WALHI: Dalam 2 Tahun Terakhir 100 Orang Jadi Korban dalam Konflik Agraria

RADAR BENGKULU - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu mencatat dalam kurun waktu dua tahun terakhir, setidaknya 100 orang menjadi korban ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya agraria di beberapa daerah di Provinsi Bengkulu, termasuk Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur.

Konflik agraria di Provinsi Bengkulu tidak hanya terbatas pada sektor perkebunan, tetapi juga melibatkan sektor pertambangan, kehutanan, kawasan pesisir, serta pulau-pulau kecil. Data ini diungkapkan oleh Direktur WALHI Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga, yang menyoroti masalah ketidakadilan yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya agraria di Bumi Rafflesia.

Abdullah Ibrahim Ritonga yang biasa disapa Baim secara khusus menyoroti kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, GTRA dinilai gagal melaksanakan peran, tugas, dan kewenangannya terkait penyelesaian konflik agraria. Beberapa indikator masalah konflik agraria yang belum terselesaikan melibatkan tindakan represif dari aparat kepolisian terhadap rakyat yang memperjuangkan hak atas tanah mereka.

BACA JUGA:Isnan Fajri: Pembangunan RS Internasional Tinggal Tindak Lanjut LOI

"GTRA seharusnya menjadi ujung tombak penyelesaian konflik agraria di Provinsi Bengkulu, sesuai mandatnya untuk melakukan perubahan penguasaan agraria, menuntaskan konflik di daerah, mencapai kesejahteraan rakyat, kedaulatan pangan, dan memastikan keseimbangan daya dukung dan daya lingkungan," ungkapnya.

WALHI Bengkulu juga menilai bahwa pendekatan penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan berdasarkan inisiatif rakyat, dengan mempertimbangkan bagaimana selama ini masyarakat memanfaatkan, mengelola, dan menguasai lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

Baim menegaskan perlunya political will yang kuat dari pemerintah untuk berpihak kepada rakyat dalam pengelolaan sumberdaya agraria di Bengkulu.

BACA JUGA:Investasi di Provinsi Bengkulu Belum Capai Target

BACA JUGA:Pemdes Pino Baru Bersihkan Jalan Lingkungan dan Fasum

"Diperlukan political will yang kuat dari pemerintah untuk berpihak kepada rakyat dalam pengelolaan sumberdaya agraria di Bengkulu," tutup Baim. (wij)