RADAR BENGKULU – Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, gerbang ekonomi utama Provinsi Bengkulu menjadi perhatian serius. Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu mengundang berbagai pihak terkait dalam rapat koordinasi untuk mencari solusi atas masalah yang sudah berlarut-larut ini.
Rapat yang digelar pada Rabu, 8 Januari 2025 di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu itu menghadirkan sejumlah pejabat strategis. Seperti Asisten II Setda Provinsi Bengkulu RA Denni, perwakilan Pelindo II Bengkulu, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bengkulu, dan Kesyahbandaran serta Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Bengkulu, Juhaili, forum tersebut bertujuan menyatukan pandangan sekaligus merumuskan langkah konkrit untuk mengatasi pendangkalan yang menghambat aktivitas pelabuhan.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili, menegaskan bahwa rapat ini bertujuan menggali informasi menyeluruh tentang kendala yang dihadapi dalam proses pengerukan. Ia menyebut bahwa Komisi III akan memastikan masalah ini tidak lagi berlarut-larut.
“Sebagai lembaga pengawasan, kami ingin mengetahui secara detail permasalahan yang terjadi. Setelah ini, kami akan mendorong agar pengerukan alur pelabuhan bisa segera dilaksanakan,” ujar Juhaili.
BACA JUGA:Tenaga Harian Lepas Tidak Dirumahkan, DPRD Provinsi Bengkulu Desak Taati Aturan
BACA JUGA:Kuota Haji Provinsi Bengkulu Tak Bertambah, Anggaran Sudah Disiapkan Rp 15 Miliar
Ia menambahkan bahwa DPRD akan terus memantau proses pengerukan agar tidak hanya menjadi wacana. “Kami tidak ingin ini hanya berhenti di meja rapat. Harus ada langkah nyata dan konkrit. Pelabuhan Pulau Baai adalah aset strategis Bengkulu, dan masalah pendangkalan ini sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi daerah,” imbuhnya.
Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai bukan hanya menjadi isu teknis, melainkan juga berdampak langsung pada aktivitas ekonomi di Bengkulu. Pelabuhan yang menjadi pusat ekspor komoditas unggulan seperti batu bara, karet, dan kelapa sawit ini mengalami hambatan serius akibat kedalaman alur yang tidak memadai.
Kondisi ini membuat kapal-kapal besar kesulitan berlabuh. Akibatnya, volume ekspor terganggu, dan biaya logistik meningkat.
“Pendangkalan alur ini sudah terlalu lama menjadi masalah. Jika dibiarkan, dampaknya akan semakin meluas pada perekonomian Bengkulu,” ujar Juhaili.
Menurut data Pelindo II, pendangkalan alur mencapai tingkat yang cukup mengkhawatirkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kedalaman alur berkurang secara signifikan, sehingga kapal dengan kapasitas besar tidak dapat beroperasi secara optimal
Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga selesai. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk bersabar menunggu hasil pengerukan.
BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Dapat Kucuran DAK Fisik untuk Perbaikan Bangunan Sekolah
BACA JUGA:Meresahkan Warga, Radiasi dan Dampak SUTT di Padang Kuas Dilakukan Penelitian