Antisipasi Daerah Rawan Bencana,Pemprov Bengkulu Siapkan Rencana Kontinjensi

RADARBENGKULU.bacakoran.co - Dalam upaya antisipasi dan penanggulangan bencana alam di daerah rawan, Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu menyiapkan berbagai rencana kontinjensi bencana. 

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, SKM, M.Kes, M.Si, mengungkapkan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mengurangi dampak bencana di wilayah ini.

BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Bersama BI Hadirkan Pasar Murah di 5 Lokasi Jelang Idul Adha

"Mitigasi bencana ini penting dilakukan. Kami sedang mempersiapkan berbagai langkah mitigasi di Provinsi Bengkulu. Untuk bencana alam yang disebabkan iklim, kita sudah siapkan langkah-langkahnya. Demikian pula untuk bencana alam seperti gempa, kami juga sudah mempersiapkan upaya-upaya mitigasinya. Termasuk penyusunan rencana kontinjensi dan rancangan penanganannya," jelas Herwan Antoni.

BACA JUGA:30 Mahasiswa UGM Akan KKN-PPM di Desa Linau dan Benteng Harapan

BACA JUGA:Pemkab Seluma Raih Dua Penghargaan dari BPJS Kesehatan

Ia menambahkan, saat ini BPBD Provinsi Bengkulu tengah mempersiapkan dua rencana penanggulangan bencana yang meliputi penanggulangan secara keseluruhan untuk wilayah Bengkulu dan rencana kontinjensi khusus untuk banjir di tingkat provinsi. 

"Kemarin, kami juga sudah menyusun rencana untuk kontinjensi gempa dan tsunami," tambahnya.

 

 

Herwan juga mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota di Bengkulu menyusun rencana kontinjensi serupa seperti yang telah dilakukan BPBD tingkat provinsi. Namun, jika ada kendala seperti keterbatasan anggaran, kabupaten/kota bisa menggunakan rencana kontinjensi provinsi yang sudah disusun.

 

 

"Penggunaan rencana kontinjensi provinsi bisa dilakukan tanpa perlu membuat yang baru. Rencana kontinjensi penanganan bencana yang ada di provinsi hampir sama dengan yang diperlukan di kabupaten/kota. Mulai dari penanganan pra bencana, saat bencana, hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kami juga mengundang kabupaten/kota untuk menyusunnya bersama," ungkap Herwan.