Fraksi Persatuan Nurani Indonesia DPRD Provinsi Bengkulu Menolak Program Tapera

Pendapatan Masyarakat Belum Memadai

 

RADAR BENGKULU - Fraksi Persatuan Nurani Indonesia DPRD Provinsi Bengkulu secara tegas menyatakan penolakannya terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diusulkan oleh pemerintah pusat. 

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Hanura, Usin Abdisyah Putra Sembiring, mereka mengemukakan alasan utama penolakan ini adalah kondisi pendapatan masyarakat Bengkulu yang masih relatif rendah.

Menurut Usin, dengan pendapatan masyarakat Bengkulu yang masih berada di bawah standar nasional, penerapan program Tapera dianggap tidak tepat waktu dan tidak realistis.

“Pendapatan masyarakat Bengkulu masih rendah, sehingga tidak bisa diterapkan program Tapera di Provinsi Bengkulu.” 

Usin menekankan, sebelum pemerintah pusat mewacanakan program seperti Tapera, seharusnya ada kajian mendalam mengenai kemampuan finansial masyarakat di berbagai daerah. Termasuk Bengkulu.

Dalam penjelasannya, Usin juga menyoroti tentang pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk program serupa yang hingga kini belum menemui titik terang. 

"Untuk PNS yang gajinya dipotong saja belum ada kejelasan. Artinya, belum selesai. Selesaikan dulu itu," tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Bengkulu ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pendapatan karyawan swasta di Bengkulu masih jauh di bawah rata-rata nasional. Banyak diantara mereka yang berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Apa lagi menerapkan Tapera untuk karyawan swasta, karena penghasilan karyawan swasta di Bengkulu masih di bawah rata-rata untuk kehidupan mereka. Gaji di Bengkulu masih kecil. Maka kami menolak Tapera diterapkan di Bengkulu,” katanya dengan tegas.

BACA JUGA:Mobnas Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu Telan Dana Rp 3,5 Miliar

BACA JUGA:DPD II Golkar Kota Bengkulu Rekomendasikan M Saleh dan Benny Suharto ke DPP untuk Pilwakot

Penolakan dari Fraksi Persatuan Nurani Indonesia DPRD Provinsi Bengkulu ini, setelah sebelumnya Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSPPP-SPSI) mendatangi DPRD Provinsi Bengkulu dengan difasilitasi oleh Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, PD FSPPP-SPSI menyatakan sikap penolakan terhadap Tapera yang diwacanakan oleh Pemerintah Pusat. Selain  penolakan tersebut, PD FSPPP-SPSI juga me mendesak DPR untuk membatalkan  undang- undang omnibus law yang dianggap merugikan para pekerja.