RADAR BENGKULU.BACAKORAN.co, KAUR - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kaur kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 secara virtual dari Aula Lanntai III sekretariat daerah Kabupatrn Kaur, Senin, (13/05/2024).
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D. IL, bersama TPID Kabupaten Kaur secara virtual dari di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing. Brrdasarkan kanal https://www.kemendagri.go.id/ Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pekembangan inflasi Indonesia pada April 2024 secara year on year (YoY) sebesar 3 %.
"Inflasi Indonesia yaitu di angka 3 % YoY dan ini turun dari 3,05 % year of year pada periode yang sama April 2023 dan 2024 sebesar 3 %, yang menarik adalah inflasi dari bulan ke bulan, dari bulan Maret ke April itu terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 0,52 % ke angka 0,25 %," kata Mendagri
Dikatakannya, inflasi pada periode ini kontribusi komoditas makanan, minuman, dan tembakau mengalami penurunan minus 0,03 %. Komoditas tersebut sebelumnya sering memberikan kontribusi tertinggi terhadap inflasi. Pada periode kali ini, kontribusi tertinggi terhadap inflasi yaitu sektor transportasi, terutama transportasi udara yang menyumbang angka inflasi 0,93 %, ini disebabkan adanya arus balik yang cukup besar pada bulan April.
BACA JUGA:Bawaslu Kaur Hadiri Rakor Data Pemilih Pilkada 2024
BACA JUGA:14 Peserta Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) Pamit Tinggalkan Kaur
BACA JUGA: Ini Kesepakatan Forum Mannas dengan PLN ULP Bintuhan
"Di situlah kita minta kepada Kemenhub khususnya Ditjen Perhubungan Udara untuk koordinasi dengan seluruh airlines supaya ketika jumlah penumpang tinggi, loading factor passenger-nya tinggi jangan mengambil harga acuan pemerintah tertinggi, itu akan berdampak inflasi, dan ini terbukti kita lihat sektor transportasi menyumbang 0,93%, tertinggi dari 0,25 %," ujarnya.
Menurutnya, angka 3,00 % menandakan inflasi relatif terkendali dan masih berada pada rentang target Pemerintah Pusat sebesar 2,5 persen plus minus satu persen, yakni 1,50 % terendah dan 3,50 % tertinggi. Angka ini tidak menggambarkan semua daerah, karena masih ada Pemda yang angka inflasinya di atas 7 %.
"Inflasi tertinggi seperti Minahasa Selatan 7,56 % kita memiliki data lengkap semua daerah, Minahasa Utara 7,46 %, Toli Toli 7,21 %, Nabire 6,38 %, ini tinggi kalau di atas 6 % dan 7 % ini sudah tinggi sekali. Ini daerah masyarakatnya sudah susah," Ungkapnya.
Ia mengungatkan, Pemda agar terus memonitor inflasi. Apalagi pemerintah telah merumuskan 9 langkah yang perlu dikerjakan oleh daerah dalam rangka pengendalian inflasi. Di antaranya, Pemda melakukan pemantauan harga, melakukan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah, menjaga pasokan bahan pokok barang penting, melakukan gerakan tanam, melaksanakan pasar murah dan sidak pasar, hingga memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Presiden Joko widodo memerintahkan kepada kita untuk terus monitor dan dilaksanakan terus acara seperti ini, dan acara seperti ini banyak diapresiasi. Beliau sampai mengatakan bahwa di depan menteri yang lain, beliau menyampaikan bahwa hanya di Indonesia inflasi dikendalikan per minggu. Oleh karena itulah saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi," Tutupnya.