Anggota DPRD Provinsi Kritik Rencana Kenaikan TPP ASN Pemprov Bengkulu

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Sabtu , 28 Sep 2024 - 21:20

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain-RADAR BENGKULU-

Menurut informasi yang beredar, penyesuaian TPP ASN tahun 2025 akan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang baru.

Standar penghitungan TPP di masa mendatang diproyeksikan akan mengacu pada standar hidup di Ibu Kota DKI Jakarta. Sehingga, diharapkan besaran TPP ASN di seluruh daerah, termasuk Bengkulu, akan lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan hidup masing-masing wilayah.

Namun, Teuku Zulkarnain menilai bahwa standar nasional yang diterapkan tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi spesifik di daerah. Ia berharap, penyesuaian TPP ASN Bengkulu nantinya tidak hanya mengikuti acuan dari Jakarta, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kondisi sosial ekonomi setempat.

“Penyesuaian TPP memang baik jika mengacu pada standar nasional, tetapi kita juga harus melihat kemampuan daerah. Jangan sampai kenaikan ini memberatkan APBD. Apalagi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja ASN di lapangan.”

Sementara itu, meski wacana kenaikan TPP disambut baik oleh sebagian besar ASN, isu ini juga menimbulkan beberapa kekhawatiran. Salah satunya adalah mengenai konsistensi dalam implementasi kebijakan tersebut.

Sejumlah pihak mempertanyakan apakah Pemprov Bengkulu benar-benar akan merealisasikan kenaikan ini, atau hanya sekadar wacana tanpa tindak lanjut yang jelas.

Selain itu, beberapa kalangan juga menilai bahwa kenaikan TPP seharusnya tidak hanya difokuskan pada besaran nominalnya, tetapi juga pada sistem pengawasan dan evaluasi kinerja ASN.

Penambahan penghasilan diharapkan dapat disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini.

Di sisi lain, Pemprov Bengkulu dihadapkan pada tantangan lain, yaitu memastikan bahwa kenaikan TPP ini tidak akan mengganggu pos anggaran lain yang juga penting untuk pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan menjadi kunci agar kebijakan ini dapat terlaksana tanpa menimbulkan dampak negatif pada program-program lain yang telah direncanakan.

anggota dprd provinsi kritik rencana kenaikan tpp asn pemprov bengkulu                            radar bengkulu – anggota dprd provinsi bengkulu, teuku zulkarnain memberikan tanggapan terhadap rencana kenaikan tambahan penghasilan pegawai (tpp) untuk aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu yang direncanakan berlaku pada tahun 2025. 
rencana ini mencuat sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan asn sekaligus memotivasi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
dalam keterangannya pada sabtu, 28 september 2024, teuku zulkarnain mengaku belum menerima laporan resmi terkait rencana kenaikan tersebut. “ya, boleh-boleh saja ada kenaikan, namun hingga saat ini belum ada pembahasan resmi di badan anggaran (banggar) dprd provinsi bengkulu terkait hal ini,” ujar teuku saat ditemui di bengkulu.
 teuku menekankan, jika aturan memungkinkan adanya kenaikan tpp, maka hal itu harus direalisasikan secara konkrit. menurutnya, selama ini tpp asn di lingkungan pemprov bengkulu tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain, sehingga kenaikan tersebut sebenarnya memang sudah dibutuhkan.
baca juga:orientasi anggota dprd kabupaten, langkah awal untuk pelayanan rakyat yang profesional
baca juga:80 anggota dprd ikut orientasi untuk penguatan fungsi legislasi
“kalau kita lihat kondisinya sekarang, tpp asn pemprov bengkulu memang masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. jadi, kenaikan itu memang wajar saja.” 
namun, teuku memberikan catatan penting terkait wacana kenaikan tpp tersebut. ia menegaskan bahwa rencana ini seharusnya tidak hanya menjadi janji politik yang digaungkan saat kampanye. melainkan harus dibuktikan dengan penganggaran yang jelas. 
ia mengkhawatirkan, jika wacana kenaikan tpp tidak segera dibahas dan dimasukkan ke dalam pagu anggaran, maka hal ini hanya akan menjadi jargon tanpa realisasi.
“jangan hanya sekadar wacana kenaikan tpp di tengah kampanye, sedangkan di pagu anggaran untuk tahun 2025 belum ada rincian anggaran kenaikan tpp asn pemprov bengkulu. jangan sampai hanya menjadi jargon politik tanpa ada langkah nyata.” 
baca juga:anggota dprd bengkulu ingatkan baznas tidak terlibat politik praktis di pilkada
baca juga:juli hartono menjadi ketua dprd bs defenitif periode 2024 - 2029
seperti diketahui, pemprov bengkulu saat ini sedang mempersiapkan penyesuaian tpp asn untuk tahun anggaran 2025. rencana ini diklaim bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan asn sekaligus menjadi stimulus agar mereka dapat bekerja lebih optimal dalam melayani masyarakat. 
meskipun demikian, besaran tpp yang direncanakan untuk tahun 2025 pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tpp tahun ini.
menurut informasi yang beredar, penyesuaian tpp asn tahun 2025 akan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) yang baru. 
standar penghitungan tpp di masa mendatang diproyeksikan akan mengacu pada standar hidup di ibu kota dki jakarta. sehingga, diharapkan besaran tpp asn di seluruh daerah, termasuk bengkulu, akan lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan hidup masing-masing wilayah.
baca juga:pembahasan tatib dan akd di dprd provinsi bengkulu akan berlangsung sengit
baca juga:anggota dprd bengkulu utara segera bentuk akd dan fraksi-fraksi
namun, teuku zulkarnain menilai bahwa standar nasional yang diterapkan tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi spesifik di daerah. ia berharap, penyesuaian tpp asn bengkulu nantinya tidak hanya mengikuti acuan dari jakarta, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kondisi sosial ekonomi setempat.
“penyesuaian tpp memang baik jika mengacu pada standar nasional, tetapi kita juga harus melihat kemampuan daerah. jangan sampai kenaikan ini memberatkan apbd. apalagi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja asn di lapangan.” 
sementara itu, meski wacana kenaikan tpp disambut baik oleh sebagian besar asn, isu ini juga menimbulkan beberapa kekhawatiran. salah satunya adalah mengenai konsistensi dalam implementasi kebijakan tersebut.
sejumlah pihak mempertanyakan apakah pemprov bengkulu benar-benar akan merealisasikan kenaikan ini, atau hanya sekadar wacana tanpa tindak lanjut yang jelas.
baca juga:dprd bu imbau penyesuaian arah pembangunan bengkulu utara dengan pusat dan provinsi
baca juga:dprd bengkulu utara bahas rancangan apbd 2025 jadi prioritas
selain itu, beberapa kalangan juga menilai bahwa kenaikan tpp seharusnya tidak hanya difokuskan pada besaran nominalnya, tetapi juga pada sistem pengawasan dan evaluasi kinerja asn. 
penambahan penghasilan diharapkan dapat disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh asn. dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini.
di sisi lain, pemprov bengkulu dihadapkan pada tantangan lain, yaitu memastikan bahwa kenaikan tpp ini tidak akan mengganggu pos anggaran lain yang juga penting untuk pembangunan daerah.
pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan menjadi kunci agar kebijakan ini dapat terlaksana tanpa menimbulkan dampak negatif pada program-program lain yang telah direncanakan.
baca juga:batang sawit patah tebu timpa rumah warga, pjs bupati mukomuko kunjungi korban
baca juga:bengkulu utara raih predikat 
melihat hal ini, teuku zulkarnain berharap pemprov bengkulu dapat bersikap transparan dalam proses penganggaran tpp asn. 
menurutnya, dprd akan terus memantau dan memastikan bahwa rencana kenaikan tpp ini berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi keuangan daerah.
“sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawasi proses ini. kami mendukung kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan asn, tetapi tentu harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan tidak merugikan kepentingan daerah secara keseluruhan,” pungkas teuku.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, MINGGU 29 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan