RADAR BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya untuk menurunkan angka stunting hingga mencapai target nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melaksanakan Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2024 bersama stakeholder terkait.
Rembuk Stunting ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk bersinergi dalam menangani permasalahan stunting di Bengkulu.
Dari hasil rembuk stunting setidaknya ada 5 komitmen pemerintah dalam mewujudkan Bengkuku bebas stunting.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu, Yuliswani, langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memasukkan usulan terkait stunting dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 mendatang.
BACA JUGA:Pemprov dan Polda Bahas Keamanan Pemudik dan Ketersediaan Bahan Pokok
BACA JUGA: BI Bengkulu Gelar BERKAH 2024, Hadirkan Habib Muhammad Syahab di Masjid Raya
Yuliswani juga mengungkapkan bahwa data terbaru menunjukkan angka stunting di Bengkulu masih tinggi. Yaitu, mencapai 20,2 persen.
Dalam Rembuk Stunting ini, tercapai 5 komitmen bersama yang diharapkan dapat menjadi landasan bagi upaya penurunan angka stunting di Provinsi Bengkulu.
Komitmen tersebut antara lain menetapkan target percepatan penurunan stunting, peningkatan dukungan anggaran dan kualitas intervensi layanan, peningkatan kinerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), peningkatan peran multi-sektor, serta pengembangan praktik baik dan inovasi.
Yuliswani menegaskan pentingnya sosialisasi komitmen bersama ini kepada seluruh stakeholder agar dapat diimplementasikan dengan baik. "Stunting tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan harus melibatkan semua pihak yang terkait," ujarnya.
BACA JUGA:Provinsi Minta Bengkulu Tengah Jadi Kabupaten Penyangga dari Ibu Kota Provinsi
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Zamhari, menjelaskan bahwa BKKBN Bengkulu telah fokus melakukan intervensi terhadap keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Dengan adanya hasil pemutakhiran pendataan keluarga, BKKBN Bengkulu dapat menyasar lebih dari 97 ribu keluarga yang berpotensi mengalami stunting.
Zamhari juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam program percepatan penurunan stunting. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. "Kolaborasi lintas sektor yang lebih baik akan memungkinkan intervensi terkoordinasi dan terpadu terhadap keluarga berisiko stunting," tambahnya.