Penyelesaian Konflik Agraria di Mukomuko dan Bengkulu Utara Belum Ada Hasilnya

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Selasa , 08 Oct 2024 - 21:04

Upaya penyelesaian konflik agraria--

RADAR BENGKULU - Upaya penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan di Kabupaten Mukomuko serta Bengkulu Utara menemui jalan buntu.

Rapat yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu pada Selasa, 8 Oktober 2024, belum berhasil mencapai titik terang. Ketidakhadiran Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN/ATR Bengkulu menjadi salah satu kendala. Sebab penjelasan dan keputusan penting yang diharapkan hanya bisa diberikan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan masyarakat yang terdampak, pemerintah daerah (Pemda) Mukomuko dan Bengkulu Utara, kepolisian daerah, kejaksaan tinggi Bengkulu, serta sejumlah instansi lain.

Meski pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperoleh kejelasan, ketidakhadiran Kepala Kanwil BPN membuat pertemuan ini berakhir tanpa keputusan konkret.

Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, menyampaikan, pemerintah telah mendengar langsung keluhan dari masyarakat yang tengah berkonflik dengan beberapa perusahaan perkebunan besar. Diantaranya PT Bima Bumi Sejahtera (BBS) di Mukomuko, PT Bimas Raya Sawitindo (BRS), PT Purna Wira Darma Upaya (PDU) di Bengkulu Utara.

"Kita sudah mendengar penjelasan dari masyarakat mengenai konflik yang terjadi, namun tindak lanjutnya harus disampaikan oleh pihak BPN. Sayangnya, pihak BPN tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan di pusat," ujar Nandar.

Menurutnya, rapat lanjutan dijadwalkan kembali minggu depan, dengan harapan kehadiran BPN dapat memberikan titik terang bagi masyarakat.

Nandar menjelaskan, konflik agraria yang dihadapi masyarakat sangat beragam. Mulai dari persoalan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU), kepemilikan lahan yang bersinggungan, hingga permasalahan lahan plasma yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat.

"Masalah yang muncul ini bukan hal sederhana. Ada yang terkait perpanjangan HGU, klaim kepemilikan lahan, dan tuntutan masyarakat atas lahan plasma yang belum terealisasi," jelasnya.

Persoalan-persoalan ini semakin rumit seiring dengan adanya ketidaksesuaian antara data perusahaan dan hak masyarakat setempat.

penyelesaian konflik agraria di mukomuko dan bengkulu utara belum ada hasilnya                            radar bengkulu - upaya penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan di kabupaten mukomuko serta bengkulu utara menemui jalan buntu.
rapat yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu pada selasa, 8 oktober 2024, belum berhasil mencapai titik terang. ketidakhadiran kepala kantor wilayah (kanwil) bpn/atr bengkulu menjadi salah satu kendala. sebab penjelasan dan keputusan penting yang diharapkan hanya bisa diberikan oleh pihak badan pertanahan nasional (bpn).
pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan masyarakat yang terdampak, pemerintah daerah (pemda) mukomuko dan bengkulu utara, kepolisian daerah, kejaksaan tinggi bengkulu, serta sejumlah instansi lain. 
meski pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperoleh kejelasan, ketidakhadiran kepala kanwil bpn membuat pertemuan ini berakhir tanpa keputusan konkret.
baca juga:plt gubernur rosjonsyah berharap sinergi dengan pt bengkulu tetap terjaga
baca juga:alat kelengkapan dprd kota bengkulu periode 2024-2029 terbentuk
asisten iii setda provinsi bengkulu, nandar munadi, menyampaikan, pemerintah telah mendengar langsung keluhan dari masyarakat yang tengah berkonflik dengan beberapa perusahaan perkebunan besar. diantaranya pt bima bumi sejahtera (bbs) di mukomuko, pt bimas raya sawitindo (brs),  pt purna wira darma upaya (pdu) di bengkulu utara. 
"kita sudah mendengar penjelasan dari masyarakat mengenai konflik yang terjadi, namun tindak lanjutnya harus disampaikan oleh pihak bpn. sayangnya, pihak bpn tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan di pusat," ujar nandar. 
menurutnya, rapat lanjutan dijadwalkan kembali minggu depan, dengan harapan kehadiran bpn dapat memberikan titik terang bagi masyarakat. 
nandar menjelaskan, konflik agraria yang dihadapi masyarakat sangat beragam. mulai dari persoalan perpanjangan hak guna usaha (hgu), kepemilikan lahan yang bersinggungan, hingga permasalahan lahan plasma yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. 
baca juga:apel gabungan, pjs bupati bengkulu utara ingatkan asn untuk jaga netralitas dalam pemilu
baca juga:grand final duta wisata dang odang kabupaten kaur 2024
"masalah yang muncul ini bukan hal sederhana. ada yang terkait perpanjangan hgu, klaim kepemilikan lahan, dan tuntutan masyarakat atas lahan plasma yang belum terealisasi," jelasnya. 
persoalan-persoalan ini semakin rumit seiring dengan adanya ketidaksesuaian antara data perusahaan dan hak masyarakat setempat.
konflik agraria yang melibatkan pt bima bumi sejahtera (bbs) di mukomuko, misalnya, menyangkut 45 petani yang mengaku lahannya masuk ke dalam area hgu perusahaan. 
para petani ini berharap agar pihak perusahaan dan bpn bisa memberikan solusi atas klaim yang telah berjalan cukup lama.
salah seorang perwakilan petani menyatakan bahwa mereka telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mendapatkan hak atas lahan mereka yang secara sepihak masuk dalam konsesi perusahaan. 
baca juga:badan wakaf al-quran distribusikan 20.000 al-qur'an di provinsi bengkulu
baca juga:jasa raharja bengkulu kunjungi ksop kelas iii pulau baai bengkulu
"kami hanya ingin tanah kami kembali. karena, ini menyangkut mata pencaharian dan kesejahteraan keluarga," ucap salah seorang petani rahmanudin.
sementara itu, konflik lain yang melibatkan pt bimas raya sawitindo (brs) juga memunculkan keresahan di kalangan masyarakat. 
mereka mempertanyakan kejelasan pengelolaan lahan plasma yang dijanjikan untuk warga sekitar. hingga kini, masyarakat belum mendapatkan kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan lahan tersebut. 
"kami sudah lama menunggu janji ini, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan tentang siapa yang akan mengelola dan bagaimana hasilnya akan didistribusikan kepada masyarakat," tambahnya.
di bengkulu utara, masalah agraria yang melibatkan pt purna wira darma upaya (pdu) pun tak kalah pelik. sejumlah petani mengeluhkan bahwa beberapa lahan mereka secara sepihak dimasukkan ke dalam hgu perusahaan. hal ini membuat para petani merasa hak mereka dilanggar, dan mereka menuntut agar lahan tersebut dikeluarkan dari status hgu perusahaan. para petani berharap pemerintah dapat bersikap tegas dalam menuntaskan masalah ini, sehingga hak masyarakat sebagai pemilik asli lahan dapat dilindungi.
baca juga:manfaat olahraga berkuda yang digemari kalangan gen z
baca juga:soal rumah dinas, anggota dpr ri diberi tenggat waktu akhir oktober
ketua lsm peduli agraria bengkulu, rahmanudin, menilai bahwa permasalahan agraria di mukomuko dan bengkulu utara ini merupakan gambaran dari kompleksitas konflik tanah di provinsi bengkulu secara keseluruhan. 
menurutnya, ketidakjelasan terkait status lahan dan pengelolaan plasma merupakan masalah yang sering terjadi, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran perusahaan perkebunan besar. 
"jika pemerintah dan pihak terkait tidak segera mencari solusi yang konkrit, konflik agraria akan terus membayangi pembangunan di bengkulu," ujarnya.
ia juga berharap bpn dapat hadir pada rapat selanjutnya dan memberikan penjelasan serta solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. 
"bpn harus bisa hadir dan menjawab persoalan ini secara terbuka. hak masyarakat harus dijunjung tinggi dan tidak boleh dikorbankan hanya demi kepentingan perusahaan," tegas rahmanudin.
dengan situasi yang masih menggantung, masyarakat mukomuko dan bengkulu utara hanya bisa berharap agar pertemuan lanjutan minggu depan benar-benar membawa angin segar dalam penyelesaian konflik agraria ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, RABU 9 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan