Ketua DPD RI Khawatir Subsidi BBM Beralih ke BLT, Dampaknya Berat Bagi Kelas Menengah dan UMKM

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 04 Nov 2024 - 21:15

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin--

ketua dpd ri khawatir subsidi bbm beralih ke blt, dampaknya berat bagi kelas menengah dan umkm                            radar bengkulu – ketua dewan perwakilan daerah (dpd) ri, sultan b najamuddin, menyuarakan kekhawatiran terkait rencana pemerintah untuk mengubah subsidi bahan bakar minyak (bbm) menjadi bantuan langsung tunai (blt) kepada masyarakat. 
menurut sultan, perubahan ini akan berdampak besar terhadap perekonomian nasional. terutama bagi masyarakat kelas menengah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) yang tengah mengalami penurunan pendapatan.
"kami berharap pemerintah dapat mengkaji secara mendalam dampak dari penghapusan subsidi bbm ini. dampak yang paling signifikan akan dirasakan oleh masyarakat kelas menengah, yang belum tersentuh bantuan langsung tunai," ujar sultan dalam pernyataan resminya, senin (04/11).
menurut sultan, bbm adalah kebutuhan yang sangat esensial dan berdampak langsung pada berbagai sektor ekonomi. kenaikan harga bbm akibat penghapusan subsidi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang berpotensi memperberat beban ekonomi kelas menengah. 
baca juga:segera cair, dana tpg dan tamsil triwulan iii sudah masuk kas daerah
baca juga:pembangunan kota merah putih bengkulu masih akan dilanjutkan
kelas menengah yang turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional ini, kata sultan, rentan terdampak oleh kenaikan biaya hidup tanpa adanya perlindungan subsidi.
sultan mengingatkan, dampak dari pengalihan subsidi bbm ke blt dapat menciptakan efek bola salju terhadap harga kebutuhan pokok. lonjakan harga bbm akan mengerek biaya logistik dan distribusi, sehingga harga barang-barang kebutuhan masyarakat pun akan meningkat tajam.
“menghapus subsidi bbm akan mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. kami meminta pemerintah tidak mengabaikan keberadaan kelas menengah yang selama ini tidak mendapatkan blt. mereka memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.” 
sultan menambahkan, pemangkasan subsidi bbm tanpa solusi yang konkrit dapat memperparah kondisi ekonomi. pasalnya, kelas menengah saat ini sudah dihadapkan pada kondisi penurunan pendapatan dan potensi pemutusan hubungan kerja (phk) di berbagai sektor.
baca juga:influencer bengkulu ditangkap karena promosi judi online, raup keuntungan hingga ratusan juta
baca juga:peran remaja sangat penting mencegah stunting
dalam upaya menawarkan solusi yang lebih efektif, sultan mengusulkan agar pemerintah lebih baik mempertimbangkan kebijakan kenaikan pajak kendaraan bermotor daripada menghapus subsidi bbm. 
ia menyarankan pajak kendaraan bermotor dihitung dengan pendekatan yang lebih ketat. termasuk memasukkan variabel tingkat emisi karbon, selain harga dan berat kendaraan sebagai basis perhitungan.
"sebaiknya pemerintah fokus meningkatkan rasio pajak. salah satunya dengan menaikkan pajak kendaraan pribadi yang memiliki harga dan emisi tertentu. dengan demikian, kita bisa meningkatkan penerimaan pajak tanpa membebani masyarakat luas." 
potensi pajak kendaraan bermotor di indonesia, kata sultan, masih sangat besar. saat ini, lebih dari 40 persen kendaraan bermotor di indonesia tercatat belum membayar pajak. ia menilai, melalui pengelolaan yang tepat, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor bisa dimaksimalkan untuk menopang anggaran negara tanpa harus mengorbankan subsidi energi.
baca juga:pelindo dan pelaku usaha sudah sepakat ikut terlibat pengerukan alur pulau baai
baca juga:media dan okp berperan penting dalam pengawasan pilkada
sultan juga mendorong pemerintah untuk mempercepat kebijakan transisi energi pada sektor transportasi. seperti pengembangan kendaraan berbasis listrik. kebijakan ini dinilai penting sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap bbm.
selain itu, ia menyoroti pentingnya pembaruan data dan teknologi dalam sistem distribusi bbm bersubsidi agar penyaluran subsidi tepat sasaran. sultan menilai bahwa kelemahan dalam basis data dan sistem distribusi saat ini menjadi akar masalah yang menyebabkan subsidi dan blt seringkali salah sasaran.
“subsidi dan blt akan terus menemui persoalan atau dianggap salah sasaran jika kita tidak memiliki basis data yang valid dan sistem distribusi yang presisi,” ujar sultan.
pemerintah tengah mematangkan rencana transformasi skema penyaluran subsidi energi, khususnya subsidi bbm. melalui perubahan ini, subsidi yang sebelumnya berbasis produk akan dialihkan menjadi transfer tunai atau blt yang diberikan langsung kepada masyarakat dengan kategori penerima tertentu. langkah ini bertujuan agar subsidi lebih tepat sasaran, namun di sisi lain menyisakan tantangan besar dalam implementasinya.
baca juga:cara membuat pekmpek lezat ala rumahan yang mudah
baca juga:satuan brimob polda bengkulu gelar makan siang bergizi di sdn 89 bentiring
meski pemerintah meyakini bahwa skema blt akan lebih efektif, banyak pihak termasuk sultan yang menilai pendekatan ini berpotensi memicu dampak sosial ekonomi yang signifikan.
 penurunan daya beli dan lonjakan harga kebutuhan pokok menjadi risiko yang sulit dihindari, terutama di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi.
dalam situasi yang tidak menentu ini, sultan menegaskan pentingnya kebijakan yang tepat dan berbasis pada kajian mendalam untuk melindungi kelompok rentan, khususnya kelas menengah dan umkm. jika kebijakan subsidi tidak disusun secara matang, dampaknya bukan hanya terasa pada masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga pada kelas menengah yang memiliki kontribusi vital dalam roda ekonomi nasional.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 5 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan