disiagakan di titik longsor di Lebong akan dioperasikan secara optimal. Terutama ketika ada longsor susulan. "Kami akan standby lagi sekitar 1 minggu. Jika ada apa-apa di titik tersebut, kita sudah stand by alat di lapangan," ujarnya.
Selain itu, ada delapan titik longsor di jalur Lebong - Rejang Lebong yang akan ditangani, dengan empat titik oleh BPBD dan empat titik oleh Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, termasuk Desa Talang Ratu.
"Titik terparah ini belum masuk ke BPBD. Longsor kemarin terjadi setelah perencanaan di Rejang Lebong dan verifikasi BPBD pusat turun, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Kami akan menangani bagaimanapun caranya," pungkas Tejo.
Penanganan longsor di Desa Talang Ratu diakui menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan izin dari warga terkait lahan. Meski begitu, upaya maksimal terus dilakukan dengan dukungan berbagai pihak. Penanganan yang sudah dilakukan saat ini memungkinkan pembukaan jalan selebar 8 meter, meskipun idealnya membutuhkan 16 meter untuk memastikan keamanan dan kelancaran akses.
Dalam upaya ini, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu juga menunjukkan dukungan dengan mengirimkan ambulans untuk berjaga-jaga selama kegiatan berlangsung, meskipun tidak ada insiden besar yang terjadi. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang telah mengirimkan enam unit ambulans. Meskipun tidak ada insiden yang memerlukan ambulans, kehadirannya memberikan rasa aman kepada masyarakat yang hadir," ujar Tejo.
Tejo menyatakan bahwa evaluasi akan dilakukan untuk memperbaiki mekanisme penanganan longsor di masa mendatang. "Kami akan evaluasi seluruh proses kegiatan ini. Mungkin perlu ada sistem yang lebih baik atau penjadwalan yang lebih teratur untuk menghindari kerumunan besar dalam satu waktu," jelasnya.
Tejo menegaskan komitmen Dinas PUPR untuk terus memberikan bantuan kepada masyarakat. "Penanganan longsor ini adalah bagian dari upaya kami untuk membantu meringankan beban masyarakat. Ke depan, kami akan terus berupaya memberikan bantuan dengan cara yang lebih baik dan teratur," tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. "Kami berharap masyarakat dapat terus mendukung program-program pemerintah, dan bersama-sama kita bisa mewujudkan Bengkulu yang lebih sejahtera," tuturnya.