Bawaslu Gugurkan Laporan Dugaan Money Politics Calon Gubernur Bengkulu

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 28 Oct 2024 - 20:33

Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto-RADAR BENGKULU-

bawaslu gugurkan laporan dugaan money politics calon gubernur bengkulu                            radar bengkulu – badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu resmi menggugurkan laporan masyarakat terkait dugaan pemberian uang sebesar rp 20 ribu kepada pedagang dan masyarakat oleh calon gubernur bengkulu nomor urut 2, rohidin mersyah.
keputusan ini diambil usai kajian intensif bersama penegakan hukum terpadu (gakkumdu), dimana laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.
eko sugianto, sp, m.si., anggota bawaslu provinsi bengkulu menjelaskan, keputusan ini diambil setelah serangkaian proses klarifikasi terhadap rohidin mersyah. “berdasarkan hasil kajian bersama, kami memutuskan bahwa tidak ada unsur pidana pemilu dalam laporan tersebut. maka, sesuai mekanisme, laporan ini tidak bisa dilanjutkan,” kata eko pada senin, 28 oktober 2024.
eko melanjutkan, keputusan ini tidak diambil secara sepihak. bawaslu mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilu. salah satu alasan utama adalah kurangnya bukti serta ketidakhadiran saksi kunci yang dapat memperkuat tuduhan.
baca juga:pejabat pemprov bengkulu dilaporkan ke bawaslu atas dugaan pelanggaran netralitas asn di pilkada 2024
baca juga:lelang fisik penataan kawasan wisata danau dendam tak sudah diundur hingga 2025
“banyak sekali pertimbangan yang kami gunakan. termasuk kurangnya barang bukti yang kuat serta keterangan saksi yang kami butuhkan,” ungkap eko.
laporan masyarakat terkait dugaan pemberian uang ini mencakup dua peristiwa. yang pertama terjadi di pasar kaget padang guci, kabupaten kaur, dan yang kedua pada acara syukuran juhaili yang baru dilantik sebagai anggota dprd provinsi bengkulu di ketahun, kabupaten bengkulu utara.
selama proses penyelidikan, bawaslu telah berupaya memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan. namun, tidak semua saksi bersedia hadir. dari dua laporan tersebut, saksi di ketahun, kabupaten bengkulu utara, absen dari panggilan bawaslu. sementara dua saksi dari insiden di pasar kaget padang guci hadir memberikan pernyataan.
“ada beberapa saksi yang tidak hadir saat dimintai keterangan, yang tentunya berpengaruh dalam proses ini,” jelas eko.
eko juga menyoroti bahwa bawaslu diberikan batas waktu yang ketat untuk memproses laporan ini. berdasarkan aturan, bawaslu memiliki waktu tiga hari sejak laporan masuk untuk mencapai kesimpulan. jika diperlukan, tambahan dua hari dapat diberikan untuk memperdalam kajian.
baca juga:maju bersama indonesia raya, uinfas bengkulu mengadakan upacara sumpah pemuda
baca juga:perbaikan gedung smkn 3 kota bengkulu hampir tuntas
“waktu yang kami miliki memang sangat terbatas, sehingga proses ini harus dilakukan dengan cepat,” tambahnya.
sementara itu, kuasa hukum pelapor, ana tasia pase, sh, mh, menyatakan ketidakpuasannya atas keputusan bawaslu yang dianggapnya tidak sesuai dengan bukti-bukti yang telah disajikan. menurut ana, saksi yang dihadirkan sebenarnya sudah cukup untuk memberikan keterangan, namun justru dinyatakan tidak relevan oleh gakkumdu.
“kami tidak puas dengan putusan bawaslu. kami merasa bingung. karena, saksi sudah hadir dan memberikan keterangan, tetapi gakkumdu menyatakan saksi tersebut tidak kompeten. hanya karena saksi tidak terlihat di dalam video. padahal unsur penting dalam tindak pidana ini adalah pemberian uang, bukan ada atau tidaknya saksi dalam video,” tegas ana.
ana menilai, ketidakmampuan saksi untuk muncul dalam rekaman video bukanlah alasan yang cukup untuk menolak laporan ini. ia menambahkan bahwa keterangan saksi sudah cukup kuat untuk menunjukkan adanya dugaan pelanggaran money politics, yang seharusnya diinvestigasi lebih mendalam.
baca juga:pemkab bengkulu utara salurkan bantuan sembako dan bansos di kecamatan enggano
baca juga:percepat akses masyarakat benteng terhadap layanan kesehatan
atas ketidakpuasan ini, ana berencana membawa kasus ini ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp). ia menilai bawaslu tidak cermat dalam menangani laporan ini. terutama dalam menilai kompetensi saksi serta bukti yang telah diajukan.
“kami akan melaporkan semua anggota bawaslu yang menangani kasus ini ke dkpp. kami menilai bahwa proses yang mereka lakukan tidak sesuai prosedur dan kurang cermat dalam penilaian bukti dan saksi,” tegas ana.
tak hanya itu, ana juga memasukkan laporan baru bersamaan dengan laporan dugaan pejabat pemprov tidak netral, ke bawaslu provinsi bengkulu. tujuannya, agar dugaan pelanggaran ini dapat diproses dengan lebih jelas dan tuntas. ana berharap langkah ini dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran ini.
“semoga dengan laporan kali ini, putusan bawaslu memuaskan,” ujar ana menutup wawancara.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 29 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan