Gunakan Minyak Subsidi Dalam Kampanye, Cagub Helmi-Mian dan Cabup Lebong Kopli-Roiyana Dilaporkan Ke Bawaslu

Reporter: windi |

Editor: Syariah m |

Jumat , 25 Oct 2024 - 21:14

Cagub Helmi - Mian dan Cabup Lebong Kopli -Roiyana Dilaporkan Ke Bawaslu-Windi/RADAR BENGKULU-

gunakan minyak subsidi dalam kampanye, cagub helmi-mian dan cabup lebong kopli-roiyana dilaporkan ke bawaslu                            radar bengkulu - menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar pada 27 november 2024, suhu politik di provinsi bengkulu semakin memanas. adu strategi, taktik, dan bahkan tuduhan miring mulai mencuat di permukaan, memperlihatkan persaingan ketat antar kandidat calon gubernur salah. 
saat ini yang mencuri perhatian adalah penasehat hukum kedua kandidat calon gubernur slaaing laporan dugaan pelanggaran di bawaslu provinsi bengkulu.
sepekan lalu, pasangan calon nomor urut 2, rohidin mersyah dan pasangannya meriani, dilaporkan ke badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu oleh tim hukum pasangan nomor urut 1, helmi hasan dan mi'an, atas dugaan praktik politik uang. 
namun, belum reda isu tersebut, pada jumat, 25 oktober 2024, giliran tim hukum pasangan rohidin-meriani yang melaporkan balik pasangan helmi hasan - mi’an serta pasangan calon bupati dan wakil bupati lebong, kopli ansori dan roiyana. mereka dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan minyak goreng subsidi sebagai alat kampanye, yang disinyalir digunakan untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat.
baca juga:kpu kota bengkulu terima 283.740 surat suara untuk pemilihan gubernur
baca juga:netralitas asn jadi sorotan dalam pilkada bengkulu 2024, 66 asn akan dilaporkan
aan julianda, sh., mh., selaku penasihat hukum pasangan rohidin-meriani, dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan dua pasangan peserta pilkada tersebut ke bawaslu provinsi bengkulu. ia menyatakan bahwa terdapat bukti kuat berupa rekaman video dan foto yang menunjukkan diduga minyak goreng subsidi dengan stiker bergambar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur helmi hasan - mi’an.
“kami menemukan beberapa video di media sosial yang memperlihatkan minyak goreng dengan label atau stiker bergambar calon gubernur, terdapat juga foto gudang penyimpanan minyak goreng subsidi yang berisi sejumlah besar minyak dengan spanduk dan baliho calon nomor urut 1,” terang aan julianda.
menurutnya, barang bukti yang dikumpulkan mencakup video kampanye yang dilakukan oleh pasangan helmi hasan-mi’an dan kopli ansori-roiyana di kabupaten lebong.
dalam video tersebut, terdengar kopli ansori yang menjanjikan pembagian minyak goreng bagi masyarakat dengan syarat mendukung dirinya beserta pasangan calon gubernur yang mereka dukung. bukti video ini, menurut aan, telah diserahkan ke sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) provinsi bengkulu untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
baca juga:minimnya pelamar nakes di bengkulu akan dikoordinasikan ke kementerian pan-rb
baca juga:geger, warga temukan mayat dipinggir pantai muara matan
"kami juga memiliki bukti video saat  helmi hasan - mi'an dan kopli ansori - roiyana, melakukan kampanye di kabupaten lebong, dalam video tersebut ada kalimat yang dilontarkan oleh calon bupati lebong kopi ansori, kalau  tidak salah, akan ada pembagian minyak goreng, syaratnya harus mendukung kopli -roiyana dan helmi mi'an." jelas aan julianda.
aan menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan kedua pasangan calon tersebut diduga melanggar aturan pemilu dan mengandung unsur pidana. menurutnya, distribusi minyak goreng subsidi sebagai alat kampanye tidak hanya mencederai integritas pemilu, tetapi juga dianggap merugikan masyarakat.
"yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut kita duga melanggar pidana pemilu," ungkapnya 
ditempat yang sama dian ozari, salah satu anggota tim hukum pasangan rohidin-meriani, menambahkan bahwa minyak goreng subsidi merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. 
baca juga:realisasi pad parkir tepi jalan kota bengkulu sulit tercapai, ini penyebabnya
baca juga:diumumkan, ptun tolak gugatan pdip soal pencalonan gibran jadi cawapres
“minyak goreng subsidi ini adalah bantuan dari pemerintah, khususnya kementerian perdagangan, untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu. seharusnya, bantuan ini tidak boleh digunakan sebagai alat kampanye politik, apalagi didistribusikan secara terbatas dengan tujuan meraih dukungan,” tegas dian.
menurutnya, pemanfaatan program subsidi sebagai bagian dari kampanye merupakan tindakan tidak etis yang berpotensi melanggar hukum. lebih jauh, ia menekankan bahwa penggunaan program pemerintah, baik yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) maupun anggaran pendaftaran belanja negara (apbn), tidak sepatutnya dimanfaatkan demi kepentingan politik.
"jadi pada pembagian minyak subsidi ini yang kita fokuskan karena ada unsur pidana, karena mengunakan program pemerintah baik itu dalam hal apbd ataupun spbn," samapinya.
sementara itu agustam rahman, penasihat hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu nomor urut 1, helmi hasan dan mi'an, terkait pembagian minyak goreng dan penggunaan lapangan pln sebagai tempat kampanye di kabupaten lebong.
agustam menegaskan bahwa tim hukum pasangan calon siap menghadapi laporan atau aduan kapan saja, selama 24 jam.
baca juga:kpu provinsi bengkulu dan japelidi gelar literasi digital bagi pemilih pemula
baca juga:selama pelabuhan pulau baai beroperasi belum ada penetapan alur oleh kemenhub
 “kami siap 24 jam jika paslon kami dilaporkan. namun, hingga saat ini, baik pak helmi maupun pak mi’an belum pernah membagikan minyak goreng langsung kepada masyarakat," jelasnya. menurut agustam, situasi ini berbeda dengan kandidat lain, rohidin, yang disebutnya melakukan pembagian uang langsung kepada warga.
terkait laporan yang ditujukan kepada paslon nomor urut 1, agustam mengungkapkan bahwa tim hukum belum bisa memberikan komentar lebih lanjut.
 “kami belum bisa berkomentar banyak sebab kami belum tahu materi yang dilaporkan,” katanya.
agustam juga menyebutkan bahwa ada hasil kajian dari bawaslu terkait pembagian minyak goreng pada masa pemilu legislatif (pileg) sebelumnya. dalam kajian tersebut, kasus pembagian minyak goreng dinyatakan bukan sebagai pelanggaran hukum." tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SABTU 26 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan