RADAR BENGKULU – Setelah berhasil mendapatkan dana hibah senilai Rp 34,9 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Bengkulu kini menghadapi tugas besar: menyiapkan anggaran pendamping.
Anggaran ini akan diambil dari APBD Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk mendukung pengelolaan serta pengawasan penggunaan dana hibah tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, menegaskan bahwa anggaran pendamping sangat penting untuk memastikan pemanfaatan dana hibah BNPB benar-benar tepat sasaran dan efektif dalam perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat bencana.
“Dana pendamping ini akan masuk ke APBD 2025 dengan tujuan utama memastikan bantuan dari BNPB digunakan secara maksimal,” ujar Isnan dalam keterangannya pada Kamis, 14 November 2024.
BACA JUGA:Perkuat Perlindungan Sosial, Pemprov Bengkulu Serahkan Santunan bagi Pekerja Rentan
BACA JUGA:Dua Jalan dan Satu Jembatan akan Dibangun, Pemprov Bengkulu Percepat Pemulihan Pasca Bencana
Ia juga menambahkan bahwa Pemprov ingin menargetkan anggaran ini untuk pengawasan ketat, agar proyek-proyek rehabilitasi bisa berlangsung sesuai perencanaan.
Langkah ini dinilai sebagai wujud tanggung jawab Pemprov dalam menggunakan dana bantuan pusat. Dengan adanya anggaran pendamping, diharapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana bisa berjalan lancar.
"Nanti kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memang untuk infrastruktur yang terdampak bencana, sehingga masyarakat merasakan dampak signifikan dari pembangunan ini," harapannya.
Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menambahkan bahwa meski BNPB tidak menetapkan persentase khusus untuk anggaran pendamping, Pemprov tetap berkomitmen untuk merancang anggaran yang memadai.
Menurutnya, hal ini memerlukan kajian mendalam agar nominal yang diusulkan ke DPRD bisa sesuai kebutuhan di lapangan.
BACA JUGA:DPRD Minta OPD Pemprov Percepat Realisasi Program Prioritas untuk Masyarakat
BACA JUGA:Pemprov Gelar Rapat Finalisasi Persiapan Pelaksanaan HUT ke-56 Provinsi Bengkulu
“Kami akan mengkaji terlebih dahulu berapa anggaran pendamping yang dibutuhkan, dan tentu kami berharap Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu bisa mendukung usulan tersebut,” jelas Herwan.
Namun, hingga saat ini, besaran anggaran pendamping belum dapat dipastikan. BPBD dan Pemprov tengah menyiapkan kalkulasi yang akan diajukan sebagai usulan di pembahasan Rancangan APBD 2025.