Pemprov Bengkulu Bilang Penunjukan Pj Sekda Lebong Sudah Susuai Perpres dan Permendagri

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 10 Oct 2024 - 21:30

Pemprov Bengkulu Bilang Penunjukan Pj Sekda Lebong Sudah Susuai Perpres dan Permendagri-Windi/RADAR BENGKULU-

RADAR BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dengan sigap merespons polemik yang tengah hangat terkait penunjukan Donni Swabuana sebagai Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong.

Sebagai langkah awal, Pemprov Bengkulu langsung berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) untuk mencari kepastian hukum dan meredakan ketegangan yang muncul.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Hendri Donan menjelaskan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Asisten III Setdaprov Bengkulu, H. Nandar Munadi, bahwa koordinasi dengan Kemendagri diharapkan bisa menjadi solusi agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

“Kami butuh kepastian hukum agar polemik ini bisa segera diakhiri,” ungkap Hendri, Kamis, 10 Oktober 2024 siang di Ruangan Konferensi Pers Media Center Pemprov Bengkulu dalam Gedung Kantor Gubernur Bengkulu.

Polemik ini berawal dari pengangkatan Pelaksana Harian (Plh) Sekda oleh Bupati Lebong, yang menunjuk Mahmud Siam untuk sementara menjalankan tugas.

Pengangkatan Plh ini didasari oleh Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) No. 03 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pj Sekda.

Namun, aturan tersebut juga menyatakan bahwa jika selama tiga bulan tidak ada Sekda definitif, maka harus ditunjuk Pj Sekda.

Hendri menjelaskan, setelah tiga bulan berlalu tanpa adanya Sekda definitif, penunjukan Pj Sekda menjadi kewenangan Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat.

Sehingga penunjukan Pj Sekda ini berada di bawah kewenangan gubernur, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b Permendagri No. 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pj Sekda.

Ditambahkan Hendri, kriteria untuk menjadi Pj Sekda juga sudah diatur dalam Pasal 4 Perpres tersebut. Calon yang akan ditunjuk haruslah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II di lingkungan Pemprov Bengkulu, serta memiliki pangkat Pembina Tingkat I dan golongan IVB.

"Kedua peraturan ini menjadi dasar yang kuat bagi Pemprov Bengkulu dalam menunjuk Donni Swabuana sebagai Pj Sekda Lebong," jelasnya.

pemprov bengkulu bilang penunjukan pj sekda lebong sudah susuai perpres dan permendagri                            radar bengkulu  - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu dengan sigap merespons polemik yang tengah hangat terkait penunjukan donni swabuana sebagai pejabat (pj) sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong. 
sebagai langkah awal, pemprov bengkulu langsung berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri (kemendagri) republik indonesia (ri) untuk mencari kepastian hukum dan meredakan ketegangan yang muncul.
kepala biro hukum sekretariat daerah provinsi bengkulu, hendri donan menjelaskan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh asisten iii setdaprov bengkulu, h. nandar munadi, bahwa koordinasi dengan kemendagri diharapkan bisa menjadi solusi agar persoalan ini tidak berlarut-larut.
 “kami butuh kepastian hukum agar polemik ini bisa segera diakhiri,” ungkap hendri, kamis, 10 oktober 2024 siang di ruangan konferensi pers media center pemprov bengkulu dalam gedung kantor gubernur bengkulu.
baca juga:pemda kaur gelar diseminasi aks tahap 1, target angka stunting turun di 2024
baca juga:ini jawaban tentang kurangnya jabatan fungsional di pemkab bs
polemik ini berawal dari pengangkatan pelaksana harian (plh) sekda oleh bupati lebong, yang menunjuk mahmud siam untuk sementara menjalankan tugas. 
pengangkatan plh ini didasari oleh pasal 5 ayat (2) peraturan presiden (perpres) no. 03 tahun 2018 tentang penunjukan pj sekda. 
namun, aturan tersebut juga menyatakan bahwa jika selama tiga bulan tidak ada sekda definitif, maka harus ditunjuk pj sekda.
hendri menjelaskan, setelah tiga bulan berlalu tanpa adanya sekda definitif, penunjukan pj sekda menjadi kewenangan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat. 
sehingga penunjukan pj sekda ini berada di bawah kewenangan gubernur, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) huruf b permendagri no. 91 tahun 2019 tentang penunjukan pj sekda.
ditambahkan hendri, kriteria untuk menjadi pj sekda juga sudah diatur dalam pasal 4 perpres tersebut. calon yang akan ditunjuk haruslah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (jptp) atau eselon ii di lingkungan pemprov bengkulu, serta memiliki pangkat pembina tingkat i dan golongan ivb. 
"kedua peraturan ini menjadi dasar yang kuat bagi pemprov bengkulu dalam menunjuk donni swabuana sebagai pj sekda lebong," jelasnya.
baca juga:krisis ketangguhan mental di kalangan tenaga kesehatan
baca juga:jasa raharja bengkulu permudah pengusaha angkutan umum dalam membayar iwkbu
namun, polemik semakin memanas setelah muncul surat dari kemendagri yang dikabarkan menyarankan agar jabatan sekda kembali diisi oleh mahmud siam. hendri mengakui bahwa pihaknya baru mengetahui tentang surat mendagri tersebut melalui media massa dan menegaskan bahwa pihaknya bukan melakukan pergantian, melainkan penunjukan pj sekda sesuai aturan yang berlaku.
“jika jabatan sekda diserahkan kembali kepada mahmud siam, maka hal ini bertentangan dengan aturan. karena, yang bersangkutan bukan pejabat di lingkungan pemprov bengkulu. padahal, persyaratan jabatan pj sekda mengharuskan seseorang berasal dari pemprov,” tegas hendri. 
kondisi ini membuat pemprov bengkulu berada di posisi yang sulit. dimana mereka dihadapkan pada dilema antara mengikuti surat mendagri atau mematuhi perpres dan permendagri.
polemik ini menggarisbawahi dilema yang sering dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan aturan pusat yang kadang bertentangan dengan situasi di lapangan. 
di satu sisi, pemprov bengkulu berupaya mengikuti prosedur hukum sesuai perpres dan permendagri. tetapi di sisi lain, muncul intervensi dari kemendagri yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan di daerah.
baca juga:banyak yang belum tahu, ternyata ini alasan bumi diciptakan
baca juga:tabur garam bisa usir hantu, fakta atau mitos ? 
dalam upaya mencari solusi, hendri menyatakan bahwa pemprov bengkulu akan segera berkoordinasi dengan kemendagri untuk mendapat kejelasan terkait penunjukan pj sekda ini. 
harapannya, melalui koordinasi tersebut, kepastian hukum dapat diperoleh dan keputusan yang diambil tidak melanggar peraturan manapun.
“maka dari itu, kita berkoordinasi dengan kemendagri secepatnya. dengan begitu, nanti bisa dipastikan apakah yang harus kita ikuti adalah surat dari mendagri atau perpres dan permendagri,” ujar hendri.
dengan situasi yang semakin kompleks, diharapkan langkah pasti dari pemprov bengkulu dan kemendagri untuk memastikan agar pemerintahan di kabupaten lebong dapat berjalan stabil dan kondusif dan dapat diselesaikan dengan cepat, transparan, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
sebelum polemik tersebut terselesaikan dengan kepastian dari  hasil koordinasi pemprov dengan kemendagri, maka hingga saat ini, hendri menegaskan bahwa, donni swabuana masih menjalankan tugas sebagai pj sekda lebong, sesuai penunjukan yang dilakukan sebelumnya. 
baca juga:terpilih lagi, bambang hermanto pimpin komisi 1 dprd kota bengkulu
baca juga:plt gubernur rosjonsyah berharap sinergi dengan pt bengkulu tetap terjaga
"kabar yang beredar mengenai pembatalan penunjukan donni swabuana, belum ada tindak lanjut resmi dari kami (pemprov bengkulu-red). karena sejauh ini pihak kami belum melakukan perubahan apapun terkait penunjukan tersebut,” jelasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 11 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan