RADAR BENGKULU - Lulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga guru angkatan tahun 2023 Provinsi Bengkulu menyampaikan keluhan usulan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang masih juga belum turun juga dalam rapat dengar pendapat (audiensi) bersama Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, pada Senin, 18 Maret 2024.
"Yang hadir pada rapat ini, mereka yang lulusan PPPK tahun 2023 kemarin. Jadi mereka mempertanyakan terkait dengan usulan NIP. Nah, sampai hari ini BKN belum menerima berkas, dan kita sudah konfirmasikan ke BKN. Kita juga sangat menyesalkan terlambatnya tentang pengusulan tersebut," kata Edwar kepada RADAR BENGKULU, Senin 18 Maret 2024.
Ia mengatakan bahwa seharusnya usulan tersebut tidak berlama-lama seperti ini. Karena, di Indonesia usulan tersebut memiliki deadlinenya sampai pada tanggal 27 Februari 2024.
"Lalu, per satu Maret kemarin pada website Menpanrb, yang kosong hanya Provinsi Bengkulu. Jadi kita minta BKD untuk segera mengusulkan itu. Kita khawatir nanti kita tidak diterima dan ditolak, dianulir kelulusan tersebut. Karena hak tersebut bisa menimbulkan gejolak. Nah, mangkanya kita minta kepada BKD atau Pak Gubernur untuk memerintahkan BKD untuk sesegera mungkin mengusulkan kepada Kemenpanrb terkait dengan NIP mereka ini," ujarnya.
BACA JUGA:Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Gelar Rapat Dengar Pendapat Terkait Layanan BPJS
BACA JUGA:Provinsi Bengkulu Siap Gelar 3 Kegiatan Kalender Event Nusantara 2024
Selain itu, ia juga menyampaikan tentang anggaran tidak menjadi suatu persoalan. Karena, anggaran tersebut sudah ditransfer oleh pemerintah pusat.
"Tahun 2023 pada saat kami rapat bulan November itu, anggaran kita sudah ditransfer oleh pemerintah pusat sebanyak Rp 21 miliar. Sementara kebutuhan untuk menggaji mereka ini sampai 64 Miliar dengan kita yang sudah menutup dan mengurangi kegiatan-kegiatan lain. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan mereka, yaitu gaji selama 14 bulan, THR dan gaji ke 13," ujar Edwar.
Disamping itu, Elya Oktarina sebagai Ketua Forum Guru Negeri Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) sebagai perwakilan PPPK lulusan tahun 2023 menyampaikan keluhan dari seluruh kawan-kawan yang telah lulus PPPK tahun 2023. Dimana sampai saat ini belum ada progres pengusulan NIP.
"Kami bertanya-tanya, apakah ada masalah, entah itu permasalahan anggaran atau ada permasalahan lainnya. Karena pengusulan NIP ini bisa kita cek secara online melalui situs BKN, maka dari itu tidak bisa disembunyikan. Apakah sudah turun apa belum. Lalu jawaban yang kami terima katanya masih dalam proses," ujar Elya.
BACA JUGA:Disnakertrans Bengkulu akan Buka Posko Pengaduan Pembayaran THR
BACA JUGA:Anggaran Terbatas, Pengadaan Mesin X-Ray di Bandara Fatmawati Terhambat
Kemudian Elya berharap bahwa DPRD bisa mendesak Pemprov untuk segera melakukan pengusulan NIP PPPK yang lulusan tahun 2023. Diketahui ada sekitar 616 tenaga guru belum melakukan pengusulan, maka dari itu rapat audiensi ini hanya PPPK tenaga guru. Sedangkan untuk tenaga teknisi dan kesehatan sudah pengusulan dan menunggu prosesnya.
"Hanya Provinsi Bengkulu yang belum melakukan pengusulan NIP sama sekali. Jadi, masih nol sampai hari ini. Sedangkan di tempat lain sudah bisa melihat NIP nya dan kami disini belum. Jadi kami agak takut, sedangkan pengusulannya terakhirnya tanggal 27 Februari kemarin," ujarnya.
Selain itu, Elya juga menambahkan bahwa ia sempat melakukan koordinasi langsung melalui kementerian bahwa untuk Provinsi Bengkulu belum ada penguncian penempatan sama sekali dan sudah dipertegas oleh Dikbud memang belum ada penguncian, dikarenakan belum mendapatkan perintah dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu.