Pemprov Bengkulu dan Kabupaten/Kota Bersinergi Memaksimalkan Pajak Daerah

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Selasa , 22 Oct 2024 - 21:22

Bersinergi Memaksimalkan Pajak Daerah-Windi/RADAR BENGKULU-

RADAR BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat sinergi dalam pemungutan pajak daerah dan opsen pajak daerah.

Langkah ini diambil sebagai upaya konkrit untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tumpuan pembangunan daerah.

Acara penandatanganan kerjasama ini berlangsung pada Selasa (22/10/2024) di Ruang Pola Provinsi Bengkulu dan dihadiri oleh para pejabat tinggi dari pemerintah provinsi serta perwakilan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Bengkulu.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, Yudi Karsa, menekankan pentingnya kerja sama yang solid dalam optimalisasi potensi pajak daerah.

“Dengan adanya PKS ini, kami berharap kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memaksimalkan potensi pajak yang ada. Selain itu, kita juga harus meningkatkan kapasitas aparatur pajak, sehingga proses pemungutan pajak berjalan lebih efektif, serta memudahkan penyampaian informasi pajak kepada masyarakat,” ujar Yudi Karsa.

Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan pajak bukan hanya sekadar formalitas, tetapi langkah penting untuk memanfaatkan potensi pajak yang selama ini belum tergali secara maksimal.

Dengan optimalisasi ini, Pemprov Bengkulu menargetkan peningkatan signifikan dalam PAD, yang akan mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan di daerah.

Yudi Karsa juga menyebutkan bahwa masih terdapat potensi besar yang belum dimaksimalkan dalam sektor pajak daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota.

Potensi ini dapat digarap melalui peningkatan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, serta peningkatan sosialisasi pajak kepada masyarakat.

“Potensi pajak daerah sangat besar, namun kita harus mengakui bahwa masih banyak yang belum tergarap dengan optimal. Melalui kerja sama ini, kita akan meningkatkan sinergi untuk menggali potensi pajak daerah dan memastikan masyarakat lebih sadar akan pentingnya membayar pajak,” tambah Yudi.

pemprov bengkulu dan kabupaten/kota bersinergi memaksimalkan pajak daerah                            radar bengkulu  - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu bersama pemerintah kabupaten/kota se-provinsi bengkulu menandatangani perjanjian kerja sama (pks) untuk memperkuat sinergi dalam pemungutan pajak daerah dan opsen pajak daerah. 
langkah ini diambil sebagai upaya konkrit untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) yang menjadi tumpuan pembangunan daerah.
 acara penandatanganan kerjasama ini berlangsung pada selasa (22/10/2024) di ruang pola provinsi bengkulu dan dihadiri oleh para pejabat tinggi dari pemerintah provinsi serta perwakilan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah bengkulu. 
dalam sambutannya, kepala badan pendapatan daerah provinsi bengkulu, yudi karsa, menekankan pentingnya kerja sama yang solid dalam optimalisasi potensi pajak daerah.
“dengan adanya pks ini, kami berharap kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memaksimalkan potensi pajak yang ada. selain itu, kita juga harus meningkatkan kapasitas aparatur pajak, sehingga proses pemungutan pajak berjalan lebih efektif, serta memudahkan penyampaian informasi pajak kepada masyarakat,” ujar yudi karsa.
baca juga:kapolres kaur mengajar murid sma n 10 pentagon kabupaten kaur
baca juga:dani hamdani- sukatno akan memperbanyak lapangan kerja
sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan pajak bukan hanya sekadar formalitas, tetapi langkah penting untuk memanfaatkan potensi pajak yang selama ini belum tergali secara maksimal. 
dengan optimalisasi ini, pemprov bengkulu menargetkan peningkatan signifikan dalam pad, yang akan mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan di daerah.
yudi karsa juga menyebutkan bahwa masih terdapat potensi besar yang belum dimaksimalkan dalam sektor pajak daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota. 
potensi ini dapat digarap melalui peningkatan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, serta peningkatan sosialisasi pajak kepada masyarakat.
“potensi pajak daerah sangat besar, namun kita harus mengakui bahwa masih banyak yang belum tergarap dengan optimal. melalui kerja sama ini, kita akan meningkatkan sinergi untuk menggali potensi pajak daerah dan memastikan masyarakat lebih sadar akan pentingnya membayar pajak,” tambah yudi.
baca juga:peningkatan pad tidak signifikan, pimpinan dprd provinsi diminta segera berkolaborasi
baca juga:ketua pcnu kota bengkulu imbau masyarakat ciptakan pilkada serentak 2024 berjalan damai dan kondusif
sekretaris daerah provinsi bengkulu, isnan fajri, yang turut memberikan sambutan dalam acara tersebut, menyambut baik hadirnya undang-undang nomor 1 tahun 2022. undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan opsen pajak daerah, yang memungkinkan pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola pajak dengan lebih baik. 
isnan menilai kebijakan ini sebagai tantangan sekaligus peluang besar bagi peningkatan pad di provinsi bengkulu.
“undang-undang nomor 1 tahun 2022 memberikan dasar hukum yang jelas bagi kita semua. ini tidak bisa ditunda lagi, karena mulai tahun 2025, pemungutan pajak daerah harus dijalankan, dan hasilnya akan langsung masuk ke rekening kabupaten/kota masing-masing. ini adalah peluang besar bagi kita untuk meningkatkan pad, namun tentu saja juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi opd (organisasi perangkat daerah) baru yang menangani pendapatan daerah,” ujar isnan.
isnan fajri mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di provinsi bengkulu. 
berdasarkan data terbaru, hanya sekitar 40 persen wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajibannya. namun, dengan adanya pks ini, diharapkan sinergi yang terjalin dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak hingga 60 persen dalam waktu dekat.
baca juga:petani korban bencana alam terima bantuan 1200 paket
baca juga:evaluasi kegiatan, kwarcab 0705 seluma gelar rakercab
“kita masih menghadapi masalah dalam hal kepatuhan wajib pajak. saat ini, hanya sekitar 40 persen yang taat membayar pajak. dengan sinergi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kami optimis tingkat kepatuhan bisa naik menjadi 60 persen, bahkan lebih,” lanjutnya.
langkah nyata untuk meningkatkan pad
penandatanganan pks ini diharapkan menjadi langkah nyata bagi pemerintah daerah di provinsi bengkulu untuk segera melakukan tindakan-tindakan konkrit dalam pemungutan pajak. dengan regulasi yang lebih jelas dan dukungan dari pemerintah pusat, langkah-langkah strategis dalam meningkatkan pad dapat segera dilakukan.
acara penandatanganan pks diakhiri dengan komitmen bersama dari seluruh sekda kabupaten/kota di provinsi bengkulu yang hadir dalam acara tersebut. mereka menandatangani dokumen kerja sama sebagai bentuk kesiapan daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan opsen pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“kami sangat berharap bahwa dengan adanya pks ini, pemerintah daerah bisa segera melaksanakan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan pad. sinergi ini tidak hanya penting untuk mencapai target pajak, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari hasil pajak yang dikumpulkan,” tutur isnan fajri.