TPHD Bengkulu Sampaikan Tiga Poin Penting Evaluasi Keberangkatan Haji 2025

RADAR BENGKULU.BACAKORAN.CO – Pasca Kepulangan Jemaah Haji Bengkulu ke tanah air, Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) 2024 melakukan audiensi ke Gubernur Bengkulu dengan tujuan menyampaikan beberapa hal untuk perbaikan pada penyelenggaraan haji tahun 2025 mendatang.

Pada audiensi yang diselenggarakan pada Senin, 15 Juli 2024 di Balai Raya Semarak tersebut, ada tiga poin penting yang disampaikan  kepada Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

 Rohidin Mersyah mengungkapkan beberapa rencana perbaikan untuk penyelenggaraan haji tahun 2025. Dengan semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji, ia menekankan pentingnya koordinasi dan persiapan yang matang sejak di tanah air. 

Ia menjelaskan beberapa aspek yang menjadi perhatian evaluasi untuk haji 2025 mendatang. Itu mulai dari pengelolaan DAM dan memastikan Kesehatan Jemaah hingga peningkatan jumlah pendamping haji.

Untuk DAM wajib bagi jamaah haji, Gubernur menyarakan untuk dikoordinir sejak ditanah air, sehingga setiap jamaah haji bisa disamakan DAM wajib tersebut.

 "Kami melihat bahwa pengelolaan DAM sebaiknya dikoordinir sejak di tanah air dan diseragamkan. Misalnya, jamaah dari Bengkulu berapa, dan bagaimana DAM mereka akan disalurkan," ujar Rohidin.

BACA JUGA:Pelayanan Haji Indonesia Dapat Pujian dari Pemerintah Arab Saudi

BACA JUGA:Ikut Prihatin, Gubernur Bengkulu Minta Eksekusi HGU PT. Agricinal Segera Dilakukan

 Rohidin menambahkan bahwa daging hewan DAM yang dipotong di Arab tersebut akan lebih bermanfaat jika daging tersebut dikembalikan ke tanah air untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena menurut Rohidin, tempat penyelenggaraan haji sudah bisa dipastikan daging melimpah.

"DAM wajib itu dalam bentuk hewan, itu daging yang dipotong bisa saja dikembalikan ke tanah air akan lebih bermanfaat pada masyarakat yang membutuhkan. Tapi bagaimana mekanisme itu yang harus kita bahas bersama-sama," ujar Rohidin.

Selanjutnya terkait dengan kesehatan jemaah haji  menjadi perhatian serius. Menurut Rohidin, masih ada jamaah yang lolos keberangkatan meski kondisi kesehatannya tidak layak.

 "Screening kesehatan harus dilakukan sejak awal. Perekrutan tenaga kesehatan dan tenaga pendamping haji daerah harus sinkron, agar jauh-jauh hari sudah ditetapkan siapa yang layak berangkat," tegasnya.

Kemudian Rohidin juga menyampaikan masukan, dari TPHD meminta penambahan kuota pendamping haji Daerah di tahun 2025 mendatang. Menurut Rohidin untuk  penambahan kuota TPHD diberikan oleh kementerian, sehingga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota hanya menyiapkan pembiayaan sesuai dengan kuota yang disiapkan.

"Penambahan jumlah pendamping sepanjang mendapatkan kuota dari kementerian. Saat ini, kita mendapat alokasi 15 orang pendamping, tapi kalau bisa mendapatkan kuota 25 orang, kita siap membiayai. Kabupaten dan kota juga mau membiayai, tapi masalahnya ada di kuota yang tidak didapatkan," jelasnya.