Isu Utang RSMY dalam Debat Pilgub Bengkulu Mencapai Rp 90 Miliar Itu Adalah Tidak Benar

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 07 Nov 2024 - 20:40

Manajemen RSMY sedang mengklarifikasi di hadapan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu-Windi/RADAR BENGKULU-

Manajemen Klarifikasi di Depan DPRD

RADAR BENGKULU - Debat kandidat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu perdana pada beberapa waktu lalu, memunculkan isu kontroversial terkait utang Rumah Sakit M. Yunus (RSMY) yang disebut mencapai Rp 90 miliar oleh Pasangan Calon Halmi Hasan - Mi'an yang merupakan rival calon petahana Rohidin Mersyah - Meriani.

Pernyataan tersebut sontak memicu respons serius dari pihak manajemen RSMY, yang kemudian merasa perlu mengklarifikasi di hadapan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu. Menurut mereka, angka utang tersebut tidak akurat dan telah menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

Direktur RSMY Bengkulu, dr. Ari Mukti Wibowo, secara tegas membantah klaim utang yang mencapai puluhan miliar rupiah.

“Sisa utang kami hingga 31 Oktober 2024 sebenarnya hanya sekitar Rp 9 miliar,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu pada Kamis, 7 November 2024.

Ari Mukti Wibowo memaparkan, utang sebesar Rp 9 miliar tersebut bukanlah utang permanen yang statis, melainkan utang bergulir. Artinya, utang ini timbul dari sirkulasi pembelian obat, jasa, serta alat kesehatan yang sifatnya rutin dan selalu diperbaharui.

“Ini adalah utang yang bergulir, bukan yang menetap. Setiap hari, ada pembayaran dan pembelian untuk keperluan operasional rumah sakit,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa jika seluruh sirkulasi utang dihitung, termasuk aset obat yang telah dipesan namun belum dibayar, totalnya bisa mencapai Rp 20 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 11 miliar adalah stok obat yang sudah dipesan tetapi belum dibayarkan, dan nantinya akan diproses melalui klaim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setelah pelayanan selesai diberikan kepada pasien.

Ari mengakui bahwa pada audit Desember 2023, jumlah utang RSMY memang mencapai Rp 71 miliar. Namun, sejak itu, rumah sakit telah secara konsisten melakukan pembayaran dan mengurangi utang hingga tersisa Rp 9 miliar pada akhir Oktober 2024.

“Utang ini sifatnya memang dinamis. Karena, dipengaruhi perputaran stok dan klaim BPJS yang terus berjalan,” jelas Ari.

Selain isu utang, dalam debat tersebut juga menyinggung soal tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan (nakes) di RSMY. Ari Mukti Wibowo, membantah adanya tunggakan tersebut dan menegaskan bahwa pembayaran TPP nakes dilakukan tepat waktu setiap bulan, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan untuk seluruh ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu.

isu utang rsmy dalam debat pilgub bengkulu mencapai rp 90 miliar itu adalah tidak benar                            manajemen klarifikasi di depan dprd
radar bengkulu - debat kandidat pemilihan gubernur dan wakil gubernur bengkulu perdana pada beberapa waktu lalu, memunculkan isu kontroversial terkait utang rumah sakit m. yunus (rsmy) yang disebut mencapai rp 90 miliar oleh pasangan calon halmi hasan - mi'an yang merupakan rival calon petahana rohidin mersyah - meriani.
pernyataan tersebut sontak memicu respons serius dari pihak manajemen rsmy, yang kemudian merasa perlu mengklarifikasi di hadapan komisi iv dprd provinsi bengkulu. menurut mereka, angka utang tersebut tidak akurat dan telah menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.
direktur rsmy bengkulu, dr. ari mukti wibowo, secara tegas membantah klaim utang yang mencapai puluhan miliar rupiah.
“sisa utang kami hingga 31 oktober 2024 sebenarnya hanya sekitar rp 9 miliar,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat dengan komisi iv di gedung dprd provinsi bengkulu pada kamis, 7 november 2024.
baca juga:iks kota bengkulu gelar musyawarah ii, persaingan ketat calon ketua dari kalangan sumando
baca juga:wabah ngorok ancam peternakan di bengkulu, kerugian capai rp 23 miliar
ari mukti wibowo memaparkan, utang sebesar rp 9 miliar tersebut bukanlah utang permanen yang statis, melainkan utang bergulir. artinya, utang ini timbul dari sirkulasi pembelian obat, jasa, serta alat kesehatan yang sifatnya rutin dan selalu diperbaharui.
“ini adalah utang yang bergulir, bukan yang menetap. setiap hari, ada pembayaran dan pembelian untuk keperluan operasional rumah sakit,” tambahnya.
lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa jika seluruh sirkulasi utang dihitung, termasuk aset obat yang telah dipesan namun belum dibayar, totalnya bisa mencapai rp 20 miliar. dari jumlah tersebut, sebesar rp 11 miliar adalah stok obat yang sudah dipesan tetapi belum dibayarkan, dan nantinya akan diproses melalui klaim ke badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan setelah pelayanan selesai diberikan kepada pasien.
ari mengakui bahwa pada audit desember 2023, jumlah utang rsmy memang mencapai rp 71 miliar. namun, sejak itu, rumah sakit telah secara konsisten melakukan pembayaran dan mengurangi utang hingga tersisa rp 9 miliar pada akhir oktober 2024.
“utang ini sifatnya memang dinamis. karena, dipengaruhi perputaran stok dan klaim bpjs yang terus berjalan,” jelas ari.
baca juga:konflik agraria di bengkulu utara dan mukomuko berlanjut, pemkab bengkulu utara dinilai kurang responsif
baca juga:ini dia hasil survei terkini tentang pasangan calon gubernur bengkulu 2024
selain isu utang, dalam debat tersebut juga menyinggung soal tunggakan tambahan penghasilan pegawai (tpp) bagi tenaga kesehatan (nakes) di rsmy. ari mukti wibowo, membantah adanya tunggakan tersebut dan menegaskan bahwa pembayaran tpp nakes dilakukan tepat waktu setiap bulan, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan untuk seluruh asn pemerintah provinsi bengkulu.
“tpp kami selalu dibayarkan tepat waktu. jika terjadi keterlambatan, nakes pasti akan bereaksi. namun, hingga saat ini tidak ada kendala,” tegasnya.
pihak manajemen juga memastikan bahwa layanan kesehatan di rsmy tidak terganggu oleh isu finansial ini. sirkulasi pelayanan bagi pasien, khususnya yang menggunakan bpjs kesehatan, tetap berjalan lancar. hampir 96 persen pasien di rsmy menggunakan layanan bpjs kesehatan, yang sistem pembayarannya memang bersifat klaim setelah pasien menyelesaikan perawatan.
ditempat yang sama, ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring, turut memberikan pandangannya dalam rapat dengar pendapat tersebut. menurutnya, sistem klaim bpjs yang diterapkan memang mempengaruhi arus kas rumah sakit. pasien yang mendapatkan perawatan di rsmy tidak langsung menghasilkan pemasukan bagi rumah sakit. sebaliknya, bpjs akan melakukan pembayaran setelah klaim diajukan oleh rumah sakit pasca perawatan selesai.
baca juga:pt bimex mau terlibat penuh dalam pengerukan pelabuhan pulau baai
baca juga:banyak orang tidak tahu, ini rupanya manfaat buah pare untuk kesehatan
“skema bpjs ini memang membuat perputaran keuangan di rsmy cukup dinamis. jadi, meskipun utang bergulir masih ada, hal ini sifatnya sementara hingga klaim-klaim tersebut dibayarkan,” ujar usin.
usin juga menambahkan bahwa pihak dprd siap membantu mengawasi dan mendukung kinerja rsmy agar isu keuangan dapat teratasi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. ia berharap informasi yang diangkat dalam debat politik tidak menimbulkan kebingungan atau keresahan di masyarakat.
“kami ingin memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah fakta yang akurat. jangan sampai data yang keliru justru menjadi bahan kampanye yang memicu asumsi keliru di publik,” tegasnya.
sebagi wakil rakyat usin turut mengimbau kepada para kandidat pilgub agar tidak menjadikan isu kesehatan sebagai alat kampanye yang menyebarkan informasi yang kurang tepat. baginya, dukungan terhadap sektor kesehatan adalah hal yang penting, namun informasi yang disampaikan harus berlandaskan fakta, bukan untuk sekadar menarik simpati pemilih.
baca juga:ketua dprd bengkulu terapkan aturan baru, masuk gedung dewan kini dibatasi semua
baca juga:pmjb dukung penuh pasangan rohidin-meriani di pilgub bengkulu 2024
“silakan mendukung kemajuan layanan kesehatan, namun jangan sampai informasi yang disampaikan itu tidak benar dan menyesatkan. kami ingin agar publik mendapatkan gambaran yang jelas dan objektif terkait situasi di lapangan,” pungkas usin.
klarifikasi dari pihak rsmy ini diharapkan dapat meluruskan pemahaman publik dan mengurangi keresahan terkait isu utang rumah sakit yang sempat memanas dalam debat kandidat. sementara itu, pihak rsmy dan dprd berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat bengkulu, dengan tetap menjaga kestabilan keuangan rumah sakit sebagai institusi layanan publik yang sangat penting.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 8 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan