Kepala SMAN 5 dan Wakil Kurikulum Dinonaktifkan

 

RADAR BENGKULU - Dugaan kasus rekayasa nilai Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) di SMAN 5 Kota Bengkulu berbuntut panjang. Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.MA sudah menonaktifkan Kepala Sekolah dan Wakil Kurikulum SMA N 5.

Sebelum mengambil keputusan tersebut, Gubernur Bengkulu telah menggelar rapat pada Selasa siang, 5 Maret 2024. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes., para Asisten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, serta jajaran SMA Negeri 5 Kota Bengkulu.

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Drs. Khairil Anwar, M.Si, yang mewakili Gubernur Rohidin, menyampaikan hasil rapat tersebut yang menyimpulkan tiga keputusan penting.

Pertama, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan gerak cepat setelah berita mengenai dugaan rekayasa PDSS di SMAN 5 Kota Bengkulu mencuat ke publik pada Jumat, 1 Maret 2024, Gubernur langsung memerintahkan Inspektorat untuk turun melakukan pemeriksaan.

"Hingga saat ini, pihak Inspektorat masih bekerja melakukan pemeriksaan," ucap Khairil Anwar dalam konferensi persnya.

BACA JUGA:Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Minta Keterbukaan Pemblokiran Data PDSS Pihak Sekolah dan Guru Harus Disanksi

BACA JUGA:Kadisdikbud Memastikan SMA N 5 Akan Dievaluasi, Ada yang Dicoret?

Dalam rangka mempercepat proses pemeriksaan, Gubernur Rohidin memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk menonaktifkan Kepala Sekolah, Eka Saputra, M.Pd, dan Wakil Kurikulum, Dedy, S.Pd.

 

Meskipun demikian, pihak terkait masih diberikan asas praduga tak bersalah.

 

Langkah ketiga yang diambil adalah perbaikan sistem PDSS secara manual oleh Pemprov Bengkulu. Karena, sistem tersebut sudah terkunci. 

Disdikbud diminta untuk menyurati universitas tujuan siswa-siswi terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini.