Bawaslu Kota Selidiki Dugaan Keterlibatan Perangkat Kelurahan dalam Kampanye Pilkada

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Sabtu , 12 Oct 2024 - 20:35

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv PPPS) Bawaslu Kota Bengkulu, Ahmad Maskuri-RADAR BENGKULU-

bawaslu kota selidiki dugaan keterlibatan perangkat kelurahan dalam kampanye pilkada                            radar bengkulu – badan pengawas pemilu (bawaslu) kota bengkulu saat ini tengah mengusut laporan masyarakat terkait dugaan keterlibatan perangkat kelurahan dalam kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) kota bengkulu 2024.
laporan yang berasal dari wilayah kampung melayu ini menyoroti adanya perangkat kelurahan yang diduga aktif terlibat dalam kegiatan kampanye yang menguntungkan salah satu pasangan calon.
"laporan tersebut sedang ditelusuri oleh pengawas kami di lapangan," ujar koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri dalam pernyataannya kepada media, jumat 12 oktober 2024.
menurut ahmad maskuri, jika hasil penelusuran membuktikan adanya pelanggaran, kasus ini akan segera dilimpahkan ke sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) untuk penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
baca juga:bawaslu teruskan laporan dugaan pelanggaran netralitas anggota bpd pondok lunang
baca juga:bawaslu kota bengkulu ingatkan asn untuk tetap netral dalam pemilu
ahmad maskuri menegaskan bahwa bawaslu akan bertindak tegas terhadap aparatur kelurahan yang terbukti melanggar aturan.
ia mengingatkan bahwa seluruh perangkat kelurahan, termasuk lurah dan ketua rt, harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam aktivitas kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon manapun.
hal ini sejalan dengan amanat undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, khususnya pasal 71 yang menegaskan larangan bagi pejabat pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
menurutnya, partisipasi aparatur dalam kegiatan kampanye merupakan bentuk pelanggaran serius yang bisa menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pelakunya.
"kami tidak main-main dalam menegakkan aturan. seluruh perangkat kelurahan telah kami peringatkan agar tidak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan yang berhubungan dengan kampanye," tegas maskuri.
baca juga:bawaslu mukomuko semakin tegas dengan asn
baca juga:pelanggaran netralitas asn dalam pemilu, bawaslu bengkulu tegaskan sanksi pidana
lebih lanjut ia mengatakan, tidak hanya pasal 71, undang-undang nomor 10 tahun 2016 juga mencantumkan pasal 70 yang secara tegas melarang pasangan calon melibatkan aparatur kelurahan dalam kegiatan kampanye. pasal ini mengatur bahwa setiap bentuk keterlibatan pejabat publik, terutama lurah dan perangkat kelurahan, dalam aktivitas politik akan dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana pemilu.
ahmad maskuri menambahkan, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelanggar termasuk pidana, yang mencakup ancaman penjara dan denda yang cukup berat. menurutnya, bawaslu kota bengkulu tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan agar seluruh aparatur memahami risiko hukum yang mungkin mereka hadapi jika melanggar aturan netralitas.
"kami berharap aturan ini dipatuhi sepenuhnya. jika terbukti melanggar, sanksinya bisa berupa pidana pemilu. kami ingin semua pihak memahami bahwa aturan ini ada untuk menjaga netralitas dan keadilan dalam proses pilkada," imbuh ahmad maskuri.
dalam upaya pencegahan, bawaslu kota bengkulu telah memberikan imbauan kepada lurah, perangkat kelurahan, dan ketua rt di seluruh wilayah kota bengkulu. imbauan tersebut bertujuan untuk mengingatkan agar seluruh aparatur tetap profesional dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis selama masa kampanye.
baca juga:tahun 2025 terkait pajak diambil alih bapenda bengkulu selatan
baca juga:hujan, jalan desa nanti agung-padang serunaian tertutup longsor
bawaslu kota bengkulu menekankan bahwa keterlibatan aparatur dalam kampanye tidak hanya mencederai netralitas lembaga pemerintahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. dalam pilkada, netralitas aparatur pemerintah adalah salah satu faktor penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung adil dan jujur.
"kami mengingatkan bahwa seluruh perangkat kelurahan, mulai dari lurah hingga ketua rt, wajib menjaga netralitas. ini demi kepercayaan masyarakat dan demi terjaganya kredibilitas lembaga pemerintahan," kata maskuri.
bawaslu menilai, proses demokrasi yang sehat harus dijaga dari campur tangan pihak-pihak yang memiliki jabatan publik. dalam konteks pilkada kota bengkulu, bawaslu menegaskan bahwa setiap tindakan yang menguntungkan salah satu pihak merupakan bentuk kecurangan yang dapat merusak kualitas demokrasi. oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat, terutama yang memiliki jabatan publik, harus patuh pada aturan dan etika yang ada.
“demokrasi yang bersih adalah demokrasi yang bebas dari campur tangan pejabat publik. kita ingin pilkada kota bengkulu ini berjalan dengan jujur dan adil, tanpa ada keberpihakan dari aparatur pemerintah. kami berharap, masyarakat turut mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi pelanggaran.”  
baca juga:bawaslu bengkulu siap tindaklanjuti laporan setiap pelanggaran pilkada
baca juga:bawaslu akan selidiki penerima kip sebagai tim sukses cakada
ahmad maskuri menjelaskan bahwa bawaslu telah menyusun langkah strategis dalam penanganan setiap laporan pelanggaran. pengawasan ketat dan penindakan tegas adalah kunci utama agar pilkada 2024 berjalan dengan baik. setiap laporan yang masuk, lanjutnya, akan melalui proses verifikasi terlebih dahulu sebelum akhirnya diambil keputusan apakah laporan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penanganan lebih lanjut.
“kami tidak sembarangan dalam menangani laporan. setiap laporan yang masuk akan diverifikasi untuk memastikan validitasnya. jika terbukti ada pelanggaran, kami akan bawa kasusnya ke sentra gakkumdu agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” jelasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, MINGGU 13 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan